Jakarta - Partai Hanura mengkritik keras Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal 'Doa yang Ditukar'. Ketua DPP Partai Hanura Benny Rhamdani menyebut tindakan Fadli tak sebanding dengan gaji di DPR.

"Orang yang selama ini ditokohkan (Kiai Maimun Zubair), dihormati, dengan segala adab umat Islam, adab orang Timur, tapi bagi Fadli Zon itu nggak ada artinya apa-apa. Saya penting untuk mengatakan bahwa uang rakyat yang kurang-lebih setiap tahun Rp 5 miliar yang dinikmati Fadli Zon, ini juga harus tahu, berapa sih uang rakyat yang dinikmati oleh seorang Wakil Ketua DPR, Rp 5 miliar per tahun," kata Benny kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

"Jadi uang Rp 5 miliar yang dinikmati oleh Fadli Zon, uang yang bersumber dari rakyat, tidak berbanding lurus dengan tindakan, kemudian juga kinerja. Bahkan sikap-sikap Fadli Zon ini tidak mencerminkan sebagai negarawan dengan atribut kekuasaan Wakil Ketua DPR RI," imbuh Benny.

Benny mengaku tak habis pikir atas setiap pernyataan yang keluar dari Fadli Zon jika mengacu pada status Fadli sebagai salah satu Wakil Ketua DPR RI. Menurutnya, Fadli kerap menyerang Presiden Joko Widodo di luar batas kewajaran.

"Yang keluar dari mulutnya itu lebih bisa dikatakan kotoran sampah yang tidak layak keluar dari seorang politisi, apalagi dengan atribut kekuasaan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Kalau kita melihat ya ke belakang, bagaimana Fadli Zon melakukan serangan tanpa adab ke presiden, bagaimana Fadli Zon mengata-ngatai siapa pun yang menjadi lawan politiknya, termasuk pemerintahan," sebut Benny.

Benny lalu mengungkit apa yang disebutnya sikap Fadli Zon kepada KH Maimun Zubair. Dia menyesalkannya.

"Bagaimana sikap-sikap nyinyir dan sinisme Fadli Zon kepada orang-orang yang dianggap berseberangan dengan agenda-agenda politiknya dan terakhir adalah ulama besar Kiai Haji Maimun Zubair. Ini tentu harus disesali dan memang tidak bisa dibiarkan, harus ada upaya-upaya untuk menghentikan Fadli Zon agar dia bisa mengubah sikap dan perilakunya agar tidak menjadi politisi yang barbar yang seolah di negara demokrasi ini dia bisa mengatakan apapun dengan caranya sendiri," sebut Benny.

Lalu, apakah Benny akan mengambil langkah hukum terhadap Fadli? Dia mengaku akan melihatnya terlebih dahulu.

"Kita akan lihat sejauh mana yang dikatakan Fadli Zon ini bisa diseret secara pidana. Saya bahkan akan mengajak pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan untuk melaporkan Fadli Zon. Tapi sebagai warga negara, sebagai pengurus DPP Hanura, sekali lagi saya mengutuk keras serangan dan penistaan yang dilakukan Fadli Zon kepada seorang ulama besar," ucap Benny.

Dimintai konfirmasi via telepon, Benny menjelaskan perkiraan uang rakyat yang disebut kurang-lebih Rp 5 miliar yang disebutnya dinikmati Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR RI. Benny saat ini merupakan anggota DPD RI.

"Anggota DPD saja kan 65 tambah 15 sudah Rp 80 juta tuh, hampir 75 juta gajinya. Berapa reses? Reses itu hitung aja hampir Rp 350 juta sekali reses dikali 4 sampai 5 kali dalam satu tahun. Belum kunker ke daerah pemilihan, belum lagi kalau misalnya kegiatan ke luar negeri, katakan 3-4 kali dia sebagai pimpinan. Belum lagi kunjungan kerja ke provinsi. Belum lagi fasilitas kendaraan dinas, berapa harga kendaraan dinas, kita bagi 5 tahun 60 bulan itu berapa," sebut Benny

"Jadi kurang-lebih uang rakyat yang dinikmati Fadli Zon itu Rp 5 miliar dan ini justru menjadi rakyat yang tentu harus dipersoalkan sejauh mana Rp 5 miliar uang rakyat itu yang berasal dari petani miskin, nelayan, PKL, para pemulung sampah, ini dari pajak rakyat. Sikap dan perilaku Fadli Zon itu seolah-olah lupa diri dengan atribusi sebagai Wakil Ketua DPR," kata Benni. (gbr/fjp)

https://m.detik.com/news/berita/d-4416570/hanura-fadli-zon-dapat-rp-5-mtahun-tapi-tak-cerminkan-negarawan?tag_from=wpm_cb_mospopular_list&_ga=2.113091716.1284386964.1547646195-1083397385.1528723534