Jakarta, CNN Indonesia -- Debat calon presiden kedua yang dilaksanakan Minggu (17/2) malam akhirnya selesai. Dalam debat yang mengangkat masalah pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan tersebut, Calon Presiden Prabowo Subianto sebenarnya menembakkan banyak 'peluru tajam' kepada pesaingnya dalam memperebutkan kursi presiden 2019-2024 Jokowi.

Peluru pertama berkaitan dengan impor. Dalam debat tersebut Prabowo menghajar kebijakan impor pangan yang ditempuh Jokowi selama menjabat presiden.

Prabowo dalam debat bertanya kepada Jokowi soal tekad dia untuk menekan impor dan mewujudkan swasembada pangan dalam tiga tahun. Tapi kata Prabowo, dalam empat tahun tekad tersebut belum diwujudkan Jokowi.

Pemerintahan Jokowi tercatat masih membuka keran impor untuk banyak komoditas pangan. Paling terlihat jelas adalah beras.

Lihat juga:
Debat Capres Gagal Tawarkan Solusi Konkret di Bidang Ekonomi

Pada 2018 kemarin, pemerintahan Jokowi masih membuka keran impor beras sebanyak 2 juta ton. Peluru kedua berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Prabowo menghargai kinerja cepat Jokowi dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Cuman katanya, pembangunan infrastruktur era Jokowi banyak mengandung kesalahan.

Pembangunan infrastruktur dilakukan Jokowi dan timnya tanpa perencanaan dan studi kelayakan yang matang. Masalah tersebut mengakibatkan infrastruktur kurang efisien dan berbiaya besar.

Kekurangan perhitungan tersebut kata Prabowo telah membuat utang pemerintah dan BUMN membengkak. Peluru ketiga berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perusahaan perusak lingkungan.

Lihat juga:
Jokowi Pamerkan Pembubaran Petral di Debat Pilpres

Prabowo tanpa data yang rinci menghajar Jokowi dengan menyebut penegakan hukum yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi terhadap perusahaan perusak lingkungan rendah. "Di banyak tempat, puluhan perusahaan besar melanggar, membuang limbah, tidak mau membayar pajak dan berkongkalikong dengan pejabat supaya lolos dari kewajibannya," kata Prabowo dalam debat calon presiden kedua di Jakarta, Minggu (17/2).

Sedang peluru keempat berkaitan dengan tuduhan pemerintahan Jokowi membatasi ruang gerak nelayan kecil untuk mencari ikan. Prabowo menuduh pemerintahan Jokowi telah membiarkan nelayan hidup miskin dengan membatasi ruang gerak operasi mereka.

Namun, serangan peluru Prabowo tersebut mampu ditangkis dengan baik oleh Jokowi. Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi mengatakan Jokowi dengan pengalamannya memerintah bisa menangkis serangan Prabowo.

Untuk masalah impor bahan pangan misalnya, Jokowi berhasil menyajikan data kepada masyarakat bahwa walaupun belum berhasil di tekan 100 persen, impor bisa ditekan besar. Untuk jagung, impor saat ini tinggal tersisa 180 ribu ton, turun 3,3 juta ton jika dibandingkan dengan saat awal ia menjabat yang masih 3,5 juta ton.

Lihat juga:
Prabowo Bombardir Kebijakan Impor, Jokowi Paparkan Lewat Data

Selain itu Jokowi juga menjelaskan realitas masalah yang dihadapi dalam membendung impor dengan baik. Realitas tersebut terjadi pada impor beras. Saat debat Jokowi berhasil menjelaskan dasar impor beras masih dilakukan walaupun produksi beras nasional sudah berhasil mencapai 33 juta ton atau melebihi konsumsi yang hanya 29 juta ton.

Jokowi dalam debat menjelaskan impor ditempuh demi menjaga ketersediaan stok, stabilisasi harga dan cadangan beras. Sementara itu berkaitan dengan tuduhan penegakan hukum di bidang lingkungan, Jokowi berhasil menyuguhkan data soal perusahaan perusak lingkungan yang diberi sanksi denda Rp18,3 triliun.

Bahkan ketika debat memasuki bahasan soal program pembagian sertifikat gratis yang dilakukannya, Jokowi berhasil menyerang balik Prabowo. Prabowo menyebut kebijakan pembagian sertifikat yang dijalankan Jokowi hanya untuk meraih popularitas semata.

Prabowo menyebut program tersebut tidak akan mengatasi masalah pertanahan karena ke depan lahan akan semakin berkurang akibat penambahan jumlah penduduk Indonesia.

Lihat juga:
Pakai Data, Jokowi Dinilai Unggul di Paruh Pertama Debat

Mendapat serangan tersebut, Jokowi menyatakan lahan berkurang karena banyak dikuasai segelintir orang. Salah satu yang ia sebut menguasai adalah Prabowo Subianto sendiri.

Data yang dimilikinya, Prabowo memiliki lahan seluas 220 hektare di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah sebanyak 120 ribu hektare yang kemudian diakui Prabowo penguasaannya berstatus hak guna usaha (HGU).

Fithra mengatakan jawaban Jokowi yang disertai data tersebut cukup bagus. "Pertahanannya memang cukup bagus, klaim dan tuduhan seperti itu memang selayaknya memang harus dilawan dengan data," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/2) malam.

Jokowi Kerja

Ekonom CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan ada beberapa sebab kenapa peluru yang dilontarkan Prabowo terhadap Jokowi selama sesi debat calon presiden kedua banyak yang mental. Pertama, kesalahan Prabowo sendiri.

Prabowo selalu mengeluarkan tuduhan dan klaim atas keburukan yang dilakukan Jokowi selama memerintah tanpa didasari elaborasi data yang jelas. Kelemahan tersebut membuat semua tuduhan yang dikeluarkannya mudah dipatahkan.

Lihat juga:
Prabowo Tuduh Jokowi Serahkan Pengelolaan Pelabuhan ke Asing

Yose mengatakan data valid dibutuhkan dalam berbicara soal pencapaian dan ekonomi. "Itu yang harus diperhatikan Pak Prabowo, bicara ekonomi itu kebanyakan bisa diukur. Semua ada datanya. Berbeda dengan hukum atau politik," katanya.

Sementara sebab kedua, Jokowi sebagai petahana selama pemerintah memang kerja. Yose mengatakan keberanian Jokowi dalam mengeluarkan data menunjukkan bahwa Jokowi ingin memperlihatkan ia bekerja dan kerjanya membuahkan hasil manis.