http://share.babe.news/s/UrrmsTQ

Dibeberin JK, Anggaran Habis Dipake Bayar Utang, Gaji Pegawai

RMCO2019/03/22 09:22
Indonesianomics
Jumat, 22 Maret 2019, 08:24 WIB

RMco.id Rakyat Merdeka - Persentase alokasi anggaran untuk pembangunan merosot. Saat ini, lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan bayar utang.
Tanpa tendeng aling-aling, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan apa adanya tentang pengelolaan keuangan negara. JK mengungkapkan, persentase anggaran untuk pembangunan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kini makin sedikit.

"Lebih banyak anggaran untuk belanja pegawai, di samping bayar bunga, bayar utang," ungkap JK saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, kemarin.

JK menyebutkan anggaran belanja pegawai membengkak antara lain untuk membayar kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Polri. Tapi ditegaskannya, kenaikan gaji itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan Pilpres 2019. Kenaikan gaji memang perlu dilakukan untuk menyesuaikan kenaikan inflasi.

“Kalau tidak dinaikan daya beli pegawai malah turun. Karena itu harus setiap tahun dinaikan. Tentu jangan kalah dari inflasi,” tegasnya.

JK menerangkan menyusutnya alokasi anggaran untuk pembangunan dengan membandingkan susunan anggaran 20 tahun lalu. Menurutnya, 20 tahun lalu, kurang lebih 50 persen anggaran untuk pembangunan.

Sekarang, alokasi untuk proyek pembangunan hanya 20 persen. Meski demikian, walau ada perubahan alokasi, jumlah anggaran belanja negara terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Dalam 10 tahun terakhir, anggaran belanja negara tersebut naik hingga dua kali lipat. Pada tahun 2010 belanja negara sekitar Rp 1.200 triliun. Sekarang pada 2019 jumlahnya naik menjadi Rp 2.200 triliun.

“Nanti, tahun depan saya kira bisa mencapai Rp 2.300 sampai Rp 2.400 triliun. Jumlah daerah yang mendapat distribusi anggaran juga bertambah,” kata JK.

Dengan terus meningkatnya anggaran dikelola pemerintah, JK meminta pencegahan lebih diperketat agar tidak terjadi penyelewengan.

Saat ini, sistem pengawasan lebih banyak pada pemeriksaan, sementara pencegahan masih minim. Padahal, Indonesia memiliki banyak lembaga pengawas di hampir semua lapisan pemerintahan. Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan, kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) disini banyak yang ikut mengawasi kinerja pemerintah.

“Makanya banyak kebocoran diketahui itu karena banyaknya pemeriksaan,” terangnya.
JK menilai, salah persepsi jika kinerja lembaga pengawas dianggap berhasil karena sering melakukan penangkapan. Kinerja pengawasan yang baik itu sebenarnya yang mampu memberi efek jera hingga mengurangi aksi penyelewengan.

"Lembaga pengawas bisa dibilang berhasil kalau yang ditangkap berkurang," cetus JK.
Meski begitu, JK menekankan bukan berarti jika melihat penyelewengan, pengawas membiarkannya. Itu malah makin bahaya. Yang ideal itu, pengawas melakukan penyelamatan uang negara yang diselewengkan dan harus membuat orang yang ditangkap semakin sedikit.

Tidak Sehat
Pengamat Ekonomi Institut for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai, sebenarnya alokasi anggaran belanja pegawai dan bayar bunga utang lebih besar daripada untuk alokasi pembangunan, indikator APBN tidak sehat.

“Kalau melihat rasio, utang kita masih dalam batas aman. Tapi kalau pengelolaannya tidak produktif, APBN nggak sehat,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Bhima menilai, kenaikan gaji PNS tahun ini juga cukup membebani APBN. Sebab besaran kenaikannya mencapai 22 persen. Selain itu, belanja barang juga ikut mengalami kenaikan hingga 18,4 persen.Hal itu berbanding terbalik dengan belanja modal yang turun 9,25 persen. Padahal belanja modal adalah salah satu hal yang perlu di dorong untuk memastikan APBN yang berkualitas. [NOV]
++++
Hem opa JK ini sudah mulai tidak kebhinekaan sehati nastakbong.
Sudah banyak statementnya yg anti mainstream.kritik jalurnya pakde..
Gimana koment agan2...

++++
Penuhi Pembiayaan APBN 2019, Pemerintah Kembali Lelang Surat Utang

bareksa.com
2019/03/21 19:08

Demi memenuhi target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu, 26 Maret 2019. Pemerintah menargetkan, lelang SUN kali ini bisa mencapai target indikatif Rp15 triliun dengan target maksimal Rp30 triliun.

Tertuang dalam website djppr.kemenkeu.go.id, Kamis, 21 Maret 2019, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyampaikan, penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price)

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (nonS E N S O Rpetitive bids) akan membayar sesuai dengan yieldrata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

“Pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1.000.000,” tulis DJPPR.

Pokok-Pokok Terms & Conditions SUN yang Akan Dilelang

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui peserta lelang sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam mata Uang Rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.08/2017.
+++++
Oya siapkan surat utang2 SUN meroket dlulah Bu tuk biaya APBN...