Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, angkat bicara mengenai seruan people power oleh sejumlah elite politik. Haedar meminta para elite politik menerima apapun hasil di Pemilu 2019.

"PP Muhammadiyah secara jelas menyampaikan kita harus menghormati pilihan rakyat (di pemilu 2019)," jelas Haedar menanggapi seruan people power di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (18/4/2019).

Haedar mengajak masyarakat untuk menghormati KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berwenang melakukan penghitungan surat suara. Ia juga mengajak masyarakat untuk menaati konstitusi negara.

"Muhammadiyah percaya kita punya perangkat perundang-undangan dan mekanisme pemilu yang sudah menjadi koridor bersama dalam berkontestasi (di pemilu)," ungkap Haedar.

"Karena itu, PP Muhammadiyah menyampaikan ketika ada hal-hal yang dianggap masalah atau persoalan persengketaan pemilu, maka satu-satunya jalur yang harus ditempuh adalah langkah hukum (sesuai konstitusi)," lanjutnya.

Oleh karenanya, Haedar meminta elite politik tak memobilisasi massa untuk menentang hasil Pemilu 2019. Daripada memobilisasi massa, ia menyarankan berbagai sengketa pemilu diselesaikan lewat jalur hukum.

"Kami percaya semua akan menggunakan jalur konstitusi, jalur hukum atau yang diberikan oleh perundang-undangan," paparnya.

"Kami berharap semua komponen bangsa untuk mengawal proses pemilu dan sampai pada pengumuman ini secara konstitusi dan pemecahan pun kalau ada masalah itu (diselesaikan) jalur konstitusi," tutupnya.

Komentari People Power, Sultan: Tak Perlu Ngajari Begitu!



Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta menentang seruan people power Amien Rais. Menurut Sultan people power tidak perlu dilakukan.

"(Kalau pemilu berlangsung) jujur dan adil kan nggak ada alasan untuk mengatakan (pemilu) 'tidak sah'," ucap Sultan di Kota Yogyakarta, Rabu (17/4/2019).

Tokoh senior PAN, Amien Rais, memang pernah menyerukan people power. Amien mengatakan akan mengerahkan people power jika ada kecurangan di pemilu.

Terkait seruan itu, Sultan HB X kembali menegaskan people power tak perlu dilakukan. Bagi Sultan, tak etis apabila seruan tersebut digaungkan di pemilu ini.

"Nggak lah. Ya saya kira nggak perlu lah (people power). Kita sebagai pejabat, bekas pejabat atau apapun tidak perlu menyampaikan-ngajari begitu," tuturnya.

"(Tidak perlu mengajari) sesuatu yang menumbuhkan gejolak, nggak sewajarnya," katanya.

Sultan sendiri yakin tidak akan terjadi people power yang menetang hasil pemilu di Yogyakarta. " tutupnya.

SUMBER 1
SUMBER 2