Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab kritik yang dilempar CEO Bukalapak Achmad Zaky soal anggaran riset. Menurut 
capres petahana itu, pemerintah menggelontorkan anggaran cukup besar untuk research and development (R&D).

"Anggaran riset dan pengembangan mencapai Rp26 triliun pada tahun ini. Jadi, sudah gede anggarannya sebetulnya," ujarnya di Istana Merdeka, Sabtu (16/2).

Namun, anggaran tersebut, sambung Jokowi, tersebar ke berbagai kementerian/lembaga (K/L). Karena, riset dan pengembangan dilakukan oleh masing-masing K/L. Padahal, dia mengakui seharusnya anggaran riset terintegrasi oleh satu badan atau lembaga sendiri.

"Tetapi, ini seharusnya sebuah kelembagaan besar agar arahnya jelas, tembakannya tepat, sehingga inovasi di negara ini bisa muncul. Sekarang, karena tersebar di K/L, fokusnya kemana-mana," imbuh Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu memang pernah mewacanakan akan membentuk sebuah lembaga bertajuk Badan Riset Nasional untuk mengelola dan menjadi tulang punggung sektor kerisetan di tingkat nasional. Tapi, sampai hari ini, rencana itu masih menjadi wacana.

Jokowi berjanji akan berusaha untuk terus meningkatkan anggaran riset ke depan. Ia juga meminta pihak swasta untuk ikut ambil bagian pada pengembangan riset. Dengan begitu, riset yang dilakukan tidak bertumpu pada pemerintah saja, tetapi juga bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan industri secara langsung, termasuk perdagangan elektronik (e-commerce).

"Intinya, kita harus mendorong dan mendukung baik yang namanya Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak, untuk memajukan ekonomi kita. Juga semua startup (perusahaan rintisan)," katanya.

Selanjutnya, untuk mendorong pengembangan riset oleh swasta, pemerintah terus mematangkan kebijakan pemberian insentif pajak terhadap pelaku usaha yang memberi kontribusi pada riset nasional.

"Itu masih dalam proses dibicarakan untuk diberikan super deduction tax dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan inovasi," jelasnya.

Dalam kebijakan super deduction tax, pengurangan pajak akan diberikan kepada perusahaan yang berkontribusi pada bidang vokasi dan riset. Pengurangan berlaku untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan di atas 100 persen, sehingga PPh yang dibayar badan usaha jadi lebih kecil.

Sumber Berita : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...set-sudah-gede 

daripada bikin hashtag gajelas kemarin kek si kampret sebelah, mendingan gini lah kalau gue mah, kritik, viral, pemerintah eksekusi/mencari jalan keluar, jokowi menjawab