Pantau.com - Dengan diuntungkan sebagai pertahana, Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan akan mengalahkan Prabowo Subianto pada pemilihan presiden Indonesia yang akan dilakukan 17 April mendatang.

Demikian laporan Lowy Institute, lembaga think thank Australia yang berbasis di Sydney yang berjudul Politics in Indonesia: Resilient election, defective democracy, yang baru saja dirilis hari Rabu (10/04/2019).

Melansir ABC News, laporan yang ditulis Ben Bland membandingkan polling yang dilakukan oleh sembilan lembaga terpercaya di Indonesia, seperti LSI, Kompas, Populi, Charta, Indikator.

Hasilnya, Jokowi lebih disukai oleh 54 persen pemilih Indonesia dibandingkan Prabowo yang mencapai 33 persen dan sisanya, yakni 13 persen tidak memberikan pandangan apapun.

Tetapi lembaga tersebut mencatat jika Jokowi memenangkan masa jabatan kedua, sekaligus yang terakhir bagi dirinya, ia tidak mungkin membuat kemajuan yang signifikan dalam reformasi ekonomi, hukum, dan politik yang mendesak dibutuhkan warga Indonesia saat ini.

Lowy Institute terdengar pesimis dalam melihat masa depan Indonesia, tapi Ben mengatakan kepada ABC Indonesia, setelah melihat sosoknya sebagai presiden dalam lima tahun terakhir.

Baca juga: Cerita dari Singapura, Pemilu Lebih Meriah dari Perayaan Idul Fitri

Ia menjadi pemimpin yang berhati-hati dan seringkali berkompromi dengan lawan-lawan politiknya, ketimbang melawannya. "Ia menunjukkan dirinya tidak mampu, atau bahkan tidak ingin melakukan reformasi ekonomi dan politik lebih mendalam yang sedang dibutuhkan saat ini," ujar Ben.

"Jika reformasi ini dilakukan akan membuat marah mereka yang memiliki kepentingan," tambahnya yang juga menjabat sebagai Direktur Southeast Asia Project di Lowy Institute.

Laporan tersebut juga menyebut Jokowi telah terbukti sebagai seorang yang lemah dalam menjaga demokrasi di Indonesia. "Ia telah membiarkan melemahnya aturan hukum dan proteksi terhadap minoritas," jelas Ben.

Menjebloskan Ahmad Dhani ke penjara karena isi Twitternya, atau kasus Robertus Robert yang menyanyikan lagu yang mengejek TNI, serta beberapa acara anti-Jokowi yang dibubarkan polisi, menjadi contoh yang disajikan dalam laporan tersebut.

Prabowo tak berarti lebih baik
Menurut Lowy Institute Prabowo sering berkampanye soal penyediaan lapangan kerja atau akan menekan harga pangan dan kebutuhan sehari-hari, tapi itu hanyalah janji-janji yang tidak jelas dengan sedikit kebijakan yang substantif.

Banyak pihak menilai Prabowo memilih janji kampanye yang populis dan berpihak pada warga miskin, tetapi belum tentu ia dapat membuktikannya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang masih merajalela.

"Seperti kebanyakan pemilu di Indonesia, hanya sedikit pembahasan soal kebijakan nyata untuk mengatasi masalah ini," kata Ben.

"Saat kedua kandidat berbicara soal perlunya menciptakan lebih banyak pekerjaan, tidak ada satu pun yang menawarkan dengan jelas jalan keluarnya."




Baca Juga: Sandiaga Uno Berhasil Pecahkan Rekor MURI

Ben mengatakan tekanan pada demokrasi di Indonesia tidak akan berkurang, baik di bawah pimpinan Jokowi atau Prabowo, mengingat karakter dan koalisi politik mereka.

Dalam menghadapi kritikan dan tantangan yang ditujukan kepada keduanya, menurut Ben, kedua kandidat cenderung menanggapi dengan metode yang membungkam kebebasan berdemokrasi.

"Lembaga-lembaga penegak hukum dan militer telah diberi peran politik yang semakin luas dan partai-partai akan terus membentuk kartel kuat demi kepentingan mereka sendiri," jelas Ben.




Menurutnya yang bisa menghentikan ini semua adalah reformasi yang menyeluruh untuk mengambil alih kendali partai-partai dari sistem.

Lowy Institute justru melihat harapan dari generasi baru politisi yang tidak berasal dari kalangan elit. Kemungkinan besar saat itu mereka pun sedang mempersiapkan diri menuju istana kepresidenan.

Sebut saja Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), atau Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) yang sama-sama mengawali karir kepemimpinannya dari pemerintahan daerah seperti Jokowi.

"Bagaimana para pemimpin masa depan menggunakan mandatnya dari kemenangan pemilu untuk mengatasi mereka yang berusaha menghalangi reformasi dan merusak nilai-nilai demokrasi."

Pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil rakyat di tingkat daerah dan nasional akan dilaksanakan Rabu pekan depan (17 April 2019). Sementara warga Indonesia di Australia akan memilih lebih awal, yakni hari Sabtu (13 April 2019 dengan jumlah pemilih yang sudah terdaftar mencapai 65 ribu orang.