JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Jokowi mengenalkan tiga kartu baru yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah atau oleh sejumlah kalangan disebut kartu sakti.

Pengamat Politik The Habibie Center, Bawono Kumoro menilai tiga kartu atau program yang dikenalkan Jokowi dalam pidato di konvensi rakyat bukti calon petahana tersebut fokus kembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Petahana ingin memberikan pesan bahwa di periode kedua nanti apabila terpilih kembali, Pak Jokowi akan lebih fokus di pembangunan SDM daripada pembangunan infrastruktur yang memang telah cukup banyak rampung. Hal itu tentu harus diapresiasi dan disambut positif," ujar Bawono, Kamis (29/2/2019).

(Baca juga: TKN: Tiga Kartu Sakti Jokowi vs Satu Kartu Mati Prabowo)

Baca Juga:
Tangkal Hoaks, Ma'ruf Amin Kenalkan Istrinya ke Warga Pangandaran
Ma'ruf Amin Hadiri Deklarasi Dukungan Kiai dan Santri Pangandaran

Bawono menilai tiga kartu sakti yang baru dikenalkan Jokowi tersebut menjadi pelengkap kartu sakti yang sudah diterapkan sebelumnya. Sebab, kartu sakti sebelumnya dianggap belum bisa mengcover kebutuhan masyarakat secara lebih lanjut, maka dikeluarkan kartu lanjutan seperti KIP Kuliah.

Program berikutnya, yakni Kartu Pra Kerja diluncurkan sebagai pelengkap dari gencarnya pembangunan infrastruktur. Menurut Jokowi, penting untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan masyarakat untuk mengisi lapangan kerja yang semakin luas. Adapun Kartu Sembako Murah diluncurkan sebagai pelengkap Program Keluarga Harapan.

Menurut Bawono, kartu-kartu itu memang sangat dibutuhkan masyarakat. Kendati pada kenyataannya nanti tetap harus diselaraskan dengan program-program pendahulunya. (Baca juga: Tiga Kartu Jadi Andalan Baru Jokowi-Ma’ruf Amin)

Dia mencontohkan Kartu Sembako Murah mesti selaras dengan program bantuan sosial nontunai yang selama ini sudah dijalankan Kementerian Sosial. "Kartu Pra Kerja juga tetap harus dibarengi program pelatihan kerja melalui balai-balai latihan kerja yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan."

"Tidak kalah penting juga memang telah dipastikan ketersediaan alokasi anggaran di APBN 2019 untuk mendukung realisasi penerbitan tiga kartu itu nanti," imbuhnya.
(kri)

sumber https://nasional.sindonews.com/read/...sdm-1551327244

Sri Mulyani Sebut 3 Kartu Sosial Jokowi Tak Bebani Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo sempat mengatakan dalam pidatonya akan mengeluarkan tiga kartu baru sebagai medium penyaluran bantuan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dikeluarkannya tiga kartu tersebut tidak akan membebani anggaran belanja APBN. Justru, kartu-kartu tersebut bisa membuat penyaluran bantuan sosial menjadi lebih sistematis dan terintegrasi.

Adapun soal postur anggaran, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah menganggarkan anggaran bantuan sosial dalam jumlah yang lebih besar tahun ini.

"Nanti berdasarkan evaluasi terhadap berbagai macam program dan anggaran, bisa dimasukkan di 2020 itu suatu langkah awal mengenai bagaimana konsep integrasi dan konsolidasi serta membuatnya menjadi jauh lebih komprehensif dan akuntabel," kata Sri Mulyani di Kantor BPJS Kesehatan, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Tawarkan Program Baru, Jokowi Janjikan Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja



Pemerintah di dalam APBN 2019 telah meningkatkan bantuan sosial untuk PKH sebesar dua kali lipat dibandingkan 2018.

Selain itu, juga ada peningkatan penerima bantuan pangan non-tunai juga menjadi 15 juta orang. Anggaran pendidikan pun juga cukup besar yaitu Rp 492,5 triliun atau 20 persen dari APBN keseluruhan, juga anggaran kesehatan sebesar Rp 123,1 triliun

Adapun ketiga kartu sakti baru ini nantinya akan melingkupi kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk vokasi setidaknya akan memiliki skema yang kurang lebih sama dengan PKH.

"Jadi kalau beliau menyampaikan bahwa untuk program penanganan kemiskinan yang selama ini menggunakan PKH dan bantuan pangan non-tunai maka itu bisa diubah menjadi kartu baru yang bisa meng-cover khusus kebutuhan masyarakat miskin," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/26/060500026/sri-mulyani-sebut-3-kartu-sosial-jokowi-tak-bebani-anggaran