Azmi Abubakar adalah seorang Muslim kelahiran Aceh yang mencalonkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mantan aktivis 98 itu mengatakan, jika terpilih ia ingin memperjuangkan hak-hak minoritas etnis Tionghoa di Indonesia. Ia juga ingin membuat komisi anti-intoleransi, yang akan berdiri independen seperti KPK.

Azmi Abubakaradalah seorang Muslim yang lahir di Aceh, provinsi paling barat Indonesia―satu-satunya provinsi yang memberlakukan hukum Islam atau syariah.

Tetapi untuk menuju ke pemilu yang akan diselenggarakan 17 April nanti, Azmi, 47 tahun, telah bergabung dengan sebuah partai yang memiliki pandangan progresif dan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak agama dan etnis minoritas.

Keanggotaan Azmi di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak mengejutkan mengingat latar belakangnya. Dia adalah seorang aktivis mahasiswa yang melakukan unjuk rasa saat kejatuhan Suharto pada tahun 1998, ketika kerusuhan anti-Tionghoa yang mematikan berkecamuk di seluruh negeri.

Pada tahun 2012, pengusaha real estat tersebut mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa di kota Tangerang Selatan, yang menampung lebih dari 30.000 buku dan dokumen yang diproduksi atau pernah dimiliki oleh anggota komunitas Tionghoa Indonesia. Tidak ada angka resmi yang pasti, tetapi etnis Tionghoa diperkirakan terdiri dari sekitar 2 persen dari lebih dari 260 juta populasi Indonesia.

Azmi akan menjadi salah satu dari 574 kandidat PSI, persentase kecil dari 7.968 kandidat legislatif dari 20 partai politik Indonesia yang bersaing untuk 575 kursi. PSI mengatakan sekitar setengah dari kandidatnya memiliki setidaknya gelar sarjana, dan telah memegang peran senior dalam diplomasi, penegakan hukum dan media. Usia mereka berkisar antara 20 hingga 74 tahun. Anggota partai termasuk analis bisnis terkenal Christianto Wibisono dan aktivis lingkungan Silverius Oscar Unggul.

“Saya mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, bukan hanya sebagai orang Aceh. Saya menyoroti masalah nasional yang seharusnya menjadi masalah semua orang,” kata Azmi, seraya menambahkan bahwa agenda PSI adalah untuk mengakhiri intoleransi di Indonesia. Ini akan, katanya, menggarisbawahi bahwa etnis Tionghoa memiliki tempat yang layak dalam masyarakat Indonesia.

Meningkatnya intoleransi telah merusak politik dan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, telah ada perkembangan dalam undang-undang yang mendiskriminasi perempuan dan minoritas yang diberlakukan oleh pemerintah daerah dengan latar belakang konservatisme Islam yang berkembang.

Tahun lalu, Lembaga Survei Indonesia menemukan peningkatan laporan umat Islam yang menyatakan ketidaknyamanannya dengan non-Muslim yang membangun fasilitas keagamaan atau melakukan ritual keagamaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

PSI didirikan lima tahun lalu setelah Presiden Joko “Jokowi” Widodo terpilih dan Ahok, rekan dekatnya, mengambil alih sebagai gubernur Jakarta. Partai ini dipimpin oleh mantan jurnalis televisi Grace Natalie, 36 tahun, seorang advokat yang vokal mengenai kebebasan beragama. PSI telah mendukung upaya Jokowi untuk dipilih kembali saat Pilpres 2019 April nanti.

Pada bulan November, setelah Grace Natalie bersumpah bahwa partainya tidak akan mendukung undang-undang yang diskriminatif berdasarkan “Alkitab atau syariah”, seorang politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung calon presiden Prabowo Subianto melaporkannya ke polisi, mengklaim sikapnya terhadap syariah bertentangan dengan Alquran dan mengarah ke penistaan agama.

Analis politik Arif Susanto mengatakan gagasan-gagasan PSI menarik bagi pemilih muda, yang dianggap “kreatif, percaya diri, dan terhubung”.

