Jakarta, CNN Indonesia -- "Kita ingin, ekonomi kita lebih baik. Paling tidak dalam tiga tahun, ekonomi kita harus tumbuh 7 persen. Meski berat, kita harus kejar ke sana," begitulah tegas Jokowi di Komplek Istana sekitar Desember atau dua bulan setelah ia dilantik menjadi presiden.

Tekad kuat disampaikan Jokowi karena ia mempunyai utang besar ke rakyat. Pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2014 lalu, Jokowi berjanji akan membawa ekonomi Indonesia terbang tinggi hingga ke level 7 persen. Janji tersebut kemudian ia masukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Dalam RPJMN tersebut, pemerintahan Jokowi mematok pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 8 persen pada 2019 atau akhir masa jabatannya. Saat berkuasa dan membentuk Kabinet Kerja, pemerintahan Jokowi masih yakin target tersebut bisa tercapai.

Untuk mewujudkan janji tersebut, Jokowi melakukan perombakan radikal, salah satunya dalam pengelolaan anggaran. Anggaran yang selama bertahun-tahun habis dibakar untuk subsidi BBM, ia putar.

Lihat juga:

 'Swasembada Pangan Kau Kejar, Banjir Impor Ku Dapat'


Pada APBN-P 2015, ia langsung mengalihkan anggaran subsidi BBM sebesar Rp186 triliun untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk meningkatkan anggaran Kementerian PUPR dari yang 2014 hanya Rp84 triliun menjadi Rp118,5 triliun di 2015.

Menteri Keuangan saat itu, Bambang Brodjonegoro optimistis dengan upaya mengejar pertumbuhan ekonomi 7 persen. Tapi sayang, optimisme tersebut sampai saat ini belum juga terwujud.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi di era Jokowi tidak bisa lepas landas dari angka 5 persen. Pada 2015 misalnya, tahun pertama pemerintahan Jokowi, ekonomi hanya mampu tumbuh 4,79 persen, melemah jika dibandingkan 2014 yang masih bisa mencapai 5,02 persen.

Pada 2016, 2017 dan 2018, pertumbuhan ekonomi membaik. Tapi tetap tidak bisa lepas dari bayang-bayang angka 5 persen. Pada 2019, pemerintah dalam APBN bahkan hanya memasang target pertumbuhan 5,3 persen dalam APBN mereka.

Bambang yang kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas mengatakan pemerintah memang kesulitan untuk memacu pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan Presiden Jokowi. Dalihnya, kegagalan terjadi karena sejumlah komponen yang diharapkan bisa menopang pertumbuhan ke level 7 persen justru kinerjanya melempem. 

Ambil contoh investasi yang diharapkan bisa tumbuh 7 persen. Kinerjanya justru malah melempem. Pada sepanjang 2018 lalu, investasi ternyata hanya mampu tumbuh 4,1 persen.

Pun begitu dengan ekspor. Setahun belakangan ini, kinerja ekspor tidak sesuai harapan. Kondisi tersebut tercermin dari neraca dagang yang setahun kemarin justru mencatatkan defisit US$8,57 miliar.

Defisit yang terbesar dalam sejarah tersebut terjadi akibat nilai impor lebih besar dibanding ekspor. "Yang masih menjadi hambatan menurut saya kinerja ekspor, tetapi ujungnya adalah masih kurangnya investasi, khususnya investasi di bidang yang menciptakan nilai tambah," ucap Bambang, pekan lalu. 

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kesulitan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh besarnya tekanan ekonomi global. Sebagai informasi, di masa pemerintahan Jokowi ekonomi global mendapatkan banyak tantangan.

Tantangan tersebut berasal dari kebijakan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat The Fed, krisis keuangan yang melanda sejumlah negara berkembang dan juga perang dagang yang berkecamuk antara Amerika Serikat dan China. Daru sisi domestik, Darmin juga mengatakan proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah sampai saat ini belum mampu memberi dampak besar dan cepat pada pertumbuhan ekonomi.

"Dalam lima tahun terakhir memang pemerintah mau membenahi infrastruktur. Tapi pertumbuhan itu memang tidak sampai seperti apa yang kami harapkan," ujarnya. 

Tak seperti SBY

Ekonom UI Telisa Aulia Falianty mengatakan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan, pemerintahan Jokowi memang tidak mendapatkan angin segar seperti yang pernah dirasakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lihat juga:

 Menko Darmin Akui Sulit Wujudkan Janji Pertumbuhan Jokowi


Saat SBY memimpin, ekspor mendapatkan topangan yang cukup besar dari kenaikan harga komoditas tambang dan sawit. Celakanya, topangan tersebut tak didapatkan pemerintahan Jokowi. 

