itoday - Upaya mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo untuk mengingatkan semua pihak agar tidak menggunakan isu mempertentangkan Islam dengan Pancasila terkait Pilpres 2019, justru membuat gerah pihak-pihak yang patut diduga menggunakan isu sensitif itu.  
Tak pelak, pernyataan Gatot Nurmantyo yang menanggapi pernyataan mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono bahwa Pemilu kali ini merupakan pertarungan ideologi Pancasila melawan Khilafah, terus dipersoalkan. Padahal cukup clear, penegasan Gatot Nurmantyo di sosial media “Jangan mau dipecah belah sama orang-orang yang haus kekuasaan", ditujukan untuk konteks mencegah upaya pecah belah, bukan merupakan sinyal keberpihakan Gatot kepada salah satu capres. Jadi, pernyataan Gatot itu bisa dibaca sebagai reaksi seorang nasionalis negarawan yang gusar dengan pihak-pihak yang  masih saja menggunakan isu yang berpotensi memecah belah bangsa demi meraih kekuasaan.
Adapun potongan surat kabar yang berisi berisi pernyataan almarhum Jenderal AH Nasution, bahwa "PKI secara menipu mempertentangkan Pancasila dan Islam" yang diunggah Gatot di akun sosmed, tidak semata-mata untuk mengingatkan tentang bahaya laten PKI. Hal itu sebenarnya membawa pesan moral agar semua fihak untuk tidak menggunakan cara-cara PKI yang jelas-jelas dilarang di Indonesia.
Kalaupun ada yang menganggap pernyataan Gatot itu sebagai bentuk pembelaan kepada khilafah, semestinya pembelaan Gatot itu tidak bisa dimaknai secara spesifik kepada khilafah, tetapi pembelaan Gatot kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Tentu saja ini klop dengan pemahaman Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin. Din menegaskan bahwa mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila. Penggunaan isu keagamaan seperti penyebutan khilafah, merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan) pada Pilpres 2019.
Bukan satu kebetulan, jika pernyataan Gatot Nurmantyo tersebut disoal oleh pendukung capres petahana Joko Widodo. Aktivis liberal Deny Siregar menuding pernyataan Gatot itu dilatarbelakangi ilusi Gatot soal kebangkitan PKI. Dalam tulisan bertajuk “Gatot Nurmantyo dan Ilusi PKI versus Islam”, Deny Siregar (Desi) menyatakan bahwa bagi Gatot PKI adalah biang segala masalah. Desi juga mengaitkan pernyataan Gatot dengan munculnya tudingan bahwa ada gerakan Khilafah di belakang kubu Prabowo Subianto yang menguat pasca dibubarkannya HTI pada 2017.
Pertanyaannya, mengapa Desi yang dikenal sebagai pendukung Capres nomor urut 01 ini, gerah dengan kekhawatiran Gatot soal kebangkitan PKI? Dalam tulisan itu Desi membeberkan sikap Gatot saat masih “bersama” Jokowi hingga saat ini, di mana Gatot gencar membangun narasi kebangkitan PKI. Apa yang salah dari narasi Gatot? Gatot konsisten dengan sikap tegas bahwa bahaya laten PKI harus tetap diwaspadai. Faktanya, saat “di samping” Jokowi, menjabat Panglima TNI, Gatot berani mengambil sikap yang dinilai banyak pihak “berseberangan” dengan Jokowi soal narasi PKI. Demikian juga setelah Gatot pensiun.
Mengapa juga Desi menyebut narasi kebangkitan PKI sebagai ilusi Jenderal Gatot? Di hadapan para jamaah Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan (03/03/2018), Gatot menyatakan, hidupnya partai berlogo palu arit itu terindikasi dengan beberapa pernyataan maupun sikap yang muncul di masyarakat. "PKI tetap hidup seperti setan, tak terlihat," tegas Gatot. Dalam kesempatan itu Gatot secara tidak langsung menyoal hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 28 September 2017. Survei menunjukkan 86,8 persen responden tidak percaya adanya isu kebangkitan PKI.
Menurut Gatot, anak-anak yang tumbuh pasca-reformasi sudah tidak mendapatkan pelajaran soal pemberontakan G30S PKI. Sarjana yang lulus tiga sampai empat tahun belakangan tidak tahu pelajaran soal PKI. Sehingga, saat disurvei, generasi setelah reformasi itu tidak percaya kebangkitan PKI, karena memang tidak tahu.
Perlu dipertanyakan, mengapa pendukung Jokowi termasuk Desi, berusaha menghapus narasi kebangkitan PKI, tetapi di sisi lain  ngotot menghidupkan narasi bahaya laten dari kelompok Islam, pengusung Khilafah. Selanjutnya, digalang persepsi bahwa PKI tak mungkin bangkit lagi. Tentunya tidak arif jika menyatakan pendukung Jokowi menolak narasi kebangkitan PKI dengan menghubung-hubungkan  PDIP dengan PKI. Tetapi, fakta bahwa sejumlah anak-anak keturunan PKI yang bangga dengan ke-PKI-an orang tuanya memang bernaung di PDIP, tidak bisa disangkal. Sebut saja misalnya Ribka Tjiptaning pengarang buku “Aku Bangga jadi Anak PKI” yang dalam banyak kesempatan tidak malu mengaku menjadi anak PKI. Di sisi yang lain, tidak arif juga jika pendukung Jokowi secara masif mengembangkan narasi bahwa HTI mendukung Prabowo, atau Prabowo mendukung Khilafah. Apalagi dalam tulisannya Desi mengambil contoh kasus Suriah yang dikatakan gerakan negara Islam sudah memecah Suriah menjadi berkeping-keping dengan pertarungan ISIS dan Al Qaeda.
Semakin ironis jika Desi menyebut telah terjadi pertentangan dua kekuatan yang mengusung pemahaman Islam terjadi di arus bawah. Desi menyebut Banser NU berusaha menghadang HTI, sehingga terjadi gesekan antara Banser NU dengan simpatisan HTI di mana-mana. 
Tudingan tak relevan juga dilontarkan Desi untuk menghilangkan pernyataan Gatot Nurmantyo soal bahaya laten PKI. “Jangan ditutup sebelah matanya, dengan ilusi PKI mengadu domba. Hadapilah kenyataan bahwa Islam sedang ditunggangi oleh kekuatan politik mengatas-namakan agama demi kekuasaan,” demikian tulis Desi. 
Jika disimpulkan, pendapat pendukung Jokowi soal kebangkitan PKI dan ancaman Khilafah selalu dilekatkan dalam konteks perebutan kekuasaan utamanya Pilpres. Sementara pendapat Gatot Nurmantyo soal kebangkitan PKI sama sekali terlepas dari dukung mendukung Pilpres. Artinya, siapapun presidennya, PKI tetap menjadi bahaya laten.  

I-Today