TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan beberapa akun di media sosial yang diduga menyebarkan kabar bohong atau hoaks soal lembaga ini telah mengatur server penghitungan suara untuk memenangkan Calon Presiden Inkumben Joko Widodo atau Jokowi.

Sebenarnya, hoax yang menimpa KPU tersebut bukan yang pertama kali. Menurut data yang dihimpun Tempo, ada empat hoax yang menimpa KPU sejak akhir tahun 2018. Berikut empat hoax yang pernah menimpa KPU:

1. Hoax Sever Memenangkan Jokowi-Ma'ruf

Sebuah video yang berdurasi sekitar satu menit viral di media. Menurut penelusuran tim Cek Fakta Tempo, di Facebook, narasi itu dibagikan oleh akun Aras Mytha pada Rabu 3 April 2019.

Dalam unggahan video itu, Aras Mytha juga menulis: "Astagfirullah. Semua terbongkar atas Kebesaran dan Kekuasaan serta Kehendak Allah semata." Adapun di dalam video tersebut juga terpampang jelas sebuah narasi yang bertuliskan, "Wow, server KPU ternyata sudah disetting 01 menang 57 persen tapi jebol atas kebesaran Allah meskipun sudah dipasang 3 lapis."

Kemudian, di dalam video yang menggambarkan suasana rapat tersebut, seorang pria dengan kemeja berwarna gelap terdengar tengah berbicara. Dalam video itu, sang pria mengatakan ia telah pergi ke Singapura karena adanya kebocoran data milik KPU.

"Ini saya buka saja. 01 sudah membuat angka 57 persen. Allah Maha segala, server yang dibangun 7 lapis salah satunya bocor," kata pria tersebut.

Komisioner KPU Hasyim Azhari mengatakan materi dan substansi yang disampaikan dalam video tersebut tidaklah benar. "Tidak ada server KPU di luar negeri, semua di dalam negeri," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis, 4 April 2019.

KPU kemudian mendatangi Badan Reserse Kriminal Polri. Lembaga ini melaporkan tiga akun di media sosial yang menyebarkan video berisikan berita bohong atau hoax itu.

Ketua KPU Arief Budiman jelaskan bahwa seluruh proses perhitungan suara dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten atau Kota, KPU Provinsi dan KPU. Selain itu, hasil scan form C1 diunggah di website KPU dilakukan setelah penghitungan suara selesai di TPS.

Jadi pada dasarnya, hasil suara di TPS sudah diketahui dulu oleh publik yakni saksi, Panwas TPS, warga pemilih, pemantau, media," kata Arief ditemui usai melaporkan ketiga akun itu kepada polisi, Kamis.

2. Tujuh Kontainer Surat Suara Dicoblos

Pada Rabu, 2 Januari 2019, sebuah situs berita bernama ngelmu.co menulis artikel berjudul "70 Juta Surat Suara yang Sudah Dicoblos ditemukan di Tanjung Priok." Dalam artikel itu, si penulis menulis bahwa sebanyak tujuh kontainer berisi surat suara sudah dicoblos untuk pasangan 01.

Artikel itu kemudian banyak dibagikan lewat berbagai macam platform media sosial yang kemudian viral. Artikel tersebut, berpijak dari sebuah rekaman suara yang beredar di media sosial. Dalam unggahan rekaman yang kini telah dihapus, disebutkan bahwa 1 kontainer tersebut berisi 10 juta surat suara atau sebanyak 70 juta surat suara yang telah dicoblos.

Kabar hoax ini juga ikut dibagikan oleh politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui akun twitternya @AndiArief_ pada Rabu, 2 Januari 2018 pukul 20:05. Melalui cuitanya dia menuliskan, "Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenaranya, karena kabar ini sudah beredar," tulis Andi saat itu.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU pun memastikan kabar 7 kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos tersebut adalah hoax. Hal ini disampaikan KPU usai melakukan cek hal ini ke Pelabuhan Tanjung Priok.

"Hari ini kami memastikan ke Dirjen Bea Cukai mengenai berita tentang 7 kontainer tersebut itu tidak benar," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis dinihari 3 Januari 2019.

