Jalan Tol di Indonesia Mahal, Pemerintah Salahkan Proyek Mangkrak

kabarberita.id
2019/02/09 09:24

Jakarta, KabarBerita.id — Pemerintah menjelaskan biaya pembangunan jalan tol dianggap mahal karena penundaan proyek dari masa perencanaan hingga realisasi menimbulkan dampak kenaikan harga yang berkali-kali lipat, baik dari harga lahan maupun material konstruksi.

Chief Executive Officer (CEO) Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) Center, Eko Putro Adijayanto, menuturkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menanggung konsekuensi tersebut. Alasannya, jika rencana pembangunan infrastruktur jalan tol terus ditunda, maka daya saing Indonesia tidak akan berkembang.

“Misalnya kalau kita membangun MRT (Moda Raya Terpadu) zaman dulu mungkin biayanya bisa sepersepuluh lebih murah, sekarang tentunya jauh lebih mahal,” imbuhnya.

Kenaikan biaya pembebasan lahan maupun harga bahan baku konstruksi juga berlaku pada proyek-proyek infrastruktur lain yang sudah direncanakan bahkan sebelum Presiden Jokowi menjabat.

Dia bercerita ketika di dunia perbankan nasional dahulu, Eko pernah menangani studi kelayakan (feasibility study) pembangunan jalan tol dengan biaya mencapai Rp49 miliar per kilometer (km). Hal itu tentu meningkat berkali lipat sekarang.
“Kami melihatnya lebih karena suatu langkah yang tertunda sudah sangat lama, akhirnya harus diambil sekarang, better late than never. Apakah kita akan terus menunda sampai titik daya saing kita akan selamanya menjadi potensi?,” kata Eko di Hotel Aloft, Jumat (8/2).

++++

*Kata Said Didu, Proyek Infrastruktur Era Jokowi Ugal-ugalan*

Viva.co.id
2019/02/09 00:36

– Mantan staf khusus Kementerian ESDM Said Didu mengkritik model pembangunan infrastruktur rezim Joko Widodo. Ia menilai, selama empat tahun Jokowi lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur komersial daripada membangun infrastruktur dasar untuk rakyat.

"Selama ini Jokowi sibuk bangun tol, bangun LRT, MRT, itu untuk kepentingan komersial. Sementara infrastruktur dasar untuk rakyat seperti rumah murah, gedung sekolah, puskesmas, enggak tersentuh. Ada bangun jalan umum, tapi di perbatasan, tidak ada yang lewat. Sementara jalan lintas Sumatera tidak dibangun, padahal sangat dibutuhkan," kata Said di Jalan Sriwijaya I, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.

Said mengatakan, pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi selama ini terkesan ugal-ugalan dan demi pencitraan politik. Sebab infrastruktur dibangun tanpa perencanaan yang baik.

Ia menambahkan, mahalnya tarif tol Trans Jawa menjadi contoh kasus pembangunan infrastruktur era Jokowi tidak direncanakan dengan baik dan mengabaikan uji kelayakan.

"Belum lagi proyek LRT yang dianggap layak kalau tiketnya Rp45.000 sekali jalan. Lalu siapa nanti yang pakai moda transportasi ini. Sopir-sopir dan pengusaha logistik sudah teriak karena tarif tol mahal, sekarang manfaat untuk rakyat apa?" kata Said.

Beban pembangunan infrastruktur komersial yang mengabaikan uji kelayakan ini, kata dia, berada di pundak sejumlah BUMN. Utang sejumlah BUMN bidang konstruksi diketahui membengkak lantaraan proyek ambisius ini, sementara rakyat tidak merasakan dampak positif dari pembangunan.
"Orang-orang BUMN harus berhati-hati. Undang-undang memandatkan BUMN tidak boleh mengerjakan sesuatu yang tidak layak. Infrastruktur yang dibangun sekarang adalah infrastuktur komersial yang dibebankan ke BUMN dengan mengabaikan kelayakan," ujar Said.