Jakarta - Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta menegaskan tidak mengundang tokoh politik dalam Senandung Selawat dan Zikir Nasional. Acara
yang dimaksud MUI itu digaungkan sejumlah pihak dengan nama Munajat 212.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Umum MUI DKI, Yusuf Aman soal klarifikasi yang dilakukan Bawaslu DKI. Kepada tim Bawaslu, MUI DKI menegaskan acara yang digelar di Monas pada Kamis (21/2) hanya berlangsung hingga pukul 22.00 WIB.

"Silaturahmi saja, menanyakan tentang acara yang kemarin di Monas. Itu saja," ujar Yusuf Aman di kantor MUI DKI, kompleks Jakarta Islamic Center, Koja, Jakut, Senin (25/2/2019).

Yusuf Aman menegaskan, undangan Senandung Selawat dan Zikir Nasional hanya ditujukan ke pengurus masjid, musala, pimpinan Majelis Taklim dan ormas. Yusuf sendiri mengaku heran dengan kehadiran sejumlah tokoh parpol di acara yang lebih dikenal dengan Munajat 212 tersebut.

"Saya turun ketika tokoh-tokoh politik itu datang, karena saya nggak merasa ngundang," ujarnya.

Yusuf mengklaim semua pengurus MUI DKI sudah pulang saat Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan sambutan termasuk Neno Warisman yang membacakan puisi.

"Rundown acaranya kan sampai jam 10 (malam), sudah selesai. Setelah acara kita selesai, sudah pulang semuanya (MUI DKI). Jadi setelah acara nggak tahu," papar dia.

Yusuf lantas menegaskan lagi acara yang diinisiasi MUI DKI bukan Munajat 212. MUI DKI menurutnya memasang banner Senandung Selawat dan Zikir Nasional di dekat backdrop Munajat 212.

"Kita nggak mengenal malam munajat. Kita yang ada senandung doa tapi yang viral kok munajat," katanya.

Anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin sebelumnya mengatakan pihaknya melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak termasuk pengelola MUI DKI mengenai ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212 di Monas.

Penyelidikan ada-tidaknya dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Munajat 212 dilakukan Bawaslu DKI dengan mengumpulkan sejumlah bukti.

https://m.detik.com/news/berita/d-4443193/bawaslu-cek-munajat-212-mui-dki-ngaku-pulang-saat-politikus-datang