JawaPos.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin menilai era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) belum mampu memberikan rasa keadilan ke seluruh rakyat Indonesia. Dia mengaku terenyuh atas kasus yang menjerat Ahmad Dhani dan Buni Yani ke jeruji besi.

"Saya betul-betul terenyuh melihat bagaimana nasib seorang Ahmad Dhani, Buni Yani, dan masih akan ada calon-calon lain yang kita khawatirkan akan muncul. Ini saya kira tidak bisa kita biarkan," kata Amir dalam acara diskusi hukum era Jokowi 'Mundur atau Zalim' di kantor Seknas, Jakarta, Rabu (6/2).

Meski usia pemerintahan Jokowi tinggal beberapa bulan lagi, Amir mengaku tidak akan membiarkan kasus-kasus hukum serupa kembali menjerat pihak tertentu. Menurutnya, masalah ini bukti kegagalan presiden sebagai pimpinan tertinggi negara.

"Presiden kita itu tidak boleh sedikit-sedikit saya tidak mau diintervensi, saya tidak mau dicampuri. Guna apa kamu jadi presiden?," tuturnya.

Amir menegaskan, menegakan hukum yang berkeadilan itu bukan berarti dengan mencampuri proses yang tengah berjalan. Akan tetapi sebagai presiden, sejatinya Jokowi harus mampu menentukan langkah tanpa dinilai sebagai mengintervensi hukum.

"Contoh kasus Novel Baswedan, sudah memasuki tahun ketiga. Bayangkan prestasi penegak hukum Indonesia dalam memberantas itu adalah yang terbaik di dunia. Kenapa kasus Novel Baswedan saja, kok bisa mangkrak seperti itu?," ucapnya.

"Kemudian presidennya mengatakan, 'biar saja itu proses berjalan. Saya tidak akan mencampuri. Saya tidak biasa mengintervensi'. Ini bukan cara yang patut dilakukan seorang pemimpin tertinggi di negara kita. Ada problematik besar di dalam diri presiden kita," sambungnya.

Lebih lanjut, Amir menduga ada motif lain di balik diamnya Jokowi dalam kasus hukum yang ada di Indonesia. Dia bilang, ada kemungkinan Jokowi tidak mengerti atau tidak mau membereskan hukum di tanah air.

"Dengan cara selalu melemparkan tidak mencampuri, tidak intervensi. Sebenarnya beliau itu ada problematik ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakmauan. Jadi kombinasi dari ini semua berujung pada kemunduran di dalam hukum kita. Kenapa harus tidak mau? Karena tidak berani," tegasnya.

Dia lantas membandingkan penegakan hukum era Jokowi dengan SBY. "Saya tidak ingin membandingkan secara langsung di era SBY. Saya tidak menjadi menteri saat SBY menghadapi problematik besar saat polisi dan KPK berhadapan. SBY segera membentuk tim pencari fakta atau tim 8. Kedua kalinya juga SBY segera membentuk tim dan meredakan situasi. Kalau sekarang ini memelihara," pungkasnya.

sumber