Peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan saat ini memang banyak masalah di industri penerbangan. Mulai dari bagasi mahal, tarif pesawat naik hingga biaya kargo.

Dia menjelaskan Indonesia dihadapkan oleh tiga masalah ini. Menurut Bhima ini terjadi karena pemerintah terlambat menjadi 'pemadam kebakaran' saat darurat. Bhima mencontohkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS harus dijaga agar tetap stabil. 

Kemudian Pertamina seharusnya bisa diberikan penugasan untuk harga avtur satu harga. 

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kenapa pemerintah tidak menjaga harga (tiket dan bagasi) dalam bentuk avtur," imbuh Bhima dalam sebuah diskusi di Cikini, Sabtu (9/2/2019).

Menurut Bhima seharusnya pemerintah tegas dalam menetapkan penundaan tarif bagasi. 

"Pemerintah tidak ada statement yang tegas, contoh ada satu maskapai yang harus disetop dulu bagasi berbayarnya, tapi ada maskapai yang masih jalan dengan bagasi berbayar. Ini persaingannya tidak sehat juga, pemerintah tidak tegas dan tidak punya sanksi. Kalau ditunda ya semua harus menunda, jangan yang satu itu main sendiri," jelas dia.

Dia mengungkapkan langkah tersebut tidak adil untuk LCC lainnya. Menurut Bhima, diduga ada opsi transportasi lain yang harus didorong. Maka harus mengurangi transportasi udara untuk penumpang. Sehingga mereka dipindahkan untuk mengisi jalan-jalan tol yang okupansinya masih rendah. 

Bhima mencontohkan jika orang tidak lagi naik pesawat untuk perjalanan jarak sedang seperti Jakarta - Yogyakarta, maka akan terjadi pergeseran permintaan yakni ke kendaraan bermotor. 

"Itu bisa menaikkan pertumbuhan kredit kendaraan yang sedang lesu. Jangan-jangan itu adalah hidden agenda dari pembiaran ini. Sekarang kendaraan bermotor lagi turun nih penjualannya, makanya kita lihat apa ini skenario besarnya ke arah sana?," tandas dia.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti minta agar operator dan regulator meningkatkan sosialisasinya terhadap masyarakat luas terkait hal itu. 

Permintaan tersebut disampaikannya menanggapi hasil Focus Group Discussion (FGD) terkait Tarif dan Bagasi Berbayar penerbangan yang dilaksanakan di Jakarta dua hari lalu.

"Operator dan regulator penerbangan harus mensosialisasikan setiap ketentuan baru terkait penyelenggaraan angkutan udara kepada masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan pemangku kepentingan lainnya dengan jelas dan tepat sasaran," kata Polana dalam keterangan resminya, Sabtu (9/2/2019).

Polana menyatakan bahwa pelaksanaan penerapan tarif angkutan udara kelas ekonomi dan pelaksanaan bagasi berbayar untuk kelompok pelayanan no frills (tanpa tambahan layanan) oleh badan usaha angkutan udara saat ini, telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Namun masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik sehingga menimbulkan gejolak pada saat penyelenggaraannya.

Menurut Polana, terkait dengan komponen tarif, kelompok pelayanan, ketentuan bagasi dan komponen biaya angkutan udara harus diinformasikan secara transparan kepada masyarakat.

"Sebelum diterapkan, ketentuan- ketentuan tersebut sangat perlu disosialisasikan. Hal ini untuk menghindari dampak psikologis berupa keluhan dari masyarakat. Sedangkan terkait bagasi berbayar, tidak ada pengaturan terkait tarifnya karena tidak ada rujukan hukum baik nasional maupun internasional, hanya saja saya imbau agar maskapai benar-benar berhitung secara cermat agar tidak menimbulkan kegaduhan," tegas Polana.

Polana juga menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah meninjau ulang beberapa Peraturan Menteri terkait tarif dan bagasi berbayar tersebut.

Peraturan pertama adalah PM 185 tahun 2015 yakni ketentuan bagasi berbayar berkaitan periode permohonan, periode sosialiasasi dan periode evaluasi. 

Sedangkan peraturan kedua adalah PM 14 tahun 2016 terkait dengan formulasi dan perhitungan tarif batas atas dan batas bawah angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi serta pengaturan tarif sesuai kelompok pelayanan.

"Kita inginsemuanya win-win solution, dengan tetap mengutamakan keselamatan sebagai corebisnis penerbangan," tutup Polana.

Ketua Kompartemen Kebandarudaraan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Satrio Witjaksono menjelaskan bisnis penerbangan nasional sedang menghadapi masalah mahalnya harga tiket pesawat dan tarif bagasi. Menurut dia hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas bisnis maskapai penerbangan.

Menurut Satrio dewan juga akan berfungsi sebagai perkumpulan untuk menyatukan aspirasi pemangku kepentingan di industri penerbangan.

Saat ini komunikasi antara stakeholder masih kurang. Menurut dia dewan bisa mempercepat komunikasi dan memudahkan negosiasi.

"Tentunya dengan mempercepat komunikasi antara semua pihak itu bisa mengaktifkan kembali Dewan Penerbangan tersebut," ujar Satrio dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/2/2019).

Sekedar informasi, Depanri sebelumnya pernah dibentuk pada Oktober 1993. Kemudian dibubarkan pada Desember 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014.

Pengamat Penerbangan Chappy Hakim juga menilai perlunya ada dewan penerbangan di tingkat nasional. Menurutnya, hal ini agar sistem transportasi udara di Indonesia wajib diperbaiki, karena sebagai negara kepulauan, transportasi penerbangan menjadi eksistensi dari keberlangsungan NKRI. 

"Kebijakan terbaik adalah harus mulai memikirkan di tingkat nasional ada sebuah dewan penerbangan," kata dia dalam kesempatan yang sama.

Menurut Chappy, sistem transportasi udara yang baik diperlukan untuk mendorong pada pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski di sisi lain, transportasi udara juga menjadi peluang bisnis yang menarik. 

Chappy menambahkan untuk menjaga ekosistem industri penerbangan tersebut, pemerintah dinilai perlu membentuk kembali Depanri untuk menyelesaikan masalah industri penerbangan.

"Kita kan harus mengumpulkan dulu masalahnya dan baru cari solusi yang tepat," jelas dia.