Makassar - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto merasa didukung KPK mengenai 'kebocoran anggaran' yang selama ini menjadi salah satu narasi kampanyenya. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, yang disebut Prabowo membenarkan narasinya itu, pun memberikan penjelasan.

"Gini, tadi mungkin adik-adik dengar saya berbicara ya... kira-kira seperti itu yang saya ucapkan kemarin, jadi mungkin dengan kata-kata bocor ya, yang selalu saya katakan adalah bagaimana mengoptimalkan potensi pendapatan daerah," ujar Basaria di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/4/2019).

Basaria mencontohkan optimalisasi pendapatan itu seperti yang terjadi di Kota Makassar, yang disebutnya meningkat dari Rp 500 miliar menjadi Rp 1 triliun. Setelahnya, dia menargetkan pendapatan daerah itu meningkat lagi.

"Itu salah satu contohnya saja sudah lihat tadi di Makassar saja bisa dari Rp 500 (miliar) sampai Rp 1 (triliun) yang sudah jadi dua kali lipat, targetnya untuk Rp 3 triliun nanti, sudah 6 kali lipat, kalau semua daerah seperti ini, kira-kira pendapatan kita berapa? Bahkan lebih dari yang saya katakan," kata Basaria.

"Tapi bukan kebocoran yang saya katakan, kalau kebocoran pasti ada yang menerima dan pasti kita tangkap. Yang saya katakan adalah optimal, bagaimana mengoptimalkan pendapatan suatu daerah menjadi lebih banyak, kalau misalnya Rp 2.000 (triliun) jadi Rp 4.000 (triliun), yang tadi Rp 500 (miliar) jadi Rp 1 triliun, yang Rp 1 triliun nanti jadi Rp 3 triliun," imbuh Basaria.

Ia menjelaskan KPK mendampingi Badan Pajak dan Retribusi Daerah mengoptimalkan realisasi pendapatan pajak daerah. KPK mendampingi Badan Pajak dalam menyusun sistem yang terintegrasi dengan pelayanan perizinan. Sistem itu berisi data wajib pajak, kepemilikan aset, dan daftar kewajiban pajaknya.

Nantinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai instansi yang mengurus perizinan, tak akan menerbitkan izin jika pemohon masih memiliki tunggakan pajak.

Ia mengatakan penyitaan obyek pajak juga akan melibatkan KPK. Selain itu, pengoptimalan potensi pendapatan daerah melalui e-budgetting, e-procurement, e-planning dan sebagainya harus terus didorong di setiap provinsi.

Namun Basaria enggan mengomentari tentang pernyataan Prabowo soal 'kebocoran anggaran'. Basaria merasa tidak berperan untuk menentukan benar-tidaknya ucapan capres nomor urut 02 itu.

"Saya tidak katakan itu salah, karena bukan saya yang bicara," ucapnya.

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo memang kerap menyebut kebocoran anggaran negara. Hingga pada beberapa hari yang lalu Prabowo merasa senang karena ucapannya tentang kebocoran anggaran disebutnya dibenarkan KPK melalui ucapan Basaria.

"Saya bersyukur alhamdulillah salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp 2.000 triliun. Bahkan ada menteri pemerintah sendiri yang mengatakan loss di sektor tertentu lebih dari itu. Jadi akhirnya yang benar siapa?" kata Prabowo, Jumat (5/4).


https://m.detik.com/news/berita/4502...ikutip-prabowo


Tukang plintir dan hoaks.. sampah