Entah karena seksi atau bagaimana, telor menjadi barang dagangan yang kerap dijajakan para politisi demi meraih simpati masyarakat. Mereka berkoar-koar harga telor mahal dan bikin puyeng emak-emak. Tapi saat ditanya bagaimana cara menurunkan harganya, eh… malah jawab itu rahasia. Dasar semprul!!!

Musim memilih memimpin kadang mengasyikkan. Sayangnya yang lebih sering terjadi justru menjengkelkan. Entah itu memilih pemimpin daerah atau pun kepala negara. Apalagi jika ditambah dengan berbarengan memilih anggota parlemen.

Alamak! Bahkan orang yang paling apolitis sekali pun jadi senewen karena setiap saat dipaksa mendengar gaduhnya celotehan para politisi/pengamat dadakan di ruang-ruang publik.

border=
Akan tetapi di antara semua kegaduhan itu yang sangat mengganggu adalah janji-janji absurd untuk menarik hati pemilih. Absurd karena nyaris mustahil direalisasikan.

Janji-janji itu biasanya tak jauh-jauh seputar stop. Stop hutang, stop impor, stop tenaga kerja asing, dan stop-stop yang lain. Sayangnya, tak ada penawaran solusi yang bisa diblejeti bareng-bareng apakah itu realistis atau tidak.

Yang terbaru dan selalu diulang-ulang setiap ada kesempatan adalah janji menurunkan harga telor ayam. Kenapa telor yang dipilih dan gimana caranya, tak ada penjelasan lebih lanjut. Alih-alih, seorang tim sukses dari salah satu kontestan yang bakal bertarung malah mengatakan itu rahasia dan baru akan diterapkan ketika jagoannya sudah berada di tampuk kekuasaan.

Mereka mungkin lupa atau pura-pura bloon, harga telor itu tidak berdiri sendiri. Di baliknya ada jagung, pupuk, benih, peluh petani, pengrajin bambu, tukang bangunan, dlsb. Plus, tentu saja, kerja keras peternak sebagai aktor utamanya. Ibarat jejeran kartu domino yang diberdirikan secara rapi, lalu tiba-tiba satu dicabut serampangan, niscaya kartu-kartu lainnya akan bertumbangan.

Makanya kalau ada yang ujug-ujug hendak menurunkan harga telor hingga separuhnya, itung-itungannya itu dari mana? Tolong dong dijelaskan secara terstruktur, sistematis dan massif, bagaimana menekan harga telor tanpa membongkar total variabel-variabel pendukung produksinya. Jangan bilang pokoknya bisa ya. Jangan pula ngeles ngalor ngidul yang malah menimbulkan kegaduhan baru dan disinformasi mengenai amburadulnya persoalan pangan kita.

Sektor pertanian kita memang sudah kacau balau sejak puluhan tahun lalu. Termasuk di pemerintahan sebelumnya, yang Kementerian Pertaniannya 10 tahun dipegang salah satu partai yang kini menjadi pendukung oposisi paling militan. Impor pangan saat itu juga gila-gilaan. Kurang ajarnya lagi, kuota impornya diduga dibuat bancakan dengan imbalan wajib setor sekian persen kepada pihak tertentu. Terbukti ketika kemudian ada yang dicokok komisi anti rasuah karena ketangkap basah kong kalikong dengan importir daging sapi.

Anehnya, pihak yang sama sekarang getol memainkan isu impor pangan. Lha terus selama kalian berada di lingkaran terdekat istana, ngapain aja? Kebijakan yang diambil di masa lalu pasti akan meninggalkan jejak pada kebijakan di masa kini.

Sebenarnya sepanjang proporsional dan didukung data yang akurat, wajar saja melontarkan kritik. Malah wajib agar pemerintah tidak mudah mengkhianati amanah. Beda ceritanya kalau kritik itu sekedar asbun dan cenderung lebay.

Baca Juga : Industri Pertanian Sudah Mendesak, Bos

Betapa lebaynya ketika seorang mantan menteri dan petinggi parpol mengaku ngeri bikin ceplok gara-gara harga telor mahal. Padahal billing yang harus ia bayar sekali kongkow di restoran setara dengan 20 kg telor ayam. Bisa-bisa lebih, malah. Kok bilangnya ngeri bikin ceplok dari sebutir telor. Kan lebay dan melebaykan itu namanya.

Ada pula koleganya yang mengaku prihatin dengan aduan emak-emak, lantas ingin harga telor diturunkan menjadi Rp 11.000/kg. Astaga naga kecemplung telaga! Situ prihatin dengan omelan makemak baperan, tapi abai dengan nasib jutaan orang yang menggantungkan hidupnya pada peternakan dan industri ayam petelor. Situ sehat, Akhi?!

Komentar-komentar receh semacam inilah yang mengaburkan substansi permasalahan yang sesungguhnya. Di balik sebutir telor yang keluar dari, maaf, dubur ayam, ada mata rantai panjang yang mengiringinya.