Harga minyak dunia hingga sawit yang menjadi kunci perdagangan tanah air, justru bergerak lunglai di masa Jokowi. Telisa mengatakan masalah tersebut membuat kinerja sejumlah sektor industri turun sehingga mengurangi kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penurunan kinerja tersebut semakin diperparah oleh gejolak perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China dan normalisasi kebijakan moneter di AS. "Juga ada dampak dari krisis keuangan yang menimpa Turki hingga Argentina, serta pelemahan nilai tukar para negara berkembang, termasuk rupiah," imbuh dia.

Sementara dari dalam negeri, ambisi Jokowi membangun infrastruktur dan masih rendahnya kemampuan industri memenuhi kebutuhan domestik membuat impor melambung. Puncaknya, impor melesat 20,15 persen pada tahun lalu. Sementara ekspor hanya tumbuh 6,65 persen. Hal ini membuat kontribusi pertumbuhan dari selisih ekspor dikurang impor alias net ekspor minus 0,99 persen pada penghujung 2018.

Tak ketinggalan, neraca pembayaran yang semula surplus US$11,6 miliar pada 2017 berbalik defisit US$7,1 miliar pada 2018. "Pembayaran dividen dan royalti, semua itu menguras devisa. Itu membuat Indonesia jadi ketergantungan pada capital flows," jelasnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menambahkan Jokowi harus gigit jari dengan pencapaian target yang ia janjikan dan mesti puas dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintahnya kurang menggigit. Ambil contoh, 16 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintahan Jokowi demi menggenjot investasi.

Paket tersebut menurut Pitter hanya indah dalam tataran kuantitatif. Tapi dalam tataran kualitatif, masih belum memberikan dampak sesuai harapan.

Dampak tersebut paling bisa dilihat secara jelas dari perbaikan peringkat kemudahan berusaha dan investasi. Walau selusin lebih paket kebijakan dikeluarkan agar investasi mengalir deras, nyatanya investasi belum menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan.

"Paket kebijakan tidak dimonitor dan dievaluasi agar benar-benar efektif. Sementara kebijakan yang bisa dengan cepat memacu konsumsi dan investasi sebagai mesin utama pertumbuhan tidak banyak dilakukan," terangnya. 

Mahal

Telisa mengatakan memacu pertumbuhan 7 persen, sebenarnya bisa dipaksakan oleh Jokowi. Ada celah yang bisa manfaatkan agar target bisa diwujudkan, misalnya dengan menambah jumlah utang untuk menggenjot pertumbuhan.

Cara lain, membiarkan ekspor sumber daya alam besar-besaran. Hanya saja, celah tersebut bukan tanpa risiko. Telisa mengatakan memaksakan diri dengan cara tersebut bisa memicu gangguan dan bahkan dikhawatirkan malah akan membuat ekonomi Indonesia rapuh dan gampang terkena krisis.

"Yang sebenarnya diperlukan justru menjaga kestabilan ekonomi," katanya.

Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memandang mimpi Jokowi bisa terwujud bila investasi tumbuh dua digit, konsumsi melesat, dan penciptaan lapangan kerja jauh lebih tinggi dari perolehan saat ini. 

Kemudian, performa ekspor juga harus didorong tumbuh kencang melalui perubahan struktur komoditas yang bernilai tinggi dan canggih, sehingga laku dan sesuai permintaan pasar global. "Tapi 7 persen itu kan cuma angka, yang terpenting itu adalah kestabilan dan berjangka panjang dari suatu performa ekonomi," terangnya.

Begitu pula dengan Piter, menurutnya, stabilitas menjadi modal awal untuk bisa mewujudkan target ekonomi tumbuh 7 persen. Untuk itu, hal terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih hati-hati, penuh kepastian, hingga berkesinambungan.

Sebab, pertumbuhan mencapai kisaran 7 persen sebenarnya memang sangat dibutuhkan Indonesia. Dengan angka pertumbuhan itu, Indonesia akan siap memanfaatkan bonus demografi di masa depan. Tak ketinggalan, Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara sesama anggota G20.

"Kalau tidak, Indonesia akan mengalami bencana demografi, di mana terjadi penumpukan pengangguran. Lalu, sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah," pungkasnya.

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/2...sen-ala-jokowi

JANJI SURGA