“Orang-orang ini tumbuh dalam lingkungan yang lebih liberal sehingga egalitarianisme dan masalah etika lebih penting bagi mereka daripada bagi generasi yang lebih tua,” kata Arif, dari perusahaan riset Exposit Strategic.

Tapi PSI menghadapi perjuangan berat untuk mendapatkan suara, karena berbagai alasan.

Arif mengatakan preferensi politik dari lebih dari 192 juta pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih cenderung konservatif, sementara kaum muda perkotaan cenderung lebih skeptis tentang institusi publik dan kegiatan politik.

Sudah ada wacana bahwa pemilih milenial, yang membentuk hampir setengah dari pemilih, mungkin tidak peduli dengan pemilu. Pemilu sebelumnya menunjukkan pemilih muda lebih cenderung untuk golput, dan survei tahun 2017 oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional yang berbasis di Jakarta menunjukkan bahwa hanya seperempat dari 1.400 responden milenial memiliki minat pada berita atau masalah politik.

Arif mengatakan PSI tidak memiliki afiliasi kuat dengan organisasi massa, tidak seperti partai-partai yang lebih mapan seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang keanggotaannya tumpang tindih dengan Nahdlatul Ulama, organisasi Muslim terbesar di Indonesia.

“PSI tampaknya berusaha mengatasi tantangan ini dengan strategi “efek ekor jas” dari dukungan mereka terhadap Jokowi. Selain itu, dengan merekrut tokoh-tokoh populer, mereka mengharapkan dukungan luas dari kelompok-kelompok pemuda,” kata Arif.

Wasisto Raharjo Jati, seorang peneliti di Pusat Studi Politik di Institut Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan PSI kemungkinan tidak akan memenangkan lebih dari 1 persen suara nasional, menurut survei nasional.

Ambang batas parlemen Indonesia adalah 4 persen―sebuah partai harus mendapatkan setidaknya 4 persen dari suara rakyat untuk setiap kandidat yang menang untuk masuk ke parlemen.

PSI berencana untuk memanfaatkan segmen pemilih muda profesional dan mahasiswa, kata Wasisto, tetapi masalah sebenarnya adalah apakah partai itu dapat mengubah pola pikir masyarakat.

Nilai PSI, kata Wasisto, adalah vokal dalam mengangkat masalah yang tidak berani disentuh oleh partai politik baru lainnya. “PSI juga mengganggu zona kenyamanan partai yang lebih tua.”

Azmi mengakui bahwa “perlawanan terhadap intoleransi” dan bahkan membasmi diskriminasi adalah penjualan yang sulit, dan dia mungkin akan ditolak di tempat pemungutan suara. Dia akan menjadi salah satu dari 22 perwakilan provinsi Banten di parlemen nasional, dan harus merayu lebih dari 4,2 juta pemilih yang memenuhi syarat di tiga kabupaten dengan campuran etnis dari Tionghoa dan kelompok etnis lainnya, termasuk Jawa dan Betawi.

Tetapi seseorang, kata Azmi, harus mulai membongkar gagasan-gagasan yang telah menyebar melalui “hoax“, seperti gagasan bahwa etnis Tionghoa telah menyebabkan “kesenjangan ekonomi” dan “kesenjangan sosial” di Indonesia.

“Istilah-istilah ini adalah warisan dari rezim (Suharto) yang melekat dalam bahasa sehari-hari hingga saat ini,” katanya, merujuk pada bagaimana orang-orang Tionghoa dilarang mempraktikkan agama dan tradisi mereka di bawah rezim Suharto karena adanya keyakinan bahwa hal itu akan menghambat asimilasi mereka ke dalam masyarakat Indonesia. Instruksi presiden Suharto tersebut dicabut oleh penggantinya, almarhum Abdurrahman Wahid (Gusdur).



Jika terpilih, Azmi akan mengajukan pembentukan komisi anti-intoleransi, mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pahlawan dari komunitas etnis Tionghoa di Indonesia masih tidak ditampilkan dalam buku-buku sejarah sekolah, katanya. “Tidak ada yang bertanya siapa pahlawan komunitas itu. Ini menumbuhkan perilaku diskriminatif karena memicu ketidaktahuan. Jadi pengetahuan ini harus dapat diakses … intoleransi dapat diperangi dengan pengetahuan.”

