- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Pimpin 1.400 Karyawan Saja Tidak Bisa, Bagaimana Prabowo Pimpin Negara?
TS
jaiynrais
Pimpin 1.400 Karyawan Saja Tidak Bisa, Bagaimana Prabowo Pimpin Negara?
Pimpin 1.400 Karyawan Saja Tidak Bisa, Bagaimana Prabowo Pimpin Negara?
Reporter: Nuranisa Hamdan Ningsih
Editor: R Antares P
Ne
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres yakni capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres 02 Prabowo Subianto tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Fokus Berita: Pilpres 2019
Jakarta, (Tagar 28/2/2019) - PT Nusantara Kertas milik Prabowo Subianto sudah lama mati suri, semenjak berhenti produksi tahun 2009. Karyawan seringkali menuntut gaji dibayarkan, semenjak tahun 2015, alias 60 bulan gaji belum terbayar.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai kasus yang tengah menimpa perusaahn milik Prabowo ini secara tidak langsung mencerminkan cara kepemimpinan dari calon presiden nomor urut dua (02) itu.
"Kasus tersebut bisa menjadi cerminan. Cermin untuk menilai kepemimpinan seseorang. Pemimpin atau calon pemimpin itu bisa dinilai dari hal-hal kecil," terangnya kepada Tagar News, Rabu (27/2).
Kalau kemudian Ketua Umum Partai Gerindra ini benar-benar abai terhadap kewajiban perusahaan untuk membayar gaji karyawan, bukan tidak mungkin, akan dianggap tak mampu menjadi seorang pemimpin.
"Jika hal kecil tidak bisa diurus. Bagaimana dengan mengurus hal-hal yang lebih besar. Seperti mengurus negara," bebernya.
Menurutnya, manajemen di perusahaan Prabowo yang kacau seharusnya bisa menjadi evaluasi dan refleksi. Prabowo harus bisa menjelaskan ke publik bahwa kasus tunggakan gaji tesebut bisa diselesaikan sebelum Pilpres.
"Karena jika urusan tunggakan gaji di perusahaan Prabowo tersebut diselesaikan akan menjadi sasaran dan serangan tembak dari lawan politik," terangnya.
"Karena akan dianggap tidak mampu mengurus negara. Jika mengurus perusaan saja tidak mampu," sambung Ujang Komarudin.
Memang, Prabowo tidak seratus persen salah. Jika terbukti tidak memenuhi kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Tapi paling tidak, sebagai pemilik Prabowo harusnya turut bertanggung jawab atas masalah yang melilit perusahaan.
"Dalam konteks perusaan kesalahan tidak bisa sepenuhnya disalahkan ke Prabowo. Karena bagaimanapun perusahaan punya manajemen. Namun sebagai pemilik, Prabowo mesti bertanggung jawab," jelasnya.
Sebagai capres, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menyarankan Prabowo segera menyelesaikan masalah gaji karyawan. Pasalnya, seorang kandidat pemimpin harus mengerti persoalan perut rakyatnya, alias memanusiakan manusia.
"Persoalan perut karyawan harus bisa diselesaikan. Karena karyawan memiliki keluarga. Jika gajinya tidak dibayar, maka mereka tidak bisa makan. Dan itu terkait dengan kemanusiaan. Karena Capres harus memanusiakan manusia," tandasnya.
Reporter: Nuranisa Hamdan Ningsih
Editor: R Antares P
Ne
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres yakni capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres 02 Prabowo Subianto tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Fokus Berita: Pilpres 2019
Jakarta, (Tagar 28/2/2019) - PT Nusantara Kertas milik Prabowo Subianto sudah lama mati suri, semenjak berhenti produksi tahun 2009. Karyawan seringkali menuntut gaji dibayarkan, semenjak tahun 2015, alias 60 bulan gaji belum terbayar.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai kasus yang tengah menimpa perusaahn milik Prabowo ini secara tidak langsung mencerminkan cara kepemimpinan dari calon presiden nomor urut dua (02) itu.
"Kasus tersebut bisa menjadi cerminan. Cermin untuk menilai kepemimpinan seseorang. Pemimpin atau calon pemimpin itu bisa dinilai dari hal-hal kecil," terangnya kepada Tagar News, Rabu (27/2).
Kalau kemudian Ketua Umum Partai Gerindra ini benar-benar abai terhadap kewajiban perusahaan untuk membayar gaji karyawan, bukan tidak mungkin, akan dianggap tak mampu menjadi seorang pemimpin.
"Jika hal kecil tidak bisa diurus. Bagaimana dengan mengurus hal-hal yang lebih besar. Seperti mengurus negara," bebernya.
Menurutnya, manajemen di perusahaan Prabowo yang kacau seharusnya bisa menjadi evaluasi dan refleksi. Prabowo harus bisa menjelaskan ke publik bahwa kasus tunggakan gaji tesebut bisa diselesaikan sebelum Pilpres.
"Karena jika urusan tunggakan gaji di perusahaan Prabowo tersebut diselesaikan akan menjadi sasaran dan serangan tembak dari lawan politik," terangnya.
"Karena akan dianggap tidak mampu mengurus negara. Jika mengurus perusaan saja tidak mampu," sambung Ujang Komarudin.
Memang, Prabowo tidak seratus persen salah. Jika terbukti tidak memenuhi kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Tapi paling tidak, sebagai pemilik Prabowo harusnya turut bertanggung jawab atas masalah yang melilit perusahaan.
"Dalam konteks perusaan kesalahan tidak bisa sepenuhnya disalahkan ke Prabowo. Karena bagaimanapun perusahaan punya manajemen. Namun sebagai pemilik, Prabowo mesti bertanggung jawab," jelasnya.
Sebagai capres, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menyarankan Prabowo segera menyelesaikan masalah gaji karyawan. Pasalnya, seorang kandidat pemimpin harus mengerti persoalan perut rakyatnya, alias memanusiakan manusia.
"Persoalan perut karyawan harus bisa diselesaikan. Karena karyawan memiliki keluarga. Jika gajinya tidak dibayar, maka mereka tidak bisa makan. Dan itu terkait dengan kemanusiaan. Karena Capres harus memanusiakan manusia," tandasnya.
0
2.2K
23
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan