Kubu petahana menilai Jokowi memiliki konsep lebih baik dalam hal pengelolaan anggaran negara. (Derry Ridwansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Eva Kusuma Sundari menyebut, kebocoran APBN sudah terjadi sejak zaman Orde Baru. Jumlahnya terus menurun seiring perpindahan rezim.

“Kalau soal bocor itu sudah penyakit sejak zaman Pak Soeharto, bahkan lebih parah. Karena dulu APBN itu tidak satu pintu, tapi banyak pintu. Sehingga Pak Harto bikin Keppres banyak banget hanya untuk memastikan duit itu terawasi melalui proses politik yang transparan,” kata Eva saat dikonfirmasi, Sabtu (6/4).

Eva mengaku masih ada kebocoran anggaran hingga saat ini. Namun jumlahnya tidak sebesar pada zaman Orde Baru.

“Tapi saya yakinkan kalau nanti pelaksanaan e-budgeting, e-procurement, e-planning dilaksanakan seperti di DKI pada zamannya Pak Jokowi dan ini berlaku di seluruh Indonesia, sehingga tidak akan ada lagi peluang bocor yang direncanakan,” ujarnya.
“Jadi kalau mau tidak bocor ya pilih Pak Jokowi,” tegasnya. “Karena Pak Jokowi punya sistem untuk memastikan tidak ada lagi niat untuk bocor itu terakomodasi,” katanya.

Eva lantas menyebut capres 02 Prabowo tidak memiliki program seperti Jokowi untuk mengatasi kebocoran APBN. Prabowo, kata dia lebih banyak ‘ngomel’ daripada memberi solusi.

“Kalau Pak Prabowo tidak mempunyai rencana e-budgeting dan tetap ngomel tentang kebocoran, ya akan langgeng kebocoran itu. Jadi yang penting itu apa solusinya. Kalau Pak Jokowi solusinya e-budgeting. Dalam e-budgeting itu ada transparansi anggaran,” tegasnya.

Sekadar informasi, isu kebocoran anggaran ini kembali mencuat menyusul hasil Litbang KPK yang menemukan adanya angka kebocoran yang cukup tinggi pada APBN.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut jika tidak bocor, total APBN Indonesia mestinya mencapai Rp 4.000 triliun. Adapun saat ini, total APBN berkisar Rp 2.439 triliun.

Basaria menyampaikan hal ini saat sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Monitoring Online Penerimaan Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah Daerah di Semarang, Senin 1 April lalu. Namun, dugaan kebocoran anggaran ini bukanlah hal baru. Temuan ini pernah disampaikan ke kantor Wantimpres pada 2017 silam.

Editor : Imam Solehudin
Reporter : Gunawan Wibisono
Copy Editor : Fersita Felicia Facette

https://www.jawapos.com/nasional/pol...ih-jokowi/?amp

Aku percoyo