3. KPU Medan Coblos Surat Suara Nomor 01

Sebuah video berisi kericuhan yang disebut terjadi di kantor KPU Medan beredar luas di media sosial. Tim Cek Fakta Tempo menemukan, video berdurasi 6 menit 24 detik itu diketahui dibagikan oleh akun bernama Fakhri Akbar di Facebook pada 2 Maret 2019

Kericuhan itu disebut-sebut terjadi karena KPU Medan berbuat curang dengan mencoblos surat suara untuk pasangan calon presiden nomor urut 01. Aksi itu kemudian tepergok oleh pendukung pasangan nomor urut 02 dan menyulut kericuhan.

Si pemilik akun yang membagikan dalam unggahanya juga menulis narasi sebagai berikut: "KPU di Medan sudah mencuri start dengan mencoblosi no 01 kepergok oleh pendukung 02. Hati2 di seluruh KPU mereka sudah jelas nyata berpihak ke siapa yg seharusnya KPU netral sbgai penyelenggara hati hati dan jaga terus," tulis Fakri Akbar.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dihimpun Tempo, video kericuhan tersebut bukan terjadi di Medan, melainkan di KPU Tapanuli Utara. Kericuhan ini terjadi pada 27 Juni 2018, saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah setempat.

Atas kabar hoax ini, Ketua KPU Sumatera Utara Yulhasni mengatakan KPU Sumatera Utara belum menerima surat suara pilpres 2019. Dia pun memastikan nantinya surat suara akan terjamin keamananya karena disimpan di gudang dekat Bandara Polonia, Medan.

"Surat suara nanti dijaga ketat aparat kepolisian. Karena gudang itu berada di kompleks TNI AU juga," kata kepada Tempo.

KPU Sumatera Utara pun kemudian melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Yulhasni mengatakan pihaknya melaporkan akun Facebook atas nama Muhammad Adrian sebagai akun pertama penyebar video

4. KPU Kumpulkan Pendatang Cina Menangkan Jokowi

KPU dikabarkan melakukan penggalangan massa dari para pendatang Cina untuk memenangkan calon presiden nomor urut 01. Menurut berita itu, KPU telah menyiapkan tempat pemungutan suara khusus guna mencoblos si inkumben atau Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut penelusuran tim Cek Fakta Tempo, kabar itu disebarkan oleh akun bernama Ulhy melalui akun Facebook di halaman Gerakan 2019 Ganti President pada Desember 2018. Akun itu pun juga menyertakan foto sejumlah warga Cina yang tengah berada di sebuah tenda acara sedang duduk di kursi. Warga itu terlihat mengenakan seregam yang sama.

Si akun pun memberikan narasi dalam unggahanya sebagai berikut: "Pendatang Cina diberi arahan oleh KPU untuk memenangkan pertahana, mencoblos di TPS khusus yg akan disiapkan tertutup untuk umum, sangat hebat bukan !!!"

Kendati demikian, berdasarkan penelusuran Tempo menggunakan alat pencarian gambar milik Google, foto yang diklaim oleh akun pengunggah tersebut pernah di publikasikan oleh Tribun Bali pada Rabu, 12 Agustus 2015. Adapun media Tribun Bali mengunggah artikel tersebut dengan judul, "Pekerja Indonesia Sama Sekali Tak Tampak Saat Peresmian PLTU Celukan Bawang."

Dikutip dari Tribun Bali, bahwa acara peresmian yang bertajuk Completion and Production PLTU Celukan Bawang itu memang tidak melibatkan pekerja Indonesia. Keseluruhan pekerja yang hadir merupakan pekerja asing asal Cina


Acara itu dilaksanakan oleh PT China Huadian Engineering Co Ltd. (CHEC) perusahaan asal Tiongkok sebagai pemilik saham terbesar saham PLTU Celukan Bawang. Sejumlah petinggi investor perusahaan CHEC ketika menyampaikan sambutan menggunakan bahasa Mandarin.

https://pemilu.tempo.co/read/1192560...owi?page_num=3