POS-KUPANG.COM/WAIKABUBAK---Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya dan Ketua Dewan Kehormatan Intelijensia Kristen Indonesia yang juga adik kandung calon presiden Prabowo Subiyanto mengatakan, Prabowo adalah orang pancasialis dan tidak mungkin mendirikan negara khilafa bila terpilih menjadi presiden RI tanggal 17 April 2019.
Keluaga Prabowo adalah keluarga pancasialis atau keluarga majemuk karena didalam keluarga tersebut menganut beberapa agama yakni islam, kristen dan katolik. Kemajemukan kehidupan keluarga tersebut terpelihara baik hingga sekarang.
Karena itu, ia memberi jaminan tidak mungkin Prabowo mendirikan negara khilafa bila terpilih menjadi presiden tanggal 17 April 2019. L

Ketua dewan pembina gerakan kristiani indonesia raya yang juga adalah adik calon presiden RI, Prabowo Subiyanto mengatakan hal itu ketika tampil sebagai pembicara pada dialog kebangsaan yang dipandu Mario dihadiri berbagai elemen masyarakat Sumba Barat, pengurus Gerindra SBD dan Sumba Tengah yang berlangsung di aula SMA Kristen Waikabubak, Kamis (14/3/2019).

Menurutnya Prabowo tidak mungkin menghidupkan kembali HTI atau mendukung FPI. Prabowo justru membela pancasila, bela negara dan tegakan undang-undang dasar 1945.

Karena itu, ia memina masyarakat Sumba khususnya dan NTT umumnya untuk tidak mudah percaya terhadap berbaga isue negatif terhafap calon presiden Prabowo di media sosial. Berita media sosial itu adalah berita bohong atau hoaks yang merugikan prabowo.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan raya, pembangunan jalan tol dan lain-lain. Padahal sesungguhnya berbagai persoalan seharusnya menjadi perhatian pemerintah yakni isue lingkungan, kesehatan indonesia, pendidikan restorasi hutan dan sebagainya.
Karena itu, ia yakin, bila Prabowo terpilih menjadi presiden RI tanggal 17 April 2019 akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia termasuk rakyat Sumba, NTT. (*)

http://kupang.tribunnews.com/2019/03...negara-khilafa