Merdeka.com - Presiden Jokowi mengakui adanya pertemuan dengan James R. Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc. Namun Jokowi membantah jika pertemuan itu disebut rahasia dan dilakukan secara diam-diam. Ini sekaligus menepis pernyataan yang dilontarkan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut bahwa Jokowi menggelar pertemuan rahasia dengan bos Freeport pada 2015.

BERITA TERKAIT
Soal Penguasaan HGU Lahan Tambang, Luhut: Itu Sebelum Jadi Menteri
Bercita-cita Jadi Orang Terkaya, Cek Dulu 10 Risikonya Berikut
Menguak Fakta Impor Pangan Jokowi yang Dikritik Prabowo di Debat Kedua Capres

Jokowi menuturkan, pertemuan dengan bos Freeport dilakukan beberapa kali. "Enggak sekali dua kali ketemu, gimana sih kok diam-diam. Ya Ketemu bolak balik, enggak ketemu sekali dua kali," ujar Jokowi usai menghadiri pelatihan saksi yang digelar Tim Kampanye Nasional (TKN) di Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2).

Kepala Negara kembali menegaskan bahwa pertemuan itu tidak dilakukan secara rahasia. Pertemuan digelar beberapa kali dalam kaitannya dengan masa depan PT Freeport Indonesia.

"Ya perpanjangan, dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa? Diam-diam gimana? pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong, enggak diam diam," katanya.

Menurutnya, pertemuan antara kepala negara dengan pengusaha adalah hal biasa. Apalagi kaitannya dengan kekayaan negara yang harus dijaga pemerintah. Sehingga tidak perlu ada yang dirahasiakan.

Dalam pertemuan dengan bos Freeport itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadi pemegang saham paling besar Freeport Indonesia. Keputusan ini diambil setelah kajian pakar hukum selesai terkait isi kontrak karya Freeport.

Dengan mempertimbangkan dampak apabila kontrak karya diputus sepihak bakal berlanjut di pengadilan arbitrase internasional, menyebabkan operasi tambang vakum atau berhenti tanpa batas waktu. Ini akan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar untuk Indonesia khususnya Papua.

"Ya kita ini kan diminta untuk perpanjangan, diminta untuk, tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51 persen saham) setelah dikaji dengan matang bermacam dampak yang akan muncul, jadi masa enggak boleh," tegasnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, blak-blakan soal surat 7 Oktober 2015 yang disebut-sebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia di Papua.
[noe]

sumber https://www.merdeka.com/uang/bantah-...k-rahasia.html