Jakarta - Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp 903 miliar diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari total pagu anggaran 2019 sebesar Rp 41,5 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta hari ini.

"Kita sampaikan bahwa ada yang masih diblokir sebanyak Rp 900 miliar dari pagu tersebut," kata Budi Karya, Senin (18/3/2019).

Jika dirinci, anggaran yang diblokir untuk Sekretariat Jenderal Rp 57,1 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 1,28 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp 123,1 miliar, Ditjen Perhubungan Laut Rp 156,6 miliar, Ditjen Perhubungan Udara Rp 540,8 miliar, BPSDM Rp 23,2 juta, Balitbang Rp 682 juta.

Budi Karya menjelaskan, bila dilihat dari tahun ke tahun anggaran yang diblokir mengalami penurunan dibandingkan 2017 sebesar Rp 5,1 triliun, dan 2018 sebesar Rp 1,8 triliun.

"Dibandingkan 2017 dan 2018 blokir lebih sedikit karena penerapan e-Filing dan proses penganggaran dokumen perencanaan lebih baik," tambahnya.