Jakarta - Beberapa politisi kerap mengatakan kekayaan maupun uang orang Indonesia lari ke luar negeri. Salah satu tokoh politik yang gencar mengatakan itu adalah Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Hal itu pun direspons oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Dia mengatakan, pemerintah tak sebodoh itu membiarkan kekayaan Indonesia lari ke luar negeri.

"Orang bilang duit kita lari ke luar negeri, emang kita bego apa? Nggak lah, buktinya investasi penanaman modal dalam negeri kita meningkat terus, begitupula investasi asing," kata Luhut di Telkom Hub, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Terkait itu, Luhut pun menyampaikan latar belakangnya yang seorang prajurit TNI. Untuk itu tak mungkin dirinya yang berada di pemerintahan membiarkan begitu saja kekayaan Indonesia lari ke luar negeri.

"Saya ini prajurit lho, kalau orang bilang 'saya lebih TNI dari TNI' memang lebih TNI siapa. Makanya saya bilang jangan pernah kita ditakut-takuti siapa pun, kita punya hak yang sama di negeri ini," ujarnya.

Baca juga: Prabowo soal 'Ekonomi 5% Ndasmu', Rendahkan Bangsa Sendiri, Negara Luar Memuji

Luhut juga menyinggung soal pernyataan Prabowo mengenai kekayaan Indonesia yang bocor ke luar negeri sebesar Rp 2.000 triliun. Angka itu, kata Prabowo, berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di mana yang bocor Rp 2.000 triliun? KPK sudah membantah itu. APBN cuma Rp 2.400 triliun. Rp 2.000 bocor ya bangkrut negeri ini. Jadi kadang-kadang datanya itu, saya jengkel. Kan ada semua data-data ini. APBN kan disetujui DPR. Lah DPR itu semua partai di situ kok. Ada KPK, BPK, PPATK, dan lembaga penegak hukum lainnya," tambahnya.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan sebelumnya telah mengklarifikasi pernyataan wakil ketua KPK Basaria Panjaitan. Ia mengatakan, pihaknya tak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun, sebagaimana yang diucapkan Prabowo.

"Enggak, enggak pernah kita mengkaji itu, Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala, Minggu (7/4/2019).

Menurut Pahala, pernyataan Basaria itu merupakan hitungan perkiraan penerimaan negara apabila seluruh wajib pajak di Indonesia dan luar negeri patuh.

Menurutnya, apabila Indonesia seandainya meningkatkan rasio pajaknya seperti negara-negara kawasan Skandinavia, Indonesia bisa mendapat penerimaan pajak lebih maksimal.

"Itu ngitungnya kira-kira begini, nih, kan ada tax ratio, kan itu diambil dari GDP, nah, sekarang, kan kita sekitar tax ratio kita 11 persenan. Nah itu diandaikan, kalau kita benar-benar orang bayar pajak patuh semua gitu. Itu pun di negara-negara Skandinavia itu tax ratio bisa 30-40 persen dari GDP," kata dia.

"Makanya diandaikan kalau kita bisa seperti negara-negara Skandinavia yang tarif pajaknya tergolong tinggi pasti penerimaan pajak kita bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi gitu, karena kan penerimaan pajak kita kan sekitar Rp 1.000 triliun, berarti bisa jadi 4 kali lipat."

"Jadi cuma mengandai-andaikan aja, kalau kita sama dengan Skandinavia, kan Amerika (Serikat) aja enggak setinggi Skandinavia gitu ya."

"Nah saya cuma mau bilang tax ratio yang 11 persen masih rendah gitu maksudnya. Tapi berapa yang benarnya enggak pernah kita assest. Berapa pastinya kita belum tahu," papar Pahala.

Baca juga: Jokowi: Dari Dulu Bicara Bocar-Bocor, Tunjukkan dan Laporkan KPK

Sebelumnya, dalam kampanye akbar kemarin, Prabowo mengatakan selama ini ada kebocoran ribuan triliun rupiah, tapi itu dibantah para elit.

"Tapi elit Indonesia selalu tidak membantah, tidak menyanggah tapi mengejek. Ditanya, mana buktinya? Tahu-tahu 3 hari lalu KPK Komisi Pemberantasan Korupsi dia mengatakan yang bocor Rp 2.000 triliun. Selama ini Prabowo mengatakan Rp 1.000 triliun hilang, KPK mengatakan Rp 2.000 triliun hilang," ungkap Prabowo.

https://m.detik.com/finance/berita-e...609.1510414231


3 Tahun Jokowi-Jk, Investasi Tumbuh Dua Digit


19/10/2017, 11.23 WIB Nilai investasi sepanjang tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencatat pertumbuhan dua digit. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai investasi Indonesia pada 2015 tumbuh 17,8 persen menjadi Rp 545,4 triliun dari tahun sebelumnya. Nilai investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 365,9 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 179,5 triliun. Kemudian pada 2016, nilai investasi juga tumbuh 12,36 persen menjadi Rp 612,8 triliun dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut terdiri dari PMA Rp 396 triliun dan PMDN senilai Rp 216,2. Lalu pada semester I 2017, nilai investasi kembali tumbuh 12,95 persen menjadi Rp 336,7 triliun dibanding semester I tahun sebelumnya. Raihan tersebut setara 49,7 persen dari yang ditargetkan sepanjang 2017, yakni senilai Rp 678 triliun. Di tengah stagnasi pertumbuhan ekonomi domestik akibat melambatnya konsumsi masyarakat, investasi mampu menopang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). BPS mencatat bahwa pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap (PMTB) pada triwulan kedua 2017 tumbuh 5,35 persen (YoY), lebih tinggi dibanding pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,95 persen.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul ["3 Tahun Jokowi-Jk, Investasi Tumbuh Dua Digit"] , https://databoks.katadata.co.id/data...mbuh-dua-digit