Program bantuan sosial untuk warga miskin khususnya di Kota Medan, perlu lebih dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan. Sebab disinyalir ada warga yang sudah mampu tetapi mengaku miskin demi mendapatkan bantuan.

Ketua Komisi A DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu mendesak, agar Dinas Sosial (Dinsos) Medan melakukan update pemutakhiran data Sistem Informasi data Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG). Dengan begitu, data warga Medan yang miskin selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial tepat sasaran.

“Kita masih saja menerima keluhan masyarakat karena banyak warga miskin di Medan yang tidak mendapat bantuan PKH dan BPNT. Makanya, data penerima bantuan itu supaya ditinjau kembali,” ujar Sabar saat sosialisasi Perda Nomor 5/2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan kepada ratusan warga di Jalan Rawa Cangkuk III, Medan Denai baru-baru ini (16/3).

Diutarakan Sabar, pendataan terhadap warga miskin harus lebih akurat lagi. Untuk itu, diharapkan ada pendataan baru lagi dan jangan hanya mengandalkan data tahun lalu.

“Kalau ada warga yang sudah mampu ternyata masih mendapatkan bantuan PKH atau BPNT, hal ini patut dipertanyakan dimana letak kesalahannya. Bisa saja dari pendataan, atau warga yang sudah mampu tetapi tetap mengaku miskin demi mendapat bantuan. Nanti kalau benar-benar miskin itu, baru tahu rasa,” cetusnya.

Sabar menyebutkan, data SIKS NG sebagai sumber dasar untuk warga miskin penerima bantuan sosial. Hal itu sesuai dengan Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Validasi dan Verifikasi Data Fakir Miskin. “Pemko Medan harus jemput bola ke Kementerian Sosial dan berkoordinasi mencari solusi. Bahkan, kalau bisa ditambah jumlah penerimanya sehingga seluruh warga miskin dapat terakomodir,” sebutnya.

Dikatakan Sabar, keberadaan Perda Nomor 5/2015 yang terdiri dari 12 BAB dan 29 Pasal untuk menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Hal ini tertuanga pada BAB II Pasal 2.

Kemudian, pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

“Dalam perda ini sudah sangat jelas hak-hak apa saja yang wajib didapatkan warga miskin Kota. Jika ini dijalankan dengan maskimal maka dari tahun ke tahun masyarakat miskin di Medan tentunya akan menurun,” tandasnya.

Sementara, Kepala Dinsos Medan Sutan Endar Lubis mengatakan, pemutakhiran data terus dilakukan pihaknya kepada warga yang menerima bantuan PKH ataupun BPNT. “Terus dilakukan update data, sehingga bantuan yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya. (ris/ila)

Sumur

https://sumutpos.co/2019/03/23/warga...dapat-bantuan/


Komen:

Bah, bukannya sudah tradisi target penerima bantuan sosial dari uang pajak WNI, adalah keluarga2 mukapetak bantaran sungai deli dan bantaran rel kereta api ? yang saking miskinnya terpaksa nyabu 3-5 kali sehari untuk nahan lapar, dan anak2 mereka mulai bocah hingga dewasa kerjanya meras, parkir liar, begal, narkoba, rampok, tikam, bunuh (bebas hukum, dideking polisi)

Penghasilan yang rata2 hanya 500k per hari dari malak parkir, duit izin bongkar muat, duit izin bernafas, duit jaga, duit ceb0k mamak, duit ngelap pant@t inang kan termasuk penghasilan rendah jauh di bawah ambang p3p3k makpetak, maka nya bebas pajak pulak

Rumah pakai parabola, ada warnet, ada casino judi jackpot, ada loket sabu siap isep, ada kafe remang2, dimana listrik, air, tanah semuanya maling dari negara,bantuan ini itu dapat, pajak ga bayar, kurang enak apa coba makpetak kampung badur, aur, dll di tepi kali medan maimun ?

Kepling bos preman, dijamin kont0l papak puas, p3p3k mamak tertawa, dapat bantuan sosial dari NKRI walau tak bayar pajak dan rampas tanah negara, dan dukungan penuh dari polsek, Ormas setempat, kurang apa coba? Sorga ini lae, Medan itu kerajaan soooorrrrr gaaaaah buat p3p3k mamak sipetak pengkhianat NKRI

Gubsu mantan pangdam juga tak berdaya terhadap lobang p3p3k anjeng2 liar tepi sungai deli ini



Saya bukan Golput,karena saya hanya menolak ikut pemilu negara lain