Azmi mencoba mewujudkan mantra ini dengan mengunggah tentang sejarah orang Tionghoa Indonesia di Facebook, tetapi kadang-kadang mendapat komentar seperti, “Berapa bayaran yang Anda terima dari komunitas Tionghoa untuk setiap unggahan?”

“Saya tahu orang-orang ini bukan mayoritas di masyarakat tetapi tidak ada yang melawan dan memperbaiki pandangan mereka. Saya berjuang, tetapi saya berjuang menggunakan informasi. Mereka biasanya kalah … karena saya berbicara fakta, mereka berbicara omong kosong dan pendapat.”

Gabriel Matthew, 23 tahun, seorang pemimpin tur freelance beretnis Tionghoa yang tinggal di Tangerang Selatan, tempat Azmi mencalonkan diri, mengatakan Azmi itu unik. Menurut Matthew, tidak ada politisi dalam 20 tahun sejak kembalinya Indonesia ke demokrasi yang mengatakan mereka ingin mengangkat orang Tionghoa dari warga negara kelas dua menjadi warga dengan kelas setara dengan warga Indonesia yang lain.

“Jika tokoh-tokoh seperti Azmi dapat diekspos ke publik, saya berharap orang-orang seperti dia, yang memiliki ideologi yang sama, agar berani untuk tampil ke depan,” kata Gabriel. “Di masa depan, tidak perlu ada diskriminasi hanya karena perbedaan ras.”

Tapi PSI menghadapi perjuangan berat untuk mendapatkan suara, karena berbagai alasan.

Arif mengatakan preferensi politik dari lebih dari 192 juta pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih cenderung konservatif, sementara kaum muda perkotaan cenderung lebih skeptis tentang institusi publik dan kegiatan politik.

Azmi mengakui bahwa “perlawanan terhadap intoleransi” dan bahkan membasmi diskriminasi adalah penjualan yang sulit, dan dia mungkin akan ditolak di tempat pemungutan suara. Dia akan menjadi salah satu dari 22 perwakilan provinsi Banten di parlemen nasional, dan harus merayu lebih dari 4,2 juta pemilih yang memenuhi syarat di tiga kabupaten dengan campuran etnis dari Tionghoa dan kelompok etnis lainnya, termasuk Jawa dan Betawi.

Nilai PSI, kata Wasisto, adalah vokal dalam mengangkat masalah yang tidak berani disentuh oleh partai politik baru lainnya. “PSI juga mengganggu zona kenyamanan partai yang lebih tua.”

“Istilah-istilah ini adalah warisan dari rezim (Suharto) yang melekat dalam bahasa sehari-hari hingga saat ini,” katanya, merujuk pada bagaimana orang-orang Tionghoa dilarang mempraktikkan agama dan tradisi mereka di bawah rezim Suharto karena adanya keyakinan bahwa hal itu akan menghambat asimilasi mereka ke dalam masyarakat Indonesia. Instruksi presiden Suharto tersebut dicabut oleh penggantinya, almarhum Abdurrahman Wahid (Gusdur).

Pahlawan dari komunitas etnis Tionghoa di Indonesia masih tidak ditampilkan dalam buku-buku sejarah sekolah, katanya. “Tidak ada yang bertanya siapa pahlawan komunitas itu. Ini menumbuhkan perilaku diskriminatif karena memicu ketidaktahuan. Jadi pengetahuan ini harus dapat diakses … intoleransi dapat diperangi dengan pengetahuan.”

Menurut Matthew, tidak ada politisi dalam 20 tahun sejak kembalinya Indonesia ke demokrasi yang mengatakan mereka ingin mengangkat orang Tionghoa dari warga negara kelas dua menjadi warga dengan kelas setara dengan warga Indonesia yang lain.

“Jika tokoh-tokoh seperti Azmi dapat diekspos ke publik, saya berharap orang-orang seperti dia, yang memiliki ideologi yang sama, agar berani untuk tampil ke depan,” kata Gabriel. “Di masa depan, tidak perlu ada diskriminasi hanya karena perbedaan ras.”