Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut 01 Joko 'Jokowi' Widodo mengklaim selama 4,5 tahun pemerintahannya tak ada kendala dalam proyek infrastruktur. Menurut dia, pemerintah membeli tanah masyarakat dengan harga yang cukup tinggi, sehingga tidak ada konflik saat proses pembangunan infrastruktur.

“Untuk ganti rugi dalam 4,5 tahun tidak terjadi konflik pembebasan lahan infrastruktur, karena tidak ada ganti rugi. Yang ada ganti untung,” ujar Jokowi saat debat capres kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2) malam.

Ia mencontohkan pembangunan 191 ribu kilometer jalan di desa untuk rakyat. Ia juga mengklaim akan menambah porsi angka ganti rugi, dari yang sebelumnya hanya 2-3 persen menjadi 4 persen pada tahun mendatang.

"Kenapa? Itu yang saya perintahkan supaya porsi pembebasan jalan diperbesar," kata dia.

Lantas, seperti apa fakta pembebasan lahan infrastruktur? Benarkah tak ada konflik? Berikut penelusuran IDN Times berdasarkan Laporan Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2014-2018.

Baca Juga: Cek Fakta: Jokowi Klaim Tenggelamkan 488 Kapal Asing Pencuri Ikan

1. Tercatat 215 konflik infrastruktur pada 2014

ANTARA FOTO/Jojon

Sepanjang 2014, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga (KK).

Seiring meluasnya proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, konflik agraria tertinggi pada tahun ini dapat dilihat terjadi pada proyek-proyek infrastruktur. KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 215 konflik agraria (45,55 persen) di sektor ini.

Selanjutnya, ekspansi perluasan perkebunan menempati posisi kedua yaitu 185 konflik agraria (39,19 persen), dilanjutkan oleh sektor kehutanan 27 (5,72 persen), pertanian 20 (4,24 persen), pertambangan 14 (2,97 persen), perairan dan kelautan 4 (0,85 persen), lain-lain 7 konflik (1,48 persen).

2. Tercatat 70 konflik infrastruktur pada 2015

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Sepanjang 2015, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 252 kejadian konflik agraria di Tanah Air, dengan luasan wilayah konflik mencapai 400.430 hektar. Konflik-konflik ini melibatkan sedikitnya 108.714 kepala keluarga (KK).

Jika di 2014 sektor pembangunan infrastruktur menjadi penyebab tertinggi konflik agraria, pada 2015 konflik agraria terbanyak terjadi di sektor perkebunan yakni sebanyak 127 konflik (50 persen).

Selanjutnya, konflik di sektor pembangunan infrastruktur menempati posisi kedua terbanyak, sebanyak 70 konflik (28 persen), sektor kehutanan 24 konflik (9,60 persen), sektor pertambangan 14 (5,2 persen), kemudian lain-lain 9 konflik (4 persen), dan di sektor pertanian dan sektor pesisir/kelautan di urutan kelima masing-masing sebanyak 4 konflik (2 persen).

Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editors’ picks
Cek Fakta Debat Capres: Jokowi Klaim 3 Tahun Tak Ada Kebakaran Hutan
Cek Fakta: Jokowi Sebut 4 dari 7 Unicorn ASEAN Ada di Indonesia
Cek Fakta: Prabowo Sebut 3 Tolok Ukur Keberhasilan Negara Versi PBB

3. Tercatat 100 konflik infrastruktur pada 2016

Alokasi anggaran infrastruktur Indonesia
KPA mencatat, sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027 hektare dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Jika di 2014 tercatat 252 konflik agraria, terdapat peningkatan signifikan di 2015 hampir dua kali lipat angkanya. Jika dirata-rata, maka setiap hari terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektare lahan terlibat dalam konflik. Dengan kata lain, masyarakat harus kehilangan sekitar sembilan belas kali luas Provinsi DKI Jakarta.

Perkebunan masih tetap menjadi sektor penyebab tertinggi konflik agraria dengan angka 163 konflik (36,22 persen), disusul sektor properti dengan jumlah konflik 117 (26,00 persen), lalu di sektor infrastruktur dengan jumlah konflik 100 (22,22 persen).

Kemudian, di sektor kehutanan sebanyak 25 konflik (5,56 persen), sektor tambang 21 (4,67 persen), sektor pesisir dan kelautan dengan 10 konflik (2,22 persen), dan terakhir sektor migas dan pertanian yang sama-sama menyumbangkan sebanyak 7 konflik (1,56 persen).

4. Tercatat 94 konflik infrastruktur pada 2017

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Kurun waktu 2017, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 659 kejadian konflik agraria di berbagai wilayah dan provinsi di Tanah Air dengan luasan 520.491,87 hektar.

Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga (KK). Dibanding tahun 2016, angka kejadian konflik pada tahun ini menunjukkan kenaikan yang sangat siginifikan, di mana terjadi peningkatan hingga 50 persen. Jika dirata-rata, hampir dua konflik agraria terjadi dalam satu hari di Indonesia sepanjang tahun ini.

Dari semua sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik. Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30 persen) jumlah kejadian konflik.

Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14 persen), disusul sektor pertanian dengan 78 (12 persen) kejadian konflik. Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (5 persen) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4 persen) konflik, dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 (3 persen) kejadian konflik yang terjadi sepanjang 2017.

5. Tercatat 16 konflik infrastruktur pada 2018

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Sepanjang 2018 KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar, dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia. Dengan demikian, secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015-2018) pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria.

Pada tahun ini, perkebunan kembali menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 (35 persen) letusan konflik, sektor properti 137 (33 persen), sektor pertanian 53 (13 persen), pertambangan 29 (7 persen), sektor kehutanan 19 (5 persen) konflik, sektor infrastruktur 16 (4 persen) dan terakhir sektor pesisir/kelautan dengan 12 (3 persen)

https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/jokowi-klaim-tak-ada-kendala-infrastruktur-ini-faktanya

https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/komnas-ham-banyak-masalah-pembebasan-lahan-infrastruktur



maklum...bapak ngibul nasional