Jakarta - Charta Politika menepis anggapan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah soal lembaga survei dibayar untuk membuat framing tanpa tampilkan fakta. Charta Politika menyatakan data yang mereka sajikan bisa dipertanggungjawabkan.

"Sah-sah saja kalau menurut Fahri Hamzah. Tapi saya kira sebagai lembaga independen, kami punya tanggung jawab secara moril. Kami sampaikan apa adanya sesuai dengan fakta yang kami dapat di lapangan," ucap Direktur Riset Chatra Politika, Muslimin, kepada wartawan di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Muslimin menyebut Charta Politika masuk dalam asosiasi lembaga survei Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persesi). Persepi memiliki lembaga etik yang bisa meminta pertanggungjawaban hasil survei.

"Kami punya lembaga di Persepi yang menaungi lembaga survei yang di sana ada lembaga etik. Di sana bisa diminta tanggung jawab, buka data seterang-terangnya, apakah data kita betul valid," kata Muslimin.

Muslimin menyebut hasil lembaga survei dipakai partai politik untuk melakukan pemetaan. Sehingga, menjadi panduan partai politik untuk susun strategi dalam berkampanye.

"Kedua, saya ingin katakan, kita sebagai lembaga survei, rilis survei ini jadi vitamin sebenarnya, karena kami buka data apa adanya. Memberi kekuatan di mana, kelemahan di mana," ucap Muslimin.

Bahkan, Charta menyebut hasil surveinya dipakai kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Padahal selama ini, kubu pasangan nomor urut 02 ini sangsi pada hasil survei dari pihak eksternal.

"Bahkan paslon, misal 02 (Prabowo-Sandiaga), mereka saat ini mengatakan 70 persen pergerakan akan dilakukan di Pulau Jawa. Artinya, sebenarnya mereka percaya pada lembaga survei. Karena kita menunjukkan memang kelemahan pemilih 02 ada di Pulau Jawa," kata Muslimin.

Hasil survei Chatra Politika di pilpres, menunjukkan kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi-Ma'ruf mendapat suara 53,6%, sedangkan Prabowo-Sandi 35,4%. Sedangkan responden yang tidak tahu atau tidak jawab: 11,0%

Survei Charta Politika digelar pada 19-25 Maret 2019 dengan metode multistage random sampling. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 2.000 responden yang tersebar di 34 provinsi. Sedangkan, margin of error survei sebesar +/- 2,19% pada tingkat kepercayaan 95%.

Muslimin mengatakan persentase perolehan suara bisa berubah. Sebab masih ada yang belum menentukan pilihan dan juga ada pemilih yang belum mantap menentukan pillihan.

"Perubahan pemilih tentu bisa terjadi di dua minggu terakhir. kita lihat di survei kita kali ini misalnya, ada undecided voters 11 persen, ada swing voters, ada orang sudah tentukan pilihan ke salah satu capres atau partai dia masih mungkin berubah," kata Muslimin.

Sebelumnya, Fahri Hamzah menganggap lembaga survei hanya membuat framing dan tidak mengungkap fakta.

"Ya memang tugas mereka framing, bukan mencari fakta. Dibayar untuk framing, bukan untuk mencari fakta. Kalau orang survei untuk mencari tahu apa yang terjadi di masyarakat, itu dia nggak diumumkan, karena itu adalah untuk kepentingan pengambilan keputusan objektif klien," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).

Bahkan, menurut Fahri, ada kecenderungan hasil survei digunakan untuk menyerang kelompok lain. Ia mencontohkan hasil survei yang menyebut pemilih FPI mulai beralih ke Jokowi.

"Makanya saya bilang nanti penyelenggara survei harusnya ada etikanya, ada hukumnya. Harus mengumumkan dia dibayar oleh siapa, survei atau konsultan. Kalau dia konsultan, ya sudah, dia akan membuat frame," tutur Fahri.

"Jadi kalau ada pemilih sedikit, FPI pilih Jokowi, 'wah ini peristiwa besar', kemudian dibuat seolah-olah orang sudah migrasi ke Pak Jokowi dan sebagainya. Lalu kemudian meng-frame pemilihnya Pak Prabowo ini radikal. Itu semua framing," imbuhnya.
sumber