- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Membongkar Sepak Terjang Luhut Binsar Pandjaitan di Bisnis Batubara
TS
gilang.gumgum
Membongkar Sepak Terjang Luhut Binsar Pandjaitan di Bisnis Batubara
Sektor pertambangan batu bara menjadi sumber pendanaan kampanye politik di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Pemain kunci di industri batu bara memainkan peranan penting dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019, baik di tim kampanye Jokowi -Ma’ruf Amin maupun Prabowo- Sandiaga Uno. Para calon dan tim inti kampanye berbisnis dan terkait dengan sektor batu bara.
Hal ini digambarkan dalam sebuah laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Greenpeace, Auriga, JATAM, dan ICW. Laporan bertajuk “Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara” ini, mengungkap bagaimana elite politik menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batu bara. Industri batu bara disebut erat kaitannya dengan kebijakan dan regulasi pemerintah, royalti, pajak, serta infrastruktur pemerintah, sehingga mendorong sektor ini terpapar korupsi politik.
Laporan tersebut menyebut terdapat beberapa elite politik dengan konflik kepentingan politik yang besar di bisnis batu bara. Salah satu elite politik yang bermain di sektor tambang batu bara yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.
Mafia di Balik Kontroversi RUU Permusikan
Pria lulusan terbaik AKABRI bagian Darat (TNI AD) tahun 1970 itu merupakan pemegang saham PT Toba Sejahtra.
Perusahaan ini diketahui memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batu bara dan PLTU. Beberapa elite lainnya yang terhubungkan dengan kelompok bisnis ini, yaitu anggota keluarga Luhut, mantan menteri serta pejabat tinggi lainnya, dan pensiunan jenderal.
Dalam menyatukan bisnis dan politik di sektor batu bara, Luhut menggunakan struktur lama oligarki politik: istana kepresidenan, militer, dan partai politik terutama Partai Golkar. Dia juga menggunakan lanskap baru yaitu desentralisasi dengan bekerja sama dengan elite dan penguasa lokal. Di Partai Golkar, Luhut terkoneksi dengan Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Azis Syamsuddin, Syaukani Hasan Rais, dan Rita Widyasari.
Kisah Aksi Mafia dalam Pelarian Eks Bos Lippo, Eddy Sindoro
“Elite nasional bersekongkol dengan elite daerah dalam bisnis batubara. Ini merupakan lanskap baru di mana desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal ini meningkatkan risiko terjadinya korupsi," kata Tata Mustasya, Kepala Kampanye lklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara.
Tata Musytasya dari Greenpeace mengatakan, korupsi yang dilakukan para elite seperti contoh kasus ini adalah korupsi politik dengan memanfaatkan struktur oligarki dan desentralisasi. Coalruption menyebutkan, Bupati Kukar saat itu Rita Widyasari dianggap dekat dengan Luhut dengan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bagi Trisensa Mineral Utama dan memperpanjang izin milik Indomining. Keduanya merupakan anak usaha Toba Sejahtra.
Lingkaran Setan Kusutnya BPJS Kesehatan
Terdapat beberapa elite dari jaringan Luhut dalam militer dan birokrasi yang terlibat dalam bisnis pertambangan batu bara. Contohnya, Jenderal (Purn) Fachrul Razi yang merupakan Komisaris di PT Toba Sejahtra bersama dengan Letjen (Purn) Sumardi, sementara Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy merupakan Direktur Kutai Energi dan juga Presiden Direktur Utama TMU, dan Letjen (Purn) Sintong Hamonangan Panjaitan menjadi Komisaris ABN.
Luhut juga merekrut Jusman Syafii Djamal sebagai Komisaris Utama Toba Sejahtra dan TOBA sambil menjabat sebagai Komisaris di Kutai Energi. Sementara itu, Prof Dr Hamid Awaluddin menjabat sebagai Presiden Direktur Kutai Energi dan ABN. Selain itu, Luhut juga menempatkan Bacelius Ruru, SH, LLM dan Dr. Farid Harianto sebagai Komisaris Independen di TOBA.
Ramai-Ramai Menggebuk IndonesiaLeaks dengan Isu Hoaks
Meskipun Luhut disebutkan sebagai pemegang saham hanya di Toba Sejahtera, beserta anaknya David Togar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Kutai Energi, Toba Sejahtra merupakan pemegang saham mayoritas di Kutai Energi dan TOBA. Luhut juga terus mempertahankan kendali yang kuat dalam kelompok ini dengan menunjuk keponakannya, Pandu Patria Sjahrir, sebagai Direktur di TOBA dan ABN.
