Jakarta, CNN Indonesia -- Survei terbaru yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan masih ada masyarakat yang tidak percaya terhadap kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pemilu dan Pilpres 2019.

Data SMRC mengungkapkan, secara umum, sebanyak 80 persen masyarakat percaya terhadap kinerja KPU dan Bawaslu. Sedangkan sebanyak 11-12 persen merasa kurang atau tak yakin, yang sebagian besar datang dari pendukung pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno.

Angka ketidakyakinan terhadap KPU dan Bawaslu dari kubu Prabowo-Sandiaga Uno tersebut lebih tinggi dibandingkan dari pendukung nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin, dan yang menyatakan tidak tahu.


"Tapi perlu dicatat, terdapat sekitar 13 persen rakyat yang menilai KPU tidak netral," ujar Deni dalam acara rilis survei 'Dukungan Calon Presiden dan Integritas Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Minggu (10/3).

"Itu berarti terdapat sekitar 25 juta warga yang menganggap KPU tidak netral dan jumlah besar ini bisa menjadi masalah bagi KPU dan Bawaslu bila tidak dimobilisasi," lanjutnya.

Menurut Deni, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu penting lantaran akan mempengaruhi legitimasi atas hasil pemilihan nanti.

Deni juga mengingatkan masih ada potensi masalah yang mendelegitimasi hasil pemilu dari kalangan yang kurang percaya akan kebersihan dan kejujuran pemilu.

Selain menunjukkan masih ada yang meragukan KPU dan Bawaslu, hasil survei SMRC juga mengungkapkan elektabilitas kedua pasangan Pilpres 2019 tersebut untuk saat ini.

Hasil menunjukkan dukungan terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin mencapai 54,9 persen, jauh mengungguli pasangan lawannya, Prabowo-Sandiaga Uno yang mendapatkan 32,1 persen.

Dari kelompok pendukung Prabowo-Sandiaga Uno tersebut, sebanyak 23-25 persen merasa kurang atau tidak yakin pada kemampuan KPU. Ketidakyakinan juga ada di pendukung Jokowi-Amin, namun tercatat hanya 4-5 persen.

Gambaran yang sama juga ditangkap untuk keyakinan pada kinerja Bawaslu.

Dalam hal ini, sebanyak 19-21 persen pendukung Prabowo-Sandiaga tak mempercayai kinerja Bawaslu. Sementara itu, hanya 5-6 persen pendukung Jokowi-Ma'ruf yang tidak meyakini kemampuan lembaga pengawas pemilu tersebut.

Temuan lainnya yang diungkapkan Deni adalah bahwa masyarakat tidak langsung percaya dengan isu atau kabar yang dapat mengurangi legitimasi kedua lembaga tersebut.

Salah satu contohnya adalah dengan kabar tujuh kontainer yang membawa 70 juta surat suara palsu yang beredar beberapa waktu lalu. Deni memaparkan mayoritas masyarakat tidak mempercayainya.

"Hanya empat persen warga yang percaya bahwa 70 juta surat suara palsu itu memang ada," ujarnya.

Bila dirinci, sebanyak lebih dari 75 persen pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin tidak percaya isu tersebut. Sedangkan di kubu Prabowo-Sandiaga Uno, pihak yang tak percaya pada kabar tersebut hanya 49 persen.

Kendati demikian, isu kotak suara kardus bisa menjadi sumber kecurangan mampu membuat keyakinan masyarakat terbelah.

Pada kasus tersebut, responden yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara kardus bisa jadi sumber kecurangan berada pada jumlah yang sama, yaitu 35 persen.

Dalam kasus kotak suara kardus, sebanyak 47 persen pendukung Prabowo-Sandiaga percaya akan kabar tersebut. Sedangkan di kubu Jokowi-Ma'ruf, 30 persen percaya kotak suara dari kardus dapat menjadi sumber kecurangan.

Survei dilakukan pada 24 - 31Januari 2019 yang melibatkan 1.620 responden. Responden yang dapat diwawancara secara valid adalah 1.426 responden atau 88 persen.

Responden dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling bagi yang berumur 17 tahun atau sudah menikah. Margin galat rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar kurang lebih 2,65 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.