Pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Abdullah Mahmud Hendropriyono terkait adanya pertarungan ideologi Pancasila dengan Khilafah dalam Pilpres pemilu 2019 boleh jadi adalah peringatan yang harus diwaspadai oleh semua pihak. Siapapun yang menjadi bagian dari Indonesia, sudah semestinya menolak ideologi apapun yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
 
Keberadaan ideologi khilafah di Indonesia bukanlah hantu yang sekedar ditakuti, namun taka da wujudnya. Nyatanya paham tersebut benar adanya, dan diinginkan oleh sebagian mereka yang sebenarnya berkewarganegaraan Indonesia.
 
Setidaknya berdasarkan riset yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), ada 9,2% rakyat yang menganggap bahwa bentuk NKRI perlu diganti menjadi negara Islam atau khilafah.
 
Sumber: http://www.saifulmujani.com/highlight/4307
 
Sementara berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), disebutkan jumlah pemilih untuk pemilu 2019 mencapai sekitar 192 juta pemilih. Jika jumlah orang sebesar 9,2% yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah itu termasuk dalam jumlah pemilih, maka jumlahnya sekira 17,6 juta orang.
 
Jika melihat data tersebut artinya perlu ada sikap tegas untuk menolak keberadaan khilafah di negeri ini. Siapapun, baik pemerintah, pejabat negara, dan seluruh rakyat Indonesia harus menunjukkan sikapnya menolak khilafah.
 
Menarik ketika Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menantang siapa saja yang mampu menunjukkan sistem pemerintahan khilafah ada di dalam Alquran dan hadis.
 
"Saya nantang siapa saja, di mana saja, di dalam forum yang terbuka. Yang bisa menunjukkan kepada saya, tentang adanya kholifah atau khilafah tentang adanya khilafah sebagai sistem pemerintahan, ya di dalam Alquran dan hadis. Saya katakan kalau khilafah banyak, tapi bukan dari Alquran dan alhadis. Itu adalah ciptaan para ulama berdasar kebutuhan, waktu, dan tempat masing-masing," kata Mahfud.
 
Ia menyebutkan bahwa Indonesia telah membuat sistem pemerintahan sendiri. Menurut KH Ahmad Asan Basir dan Kiai Ahmad Sidik serta Abdurrahman Wahid dari NU dan Muhammadiyah, sistem pemerintahan di Indonesia sudah kompatibel dan cocok dengan ajaran Islam.
 
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3759...-ciptaan-ulama
 
Ada banyak pernyataan yang menegaskan bahwa sistem khilafah tidak cocok ada di Indonesia. Ideologi Pancasila sudah mengakar kuat dan tak semestinya digantikan oleh paham apapun yang mungkin tak dikenal oleh pendiri bangsa ini. Sayangnya, tidak semua pihak berani menunjukkan ketegasannya menolak sistem khilafah.
 
Menarik ketika Partai NasDem menunjukkan sikapnya yang tegas terhadap sistem tersebut. Partai NasDem bahkan menyebut bahwa siapapun yang menginginkan ideologi tersebut ada di Indonesia berarti mengkhianati para pendiri bangsa ini.
 
Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menegaskan khilafah sudah tidak relevan lagi dibahas di Indonesia. Alasannya negara-negara jasirah Arab saja sudah tidak menerima sistem khilafah.
 
"Di Arab saja sudah tidak laku sistem khilafah, apalagi di Indonesia. Kita menilai kalau masih ada yang mau menerapkan khilafah di Indonesia, itu sama saja mengkhianati para pendiri bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya para ulama besar, KH Agus Salim, KH Wahid Hasyim, dan ulama-ulama lain yang juga pahlawan nasional," ujar Taufiqulhadi kepada wartawan, Selasa (2/4) malam.
 
Menurut Anggota DPR RI Komisi III ini, konsep khilafah tidak perlu diberi ruang di Indonesia. Bahkan, kata dia, tidak ada sistem yang perlu dicari-cari lagi karena NKRI dan Pancasila sudah tidak bisa ditawar.
 
Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/2019...donesia?page=2
 
Partai tersebut juga menunjukkan sikapnya yang ingin terus menjaga nilai-nilai Pancasila. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengingatkan kepada kader dan simpatisan NasDem untuk terus menjaga nilai-nilai Pancasila ciri khas bangsa Indonesia. Menurut Paloh, hanya Pancasila yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan.
 
"Selamatlah bangsa kita kalau rakyat masih punya kemampuan dan keinginan tetap mempertahankan prinsip dasar bangsa dan negara pada ideologi Pancasila. Sudah menjadi kewajiban bagi kader NasDem untuk memulai itu dari diri sendiri," tegasnya.
 
Paloh juga meminta kader NasDem harus mampu memulai dan menjadi panutan dalam hal menjaga toleransi dan kerukunan. Selain itu, dengan konsistensi kader yang tetap menjaga ucapan dengan perbuatan, Paloh meyakini dalam Pemilu Serentak 17 April 2019 mendatang, NasDem mampu masuk dalam posisi partai tiga besar.
 
Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/pa...ati-ulama.html
 
Sikap partai NasDem ini semestinya menjadi contoh bagi para pelaku politik lain, baik partai maupun perorangan. Jika melihat kembali komparasi data jumlah pemilih dan jumlah mereka yang ingin mengganti ideologi Indonesia dengan khilafah, jumlahnya 17.6 juta orang tersebut memang mungkin saja berdampak pada elektabilitas partai. Namun NasDem seolah menafikan risiko partainya dimusuhi oleh orang-orang pecinta khilafah tersebut.
 
NasDem tetap pada sikapnya untuk menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Setidaknya, saat ini NasDem adalah salah satu partai yang bertarung dalam Pemilu 2019 dengan sikapnya yang tegas dan berani, menolak khilafah ada di Indonesia. Semoga saja partai-partai lain dan politisi-politisi lain pun menunjukkan sikapnya, tanpa malu, tanpa ragu, berani bersikap menolak khilafah di negeri ini.