Para jenderal di perusahaan Luhut sudah saling mengenal sejak lama. Semua jenderal tersebut, kecuali Suaidi, merupakan rekan satu angkatan dengan Luhut di AKABRI angkatan 1970. Pada bulan Maret 2014, mereka membentuk kelompok jenderal purnawirawan dari ABRI dan polisi yang “mengapresiasi” pencalonan Joko Widodo sebagai calon presiden oleh Megawati Soekarnoputri dan PDI-P.
Pada bulan Maret 2010, Presiden Yudhoyono mengundang Luhut, Fachrul, Sumardi dan Suaidi beserta tiga jenderal lainnya dari angkatan 1970 untuk membicarakan posisinya terkait proses pergantian presiden dalam pemilu 2014. Kelompok ini memiliki kepentingan politik serta kesetiaan pada Presiden Joko Widodo.
[url=Perempuan-perempuan yang Gigih Melawan Kekerasan Seksual]Perempuan-perempuan yang Gigih Melawan Kekerasan Seksual[/url]
Studi kasus terhadap anak usaha Toba Sejahtra, yakni Kutai Energi, menunjukkan perusahaan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan. Dari data yang dirilis dalam Coalruption, 4 dari 10 lubang terbuka di daerah konsesi Kutai Energi di Kutai Kartanegara tidak direklamasi. Bahkan di salah satu lubang, airnya mengalir ke Sungai Nangka tanpa disaring. Meskipun ada temuan ini, belum ada tindakan untuk menghentikan pencemaran.
Menjawab laporan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya membeli saham PT Toba Sejahtra sebelum menjadi menteri. Karena itu, ia menyebut tidak ada konflik kepentingan jabatannya sekarang sebagai Menko Kemaritiman dengan perusahaan batubara.
[url=https://www.law-justice.co/artikel/38278/jejak-benny-moerdani-habibie-dan-prabowo-dalam-pembredelan-tempo/[img]https://s.kaskus.id/images/2019/03/16/7018214_20190316053404.jpg[/img][/url]
"Itu kan saham saya itu waktu saya belum menteri, masa saya gak boleh punya saham waktu saya sebelum menteri. Salah? Itu kan public company," kata Luhut di kantor Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa (18/12).
Luhut menambahkan sahamnya sebesar 10 persen di perusahaan tersebut juga sudah dijual. Ia juga menantang para LSM yang menerbitkan laporan tersebut untuk mendatangi dirinya dan membuktikan kebenaran laporan tersebut.
"Apanya yang konflik kepentingan, saya tidak mengurusi saya lagi. Bilang itu Greenpeace sakit jiwa. Datang ke saya kalau berani, dia buktikan. Kalau dia tidak bisa buktikan, dia urusan sama saya," imbuhnya.
Baca Selanjutnya di Artikel Membongkar Sepak Terjang Luhut Pandjaitan di Bisnis Batubara
Hal ini digambarkan dalam sebuah laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Greenpeace, Auriga, JATAM, dan ICW. Laporan bertajuk “Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara” ini, mengungkap bagaimana elite politik menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batu bara. Industri batu bara disebut erat kaitannya dengan kebijakan dan regulasi pemerintah, royalti, pajak, serta infrastruktur pemerintah, sehingga mendorong sektor ini terpapar korupsi politik.
Laporan tersebut menyebut terdapat beberapa elite politik dengan konflik kepentingan politik yang besar di bisnis batu bara. Salah satu elite politik yang bermain di sektor tambang batu bara yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.
Mafia di Balik Kontroversi RUU Permusikan
Pria lulusan terbaik AKABRI bagian Darat (TNI AD) tahun 1970 itu merupakan pemegang saham PT Toba Sejahtra.
Perusahaan ini diketahui memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batu bara dan PLTU. Beberapa elite lainnya yang terhubungkan dengan kelompok bisnis ini, yaitu anggota keluarga Luhut, mantan menteri serta pejabat tinggi lainnya, dan pensiunan jenderal.
Dalam menyatukan bisnis dan politik di sektor batu bara, Luhut menggunakan struktur lama oligarki politik: istana kepresidenan, militer, dan partai politik terutama Partai Golkar. Dia juga menggunakan lanskap baru yaitu desentralisasi dengan bekerja sama dengan elite dan penguasa lokal. Di Partai Golkar, Luhut terkoneksi dengan Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Azis Syamsuddin, Syaukani Hasan Rais, dan Rita Widyasari.
Kisah Aksi Mafia dalam Pelarian Eks Bos Lippo, Eddy Sindoro
“Elite nasional bersekongkol dengan elite daerah dalam bisnis batubara. Ini merupakan lanskap baru di mana desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal ini meningkatkan risiko terjadinya korupsi," kata Tata Mustasya, Kepala Kampanye lklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara.
