Kelompok Kunyuk Bersenjata (KKB)

JAKARTA - Kelompok separatis Papua Barat mengancam akan melakukan serangan lebih banyak di jalan-jalan trans-Papua di wilayah Nduga. Dalam ancamannya melalui video, kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) meledek Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak mampu menemukan mereka di wilayah pegunungan.

Jalan-jalan trans-Papua merupakan proyek pembangunan utama pemerintah Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip laporan AP, Kamis (28/3/2019), video ancaman tersebut menunjukkan sekitar 40 orang dari kelompok separatis, yang beberapa di antaranya membawa senapan serbu militer Indonesia.

Dalam video itu, seorang pria yang berdiri di sebelah komandan pasukan TPNPB membacakan pernyataan yang meledek militer Indonesia karena tidak mampu para anggota TPNPB meskipun mereka berada di daerah pegunungan yang sama.

Pasukan militer Indonesia telah dikerahkan ke Nduga sejak serangan kelompok separatis tersebut menewaskan 19 orang yang bekerja di jalan raya trans-Papua pada bulan Desember lalu.

Sementara itu, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendesak semua orang Papua di Indonesia untuk memboikot pemilihan umum (pemilu) 17 April mendatang. Desakan itu disampaikan Ketua ULMWP, Benny Wenda, yang saat ini berada di Inggris.

Benny Wenda mengatakan orang Papua tidak menginginkan penguasa kolonial Indonesia yang baru. Sebaliknya, mereka menginginkan "kemerdekaan".

“Pemilihan ini bukan untuk rakyat Papua, itu untuk Indonesia. Saya menyerukan kepada semua orang saya, baik kaya atau miskin, pegawai negeri sipil atau pekerja, militer atau sipil, dari desa atau kota, untuk memboikot pemilu Indonesia secara damai pada 17 April," seru Benny Wenda, seperti dikutip Asia Pacific Report.

Pemilu 17 April mendatang digelar untuk memilih presiden dan wakilnya serta para anggota DPR. Kandidat presiden petahana Jokowi bersama pasangannya Ma'ruf Amin akan bersaing dengan kandidat presiden Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

"Kami menghormati hak Indonesia untuk mengadakan pemilihan di wilayahnya sendiri, tetapi kami akan menentang pemilihan kolonial ketika itu dipaksakan pada kami," kata Benny Wenda

"Kami telah mencoba berpartisipasi dalam pemilihan tuan kolonial sebelumnya, tetapi kami masih terbunuh, disiksa dan didiskriminasi setiap hari," lanjut dia.

Pemerintah Indonesia menegaskan Papua adalah bagian dari Republik Indonesia dan warga Papua adalah peserta dalam sistem demokrasi di Indonesia.
(mas)
KKB = Kelompok Kunyuk Bersenjata
=============

Sekarang saatnya bicara tentang Nasionalisme Indonesia.



Mohon maaf kalau boleh gw terus terang. Dari semua keputusan Gus Dur yang Pluralis, 2 yang sampai detik ini gw gak setuju, bahkan pakai banget.

1. Keputusan perubahan nama dari Irian Jaya ke Papua.
2. Keputusan memperbolehkan bendera bintang kejora berkibar bahkan berdampingan dengan Merah Putih.

Harus kita akui, keputusan Gus Dur merubah nama dari Irian Jaya ke Papua pada hakekatnya adalah memberi rasa kebanggaan dan harga diri bagi masyarakat (BUKAN rakyat!) Papua sebagai sebuah suku bangsa. Namun pada kenyataannya, sebagian orang disana justru melihat hal itu sebagai sebuah kelemahan seorang pemimpin Indonesia yang kalah oleh tuntutan mereka. Ini membuat mereka ngelunjak. Padahal, penamaan sebuah propinsi gak serta merta simetris dengan nama suku. Ada suku Batak, tapi tak ada Propinsi Batak. Begitu juga dengan suku Sunda, suku Bugis, dan lainnya. Dan mereka yang nama sukunya tidak menjadi nama Propinsi tak pernah menuntut macam-macam.