Di mana-mana peternak ayam petelor sangat bergantung pada pakan. Jagung sebagai bahan baku utama, menyumbang sekitar 50% dari keseluruhan biaya produksi pakan ternak. Ketika harga jagung melambung, otomatis pakan ternak jadi lebih mahal. Peternak pun menjerit karena biaya operasional mereka meningkat. Ujung-ujungnya tentu berimbas pada naiknya harga telor yang dikeluhkan konsumen.

Untuk menghindari kenaikan harga tidak terkendali, pemerintah membuka kran impor jagung, khususnya jagung pakan. Hal ini berperan besar menekan biaya produksi telor yang 35%-40% untuk biaya pakan.

Baca Juga : Distribusi Jagung Pakan untuk Bantu Peternak Ayam di Malang

Data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2014 Indonesia mengimpor jagung untuk pakan sebanyak 3,3 juta ton. Empat tahun kemudian, tahun 2018, impor jagung pakan turun drastis menjadi hanya 180.000 ton.

Turunnya impor jagung pakan itu bukan simsalabim. Tapi buah kerja keras pemerintah dan stakeholder yang terlibat dalam industri jagung nasional mulai hulu sampai hilir.

Kementerian Pertanian sendiri sejak tahun 2015 mencanangkan program penanaman jagung besar-besaran di seluruh Indonesia. Program itu disusul dengan upaya mendatangkan mobil mesin pengering jagung, penyediaan benih berkualitas, memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi, menggandeng pondok pesantren untuk memproduksi jagung. Bahkan untuk menekan biaya distribusi, muncul wacana mendekatkan peternakan-peternakan ayam berskala besar dengan sentra-sentra produksi jagung.

Semuanya itu dilakukan untuk mengamankan produksi jagung nasional sekaligus secara bertahap mengurangi ketergantungan pada impor.

Baca Juga : Kementan Ingin Peternakan Ayam Dekati Sentra Produksi Jagung

Memang, masih banyak kekurangan di sana sini. Terutama soal kesimpangsiuran data produksi di atas kertas dengan fakta di lapangan. Akan tetapi adalah sangat tidak punya adab ketika ada pihak-pihak yang berusaha menihilkan itu semua dan membelokkan persoalan telor hanya semata-mata soal harga. Atau yang lebih buruk, menggorengnya sebagai isu impar impor demi komoditas politik jangka pendek.

Harga telor saat ini yang berkisar Rp 22.000 hingga Rp 25.000, merupakan akumulasi dari biaya keringat dan waktu, biaya mikir, biaya pakan, biaya antibiotik ternak, biaya bayar buruh, biaya distribusi, dlsb. Tak bisa seenaknya berimajinasi mematok harga telor harus sekian rupiah tanpa memperhitungkan faktor-faktor biaya produksi di atas.

Harga telor yang Rp 22.000-Rp 25.000 itu juga merupakan harga kompromi antara keseluruhan biaya produksi, margin keuntungan peternak dan pedagang, serta kemampuan daya beli konsumen. Singkatnya, harga telor sekarang adalah harga yang paling realistis. Harga yang mengikuti hukum keseimbangan. Toh, harga ini relatif stabil selama empat tahun terakhir.

Mau ganti pemimpin sebulan dua kali, sabodo amat. Tapi mbok ya jangan menarasikan disinsentif bagi mereka yang berjuang setiap hari menyediakan makanan di meja makan kita.

Mekanisme pasar yang sudah mapan, tak usahlah diganggu-ganggu demi kepentingan sesaat. Fungsi negara di sini adalah sebagai wasit yang memonitor dengan segepok regulasi. Baru turun tangan kala ada yang tidak beres atau ada yang main curang. Negara jangan tergoda menjadi wasit sekaligus pemain. Kecuali kalau sistemnya memang mau diubah.

Baca Juga : Kenaikan Harga Acuan Telur dan Ayam Beri Kepastian Usaha

Kalau pun masih ada yang ngotot minta harga telor ayam diturunkan hingga separuhnya, bisiki mereka dua cara yang bisa dilakukan. Tapi ini bukan rahasia, lho.

Pertama, undang para pakar genetika dari seluruh dunia. Tantang mereka untuk merekayasa genetika ayam-ayam agar bisa bertelor dua atau tiga kali sehari. Dengan biaya operasional yang hampir sama tapi produksinya melonjak 100 persen, maka harga jualnya pasti dapat ditekan banyak.

Cara yang kedua, bagikan kupon kepada masyarakat. Kupon itu khusus untuk beli telor ayam dan dibatasi kuota. Satu keluarga hanya boleh membeli satu kg telor/bulan. Jika itu bisa dilakukan, jangankan diturunkan separuh, harga telor dipatok Rp 1.000/kg pun bisa.

Soal bagaimana menutup biaya produksi, biar saja negara yang pontang panting mensubsidi. Kan maunya begitu. Apa-apa negara suruh subsidi. Siapa tahu besok-besok Jong Un mau bertandang ke Indonesia. Mau belajar instant menurunkan harga telor modal bacot. Biar ga dicurhati mulu sama emak-emak di negaranya.

(sumur)

Bagus mendengarkan suara konsumen. Tapi jangan pula abaikan jeritan produsen.