Tata Musytasya dari Greenpeace mengatakan, korupsi yang dilakukan para elite seperti contoh kasus ini adalah korupsi politik dengan memanfaatkan struktur oligarki dan desentralisasi. Coalruption menyebutkan, Bupati Kukar saat itu Rita Widyasari dianggap dekat dengan Luhut dengan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bagi Trisensa Mineral Utama dan memperpanjang izin milik Indomining. Keduanya merupakan anak usaha Toba Sejahtra.
Lingkaran Setan Kusutnya BPJS Kesehatan
Terdapat beberapa elite dari jaringan Luhut dalam militer dan birokrasi yang terlibat dalam bisnis pertambangan batu bara. Contohnya, Jenderal (Purn) Fachrul Razi yang merupakan Komisaris di PT Toba Sejahtra bersama dengan Letjen (Purn) Sumardi, sementara Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy merupakan Direktur Kutai Energi dan juga Presiden Direktur Utama TMU, dan Letjen (Purn) Sintong Hamonangan Panjaitan menjadi Komisaris ABN.
Luhut juga merekrut Jusman Syafii Djamal sebagai Komisaris Utama Toba Sejahtra dan TOBA sambil menjabat sebagai Komisaris di Kutai Energi. Sementara itu, Prof Dr Hamid Awaluddin menjabat sebagai Presiden Direktur Kutai Energi dan ABN. Selain itu, Luhut juga menempatkan Bacelius Ruru, SH, LLM dan Dr. Farid Harianto sebagai Komisaris Independen di TOBA.
Ramai-Ramai Menggebuk IndonesiaLeaks dengan Isu Hoaks
Meskipun Luhut disebutkan sebagai pemegang saham hanya di Toba Sejahtera, beserta anaknya David Togar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Kutai Energi, Toba Sejahtra merupakan pemegang saham mayoritas di Kutai Energi dan TOBA. Luhut juga terus mempertahankan kendali yang kuat dalam kelompok ini dengan menunjuk keponakannya, Pandu Patria Sjahrir, sebagai Direktur di TOBA dan ABN.
Para jenderal di perusahaan Luhut sudah saling mengenal sejak lama. Semua jenderal tersebut, kecuali Suaidi, merupakan rekan satu angkatan dengan Luhut di AKABRI angkatan 1970. Pada bulan Maret 2014, mereka membentuk kelompok jenderal purnawirawan dari ABRI dan polisi yang “mengapresiasi” pencalonan Joko Widodo sebagai calon presiden oleh Megawati Soekarnoputri dan PDI-P.
Pada bulan Maret 2010, Presiden Yudhoyono mengundang Luhut, Fachrul, Sumardi dan Suaidi beserta tiga jenderal lainnya dari angkatan 1970 untuk membicarakan posisinya terkait proses pergantian presiden dalam pemilu 2014. Kelompok ini memiliki kepentingan politik serta kesetiaan pada Presiden Joko Widodo.
[url=Perempuan-perempuan yang Gigih Melawan Kekerasan Seksual]Perempuan-perempuan yang Gigih Melawan Kekerasan Seksual[/url]
Studi kasus terhadap anak usaha Toba Sejahtra, yakni Kutai Energi, menunjukkan perusahaan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan. Dari data yang dirilis dalam Coalruption, 4 dari 10 lubang terbuka di daerah konsesi Kutai Energi di Kutai Kartanegara tidak direklamasi. Bahkan di salah satu lubang, airnya mengalir ke Sungai Nangka tanpa disaring. Meskipun ada temuan ini, belum ada tindakan untuk menghentikan pencemaran.
Menjawab laporan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya membeli saham PT Toba Sejahtra sebelum menjadi menteri. Karena itu, ia menyebut tidak ada konflik kepentingan jabatannya sekarang sebagai Menko Kemaritiman dengan perusahaan batubara.
[url=https://www.law-justice.co/artikel/38278/jejak-benny-moerdani-habibie-dan-prabowo-dalam-pembredelan-tempo/[img]https://s.kaskus.id/images/2019/03/16/7018214_20190316053404.jpg[/img][/url]
"Itu kan saham saya itu waktu saya belum menteri, masa saya gak boleh punya saham waktu saya sebelum menteri. Salah? Itu kan public company," kata Luhut di kantor Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa (18/12).
Luhut menambahkan sahamnya sebesar 10 persen di perusahaan tersebut juga sudah dijual. Ia juga menantang para LSM yang menerbitkan laporan tersebut untuk mendatangi dirinya dan membuktikan kebenaran laporan tersebut.
"Apanya yang konflik kepentingan, saya tidak mengurusi saya lagi. Bilang itu Greenpeace sakit jiwa. Datang ke saya kalau berani, dia buktikan. Kalau dia tidak bisa buktikan, dia urusan sama saya," imbuhnya.
Baca Selanjutnya di Artikel Membongkar Sepak Terjang Luhut Pandjaitan di Bisnis Batubara
Diubah oleh gilang.gumgum 16-03-2019 10:34
0
3.8K
12
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan