Usaha mikro kecil dan menengah yang sering disingkat UMKM memiliki peran penting dalam membangun perekonomian Indonesia. UMKM menjadi salah satu dari tulang punggung perekonomian di Indonesia. Keberadaan para pelaku UMKM dinilai sangat penting oleh pemerintah Indonesia. UMKM berperan penting dalam kehidupan masyarakat kecil. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia dengan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Disamping itu ketersediaan fasilitas yang tidak merata pun dapat menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan pada daerah-daerah tertentu.
Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM dapat mengentaskan mayarakat kecil dengan kemiskinan. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada 2016 sektor UMKM mendominasi 99,9 persen unit bisnis di Indonesia dan mampu menyerap hampir 97 persen tenaga kerja Indonesia. Dari angka tersebut, jenis usaha mikro paling banyak menyerap tenaga kerja hingga 87 persen. Sementara usaha besar hanya dapat menyerap 3,3 persen (Sumber).

Presiden Joko Widodo telah menerapkan kebijakan untuk mengembangkan UMKM dengan merevisi merevisi Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada akhir Juni 2018 lalu. Kini, tarif PPh final yang dibebankan kepada pelaku UMKM hanya dipatok sebesar 0,5 persen dibanding sebelumnya yakni senilai 1 persen (Sumber). Penurunan pajak ini sudah pasti untuk mendorong mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Pada krisis tahun 1998 sektor UMKM menjadi penyelamat perekonomian.

Sebagai salah satu ujung tombang perekonomian, sektor UMKM harus terus menerus di kembangkan. Karena memang terbukti dapat menopang perekonomian menghadapi krisis tahun 1998 dan menyerap lapangan kerja secara masif. Politisi Partai NasDem Irma Suryani mendorong pemerintah meningkatkan akses pembiayaan sektor produktif bagi UMKM. Memang perlu dikucurkan dana besar dan segar agar sektor UMKM dapat terus beroprasi dan berkembang semakin besar. Dalam upaya memperkuat perekonomian Presiden Jokowi dan Kementrian Perdagangan telah melakukan Revitalisasi Pasar Rakyat. Bersama Kemendag Jokowi menargetkan Revitalisasi Pasar Rakyat yang berjumlah 5.000 selama periode 2015-2019. Dengan adanya Revitalisasi Pasar Rakyat eksistensi Pasar Rakyat akan tetap kuat dan memiliki daya saing terhadap toko-toko modern. Dengan adanya kebijakan dalam pengembangan sektor UMKM dan Revitalisasi Pasar Rakyat perekonomian Indonesia pun akan semakin membaik dan bertumbuh.