Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat penentuan tarif subsidi transportasi Moda Raya Terpadu (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) antara Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI Jakarta kembali tidak menemui kesepakatan, Senin (18/3).

Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso mengatakan subsidi yang diperuntukkan bagi dua moda transportasi massa itu masih lebih tinggi dibanding perencanaan yang sebelumnya telah dipaparkan. 

Sebelumnya, Pemprov DKI,  mematok subsidi yang harus digelontorkan untuk MRT dengan tarif keekonomian Rp31 ribu adalah Rp21 ribu. Dengan jumlah itu penumpang MRT hanya akan membayar tarif sebesar Rp10 ribu. 

Sementara untuk LRT Pemprov DKI menetapkan tarif keekonomian sebesar Rp41 ribu dengan subsidi Rp35 ribu. Dengan jumlah subsidi itu penumpang LRT hanya akan membayar Rp6 ribu.

"Ini yang menjadi pertanyaan anggota DPRD, kenapa bisa sebanyak itu subsidinya. Padahal pada saat rencana pembangunannya itu penyampaiannya tidak sampai segitu," kata Santoso di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

Ia kemudian menjelaskan berdasarkan perencanaan tarif sebelum pembangunan MRT, subsidinya hanya berkisar Rp18 ribu, sementara untuk LRT Rp10 ribu. 

Perencanaan subsidi itu pun, kata Santoso, disetujui Pemprov DKI. Santoso mengatakan persetujuan tersebut sekaligus mendorong pelaksanaan pembangunan kedua transportasi itu. 

"Karena kita mendapatkan kepastian informasi bahwa subsidi tarifnya hanya Rp18 ribu (untuk MRT) kita menyetujui. Ternyata begitu sudah mau di-launching subsidinya, tarifnya 31 ribu berarti naik hampir 70 persen," ujar Santoso.

Diketahui juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 untuk subsidi tarif MRT dan LRT sebelumnya telah ditentukan sekitar Rp 650 milliar. Namun Santoso mengatakan pihaknya tidak ingin mengeluarkan dana untuk rakyat seenaknya. 

"Ini menjadi warning gubernur saat ini dan masa-masa yang akan datang agar benar-benar melakukan kajian yang komprehensif sehingga subsidi transportasi ini tidak terlalu menyedot keuangan DKI Jakarta," kata dia.

Rapat yang berlangsung hari ini di DPRD DKI adalah yang pertama sejak ujicoba MRT 12 Maret lalu. Awalnya Pemprov DKI dan DPRD berencana menggelar rapat pekan lalu, namun ditunda. 

DPRD  DKI menyebut penundaan terjadi lantaran Pemprov DKI belum memberikan kajian lengkap terkait besaran subsidi MRT.

"Kemarin kita tunda karena belum ada kajian lengkap. Masa cuma satu lembar. Itu kajian tarif per kilometer dasarnya apa," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Prabowo Soenirman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/3)

MRT masih dalam masa uji coba publik. Pelayanan ini bisa dirasakan masyarakat secara gratis sejak 12 hingga 24 Maret mendatang. Dan rencananya, operasional MRT akan diresmikan pada 24 Maret oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).