Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengumumkan dana penerimaan dan pengeluaran kampanye Pilpres 2019. Per Maret 2018, total dana kampanye yang diterima BPN Rp 191,5 miliar dan sudah digunakan Rp 149,7 miliar.
Wakil Bendaraha BPN Dimas Djiwandono mengungkapkan, dari total dana kampanye itu, Prabowo menyumbang sebesar Rp 71,4 miliar. Sementara, Sandiaga menyumbang sebesar Rp 117 miliar.

"Sumbangan terbesar 61 persen dari Pak Sandi Rp 117 miliar dan Pak Prabowo Rp 71,4 miliar atau 36 persen. Kemudian sumbangan jasa dari Gerindra Rp 1,3 miliar dan pendapatan lain bunga bank dari saldo rekening berjalan," kata Dimas di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019).

Dimas mengatakan, dana kampanye Prabowo-Sandiaga tersebut akumulasi sejak ditetapkan sebagai capres-cawapres hingga tanggal 29 Maret.

Dimas menuturkan, pengeluaran terbesar digunakan untuk komponen kampanye mulai dari kaos, stiker, kalender, hingga brosur. Pengeluaran untuk bahan kampanye mencapai Rp 49,3 miliar.

"Kedua kegiatan lain yang tak melanggar Rp 38,9 miliar. Ketiga tatap muka masa kampanye terbuka artinya biaya tatap muka hingga 13 April akan meningkat. Sampai hari ini sudah keluar Rp 31,6 miliar," tuturnya.

Cawapres 02 Sandiaga Uno menambahkan, laporan dana kampanye per Maret ini yang terakhir diumumkan oleh BPN. Dana kampanye akhir akan disampaikan ke KPU pada April mendatang.

"Ini laporan terakhir dari laporan bulanan kita karena 17 April akan diaudit dilaporkan secara resmi," kata Sandiaga.

Eks Wagub DKI ini melihat ada fenomena baru dari penerimaan dana kampanye yang juga didapat dari masyarakat. Dari catatan BPN, total sumbangan dana dari kelompok dan per orangan mencapai Rp 1,3 miliar.

"Ini ada beberapa kegiatan dimana saya terus mendapat sumbangan dari masyarakat di hampir setiap acara sekarang, jadi sumbangan itu mengalir terutama di satu bulan terakhir semakin deras. Ini merupakan game changer ini sebuah fenomena yang mengubah peta dimana biasanya mereka itu dateng dibagikan amplop, sekarang terbalik dan ini sebuah hal yang perlu kita syukuri," kata Sandiaga.

sumber

AKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengingatkan kedua pasangan calon capres-cawapres untuk disiplin dalam melaporkan dana kampanye, khususnya terkait pengeluaran untuk kampanye terbuka dan iklan di media massa. Hal itu disampaikan Fadli dalam diskusi di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (28/3/2019). "Kampanye rapat umum dan iklan di media massa akan berkorelasi pada kejujuran dana kampanye. Sejauh mana sih kemunculan kedua paslon di media massa dan di daerah-daerah sejalan dengan laporan dana kampanyenya," ujar Fadli.

Dana kampanye yang dikeluarkan kedua pasangan calon, menurut dia, seharusnya selaras saat mereka melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menyebutkan, berdasarkan pengalaman Pilpres 2014, tidak terlihat adanya keselarasan dana yang dikeluarkan paslon dengan yang tercantum dalam pelaporan. "Nah, pengalaman di tahun 2014 tidak terlihat. Laporan dana kampanye kan harus jujur, sanksinya enggak main-main lho, yaitu terdiskualifikasi," kata dia

Oleh karena itu, ia menilai, kedisiplinan dan kejujuran dalam pelaporan dana kampanye menjadi problem di Pemilu 2019. Semua aktivitas kampanye rapat umum sejatinya tercermin dalam laporan dana kampanye. "Misalnya kalau paslon menghadirkan hiburan dan kumpulkan banyak orang, itu muncul enggak di laporan dana kampanye," kata Fadli. "Sebenarnya isu laporan dana kampanye kerap luput dari pengawas pemilu. Padahal laporan dana kampanye itu penting untuk melihat integritas paslon," lanjut dia.

sumber