Medanbisnisdaily.com- Medan. Tokoh pemuda Tionghoa, Hendra SH, mendesak agar pihak berwenang menghentikan aksi premanisme dalam bentuk pungli (pungutan liar) yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab saat pelaksanaan Cengbeng (istilah ziarah kubur bagi suku Tionghoa).

“Kasus ini terjadi hampir di seluruh lokasi perkuburan Tionghoa, terutama di kawasan Medan Johor. Mereka meminta sekitar Rp 60.000 kepada peziarah dengan alasan keamanan, parkir dan kebersihan,” ucap Hendra dalam siaran pers yang diterima Medanbisnisdaily.com, Senin (1/4/2019).

Politisi partai NasDem yang maju menjadi Caleg DPRD Sumut nomor urut 10 dari Dapil Sumut 1 ini mendesak agar pihak kepolisian menindak tegas oknum yang melakukan pungli tersebut. Menurut dia, kenyamanan dan keamanan saat Cengbeng, sudah semestinya menjadi tanggung jawab unsur Muspika.

“Kita ziarah ke makam leluhur, dan ini adalah tradisi turun-temurun sebagai penghormatan kepada orang tua dan leluhur. Seharusnya pemerintah memberikan jaminan keamanan, apalagi Cengbeng ini juga dimaknai sebagai salah satu tradisi yang memiliki nilai ritual. Kan, harus ada jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat yang ziarah itu,” ungkap dia.

"Mereka (preman) terlalu banyak mengutip retribusi. Harga retribusinya pun tak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Sebaiknya pihak yayasan yang mengelola perkuburan berkoordinasi dengan unsur Muspika setempat termasuk pihak kepolisian. Ini bukan soal nominalnya, tetapi jelas itu bentuk pungli karena tidak jelas kutipan itu diserahkan ke mana. Kalau parkir, kan sudah umum, banyak orang tahu berapa tarif parkir. Artinya, harus sesuai peraturan,” jelasnya lagi.

Diketahui, di perkuburan Tionghoa kawasan Medan Johor, setiap peziarah dikenakan tarif karcis untuk parkir, keamanan dan kebersihan sebesar Rp 60.000. Karcis itu diteken sejumlah pihak.

Hendra mengungkapkan, Cengbeng ini sangat tepat dijadikan peluang mengembangkan pariwisata lokal di Sumatera Utara khususnya Medan. Sebab, ratusan bahkan ribuan orang Tionghoa akan pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga.

Ia mengungkapkan, setiap tahun saat perayaan Cengbeng, warga Tionghoa selalu memadati perkuburan di mana pun yang merupakan pemakaman suku Tionghoa. "Mereka ada yang datang dari luar kota bahkan dari luar negeri. Namun sayang peluang Cengbeng ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk promosi pariwisata, padahal begitu banyak wisatawan (peziarah) luar daerah yang datang," pungkasnya.

http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...saat_cengbeng/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebagai WNI yang tinggal di medan, saudara Hendra untuk menyadari fakta :

1. Satu2 nya pihak berwenang di sumut adalah putera lobang beraknak makpetak

2. Satu2 nya Hukum yg berlaku nyata di sumut adalah hukum lobang cumik sipetak

3. Satu2 nya dasar negara yang berlaku efektif di sumut adalah fefek makpetak sumut

Prinsipnya di sumut, tiada tuhan selain ormas, dan ketua ranting adalah utusan tuhan! (tuhan sipetak beda sama Tuhan kita di propinsi2 lain)

Acara religius seperti cengbeng wajib hukumnya mukapetak berkeliaran di lokasi tempat ibadah

demit merah pemeras gerbang cengbeng


demit kuning parkir cengbeng


Jangankan vihara/kuburan, ke mesjid saja buat sholat sore mesti bayar parkir goceng di medan, yang malak bau aer taik sei deli itulah, aer sucinya kaum beriman bermukak petak di medan

#2019MAKPETAKNGANGKANGLAGI