RIAU24.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengecam keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Hal itu terkait
pernyataan LBP yang mengaku tak segan mengeluarkan Indonesia dari Kesepakatan Paris. Langkah itu akan ditempuh, jika kebijakan diskriminasi Uni Eropa, terhadap minyak kelapa sawit masih terus berlanjut.

Menurut Manajer Kampanye Walhi, Yuyun Harmono, pernyataan Luhut tersebut merupakan pernyataan serampangan. Pihaknya menduga, pernyataan seperti muncul karena LBP gagal menyelesaikan tugasnya memimpin delegasi Indonesia untuk menuntaskan kampanye hitam sawit di Eropa, pada tahun lalu.

"Saya kira, pernyataan Menko Maritim serampangan aja, karena dia panik. Upaya lobi-lobi yang dilakukan, tidak menghasilkan apa-apa. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, dia malah salahkan semua pihak, termasuk Kesepakatan Paris," ujarnya, Jumat 29 Maret 2019 di Kantor Walhi, Jakarta.


BACA JUGA : Stres Berat di Tahanan, Vanessa Angel Butuh Sosok Ini

Dilansir viva, pernyataan LBP tersebut dinilainya sangat bertentangan dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang mendukung Kesepakatan Paris pada 2015. Kala itu, Jokowi komitmen untuk terus terlibat dalam usaha menurunkan emisi dunia, dengan kontribusi 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan global.

"Ini penting dicatat, komitmen Presiden tidak bisa serta merta dibantah menterinya. Ini jadi kontradiktif, Presiden menyatakan terlibat menurunkan emisi tingkat global. Menterinya lakukan itu, demi kepentingan perdagangan dan ekonomi, dan buka mewakili kepentingan rakyat, tetapi kepentingan korporasi sawit," tegasnya lagi.


BACA JUGA : Populasinya Terus Menurun, Burung 'Garuda Pancasila' Ini Bakal Terancam Punah

Menurut Yuyun, bila Indonesia keluar dari kesepakatan Paris, maka UU ratifikasi pun akan dicabut. "Akhirnya rakyat yang dirugikan, karena enggak bisa tuntut pemerintah terkait penurunan emisi, sekaligus menyelamatkan dari perubahan iklim. Jangan sampai Indonesia, dicap sebagai negara yang enggak peduli terhadap isu internasional. Presiden harus tegur keras Menko Luhut, karena dia melampaui," tambahnya.

Menurut dia, jika Luhut mendasari keluarnya Indonesia dari Paris Agreement tersebut dengan tindakan Amerika Serikat, yang keluar dari kesepakatan itu untuk membela industri batu bara. Maka, dia menilai bahwa Luhut tidak ada bedanya dengan Trump (Presiden AS) yang hanya mementingkan keberlangsungan industri saja. ***



Penulis: R24/wan


http://m.riau24.com/berita/baca/1553...lhi-Dia-Panik-

the real RI1