Yang paling fatal adalah soal bendera. Bagi Gus Dur mungkin bendera bintang kejora hanya seremonial belaka. Tapi tidak bagi para separatis itu. Ini justru memberi nyawa pada usaha mereka untuk melepas diri dari NKRI. Hal ini juga berlaku pada bendera bintang bulan GAM. Tapi GAM lebih tahu diri. Mereka tak serta merta mengumbar keangkuhan dengan mengibarkan bendera GAM meskipun mereka habis-habisan berperang dengan TNI-POLRI. Ini sama saja memberi peluang bagi sel tidur separatis macam RMS untuk berbuat hal yang sama.

Pasti mereka yang sudah geram dengan kelakuan para KKB (Kelompok Kunyuk Bersenjata) ini menginginkan agar TNI menumpas habis mereka.

Apakah bisa?
Sangat bisa. Level tentara kita bukan level tentara boneka. Yang jadi masalah, selama ini belum ada payung hukum yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan operasi bersenjata disana.

UU Terorisme masih tarik ulur.
Dan sekarang POLRI masih menjadi garda terdepan sementara TNI hanya bisa membackup.

Apa ini karena lemahnya Jokowi sebagai Presiden?
Bukan. Ini lebih kepada kemauan DPR untuk menyetujui RUU terorisme menjadi UU Terorisme.



Pendekatan humanisme Jokowi memang tak dianggap. Niat tulus pemerintah untuk membangun paling Timur Indonesia itu hanya dipandang sebelah mata. Mereka nampaknya memang lebih suka menjadi bodoh. Berteriak-teriak macam sekumpulan monyet di hutan lalu perang antar suku. Justru kesannya mereka ingin makan enak dari hasil menukar korban perang dengan sejumlah babi danmakanan lainnya. Sekumpulan orang pemalas yang lewat pemimpinnya yang menjual kebohongan untuk hidup enak dan nyaman dinegeri orang. Dan memang benar nasib orang bodoh akan selalu menjadi mangsa orang licik. Karena kebodohan merekalah, para pemimpin hedonis mereka bisa hidup enak diluar negeri.

Kalau saja pemerintah Indonesia tak perlu memikirkan HAM, maka Kelompok Kunyuk Bereenjata ini pasti sudah lama punah.



Persenjataan Artileri TNI cukup untuk membumi hanguskan wilayah dengan radius ribuan hektar. Helikopter serbu TNI cukup untuk menyebar petaka, membakar tubuh mereka dengan api kemarahan rakyat Indonesia. Dan PT Pindad serta PT Dahana akan sangat mungkin untuk memproduksi peluru yang sanggup bagi setiap prajurit TNI menembak hingga ratusan kali ke satu tubuh pemberontak yang sudah jadi mayat hingga tubuhnya tak berbentuk lagi.



Sayangnya, HAM menjadi harga yang sangat mahal untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di Irian Jaya sana. Sebab terlalu banyak manusia laknat yang bermuka dua disana. Dari Pastur dan Pendeta. Dari PNS hingga Penguasa wilayah. Dari Mahasiswa hingga Dosen. Bahkan dari para pensiunan aparat yang ingin mendapat uang lebih demgan menjual ketakutan. Mereka rela bermuka dua, terkesan ingin damai tapi mendukung pemberontak.

Bahkan seorang Ketua HAM rela bersikap sok nasionalis dan terus menyerang pemerintah, seolah dia peduli akan sebuah nyawa, meskipun dia sama sekali tak pernah berduka dengan gugurnya para prajurit TNI-POLRI disana.

Saran aja.
Kalau bisa, secepatnya tingkatkan status Kelompok Kunyuk Bersenjata ini menjadi Gerakan Pengacau Keamanan atau Kelompok Separatis Bersenjata sehingga pemerintah punya payung hukum untuk melaksanakan DOM kembali, memberi pelajaran pada kunyuk-kunyuk yang tersesat ini agar bisa kembali kejalan yang benar, bersama-sama dengan suku bangsa lain disetiap pelosok Indonesia ini untuk membangun Negaranya, Negerinya, dan memajukan masyarakat disana agar bisa sejajar dengan suku bangsa lain di Indonesia ini.

Dan elu-elu yang asli Irian Jaya, yang sudah hidup enak di kota besar, yang sudah merasakan pendidikan yang layak, yang sudah punya pekerjaan tetap sebagai PNS, sebagai Stand Up Komedi, sebagai apapun juga, mari bahu membahu menghujat saudara-saudara elu disana yang terus menebar teror tapi cengeng kalau benar-benar diperangi TNI.

Perang koq minta syarat.
Emang main dor nama.