Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jangan memaksa pemerintah Brunei Darussalam membatalkan hukum rajam hingga mati warga lesbi, gay, biseksual, dan transgender alias LGBT.

Hal itu disampaikan Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI Chandra Purna Irawan, merespons permintaan Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet agar pemerintah Brunei tak menerapkan hukuman tersebut.

"Kami mendukung negara Brunei Darussalam untuk tetap menjaga kedaulatan hukum di negaranya. Saya menyeru agar Dewan HAM PBB sebagai organisasi internasional tidak memaksa Brunei untuk mengubah aturan hukum secara langsung," ucap Chandra kepada JPNN, Jumat (5/4).

BACA JUGA: Brunei Terapkan Hukum Rajam, LGBT Amerika Melawan

Pria yang juga sekretaris jenderal LBH pelita Umat itu pun menyatakan, setiap negara memiliki kedaulatan negara (sovereignty), hak menentukan nasib sendiri (self determination), integritas teritorial (territorial integrity) dan kemerdekaan politik (political independence).

"Setiap negara di dunia termasuk lembaga internasional wajib menghormati hal tersebut, dilarang untuk melakukan intervensi," tegasnya.


https://m.jpnn.com/news/sarjana-musl...nuh-semua-lgbt

Sarjana bre