Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
NEWS 05 February 2019 07:34


Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menemukan salah satu alasan mengapa LPG 3 kg bersubsidi sulit dikendalikan penjualannya agar tepat sasaran. Tidak lain disebabkan karena adanya penjualan di toko daring atau e-commerce.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, penerima subsidi sulit terindikasi terutama bagi masyarakat yang membeli secara online sehingga langsung diantar ke rumah tangga oleh pangkalan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pada dasarnya penjualan LPG secara daring tidak melanggar aturan, karena praktis dan diantar langsung ke rumah atau tujuan pengiriman.

Hanya saja, kata Djoko, memang praktiknya harus diawasi dan ditertibkan. "Kami lakukan kajian evaluasi tentang distribusinya agar sasaran," kata Djoko dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Senin (4/2/2019).

Adapun, Direktur Pemasaran dan Retail PT Pertamina (Persero) Mas'ud Khamid menuturkan, praktik penjualan daring tersebut sumbernya mungkin berasal dari pangkalan.

"Pertamina kan menyalurkan lewat agen, lalu dari agen ke pangkalan, nah mungkin yang pangkalan ini yang salurkan melalui online (daring), ya nanti akan kami lihat lagi lebih jauh," ujar Mas'ud, di Jakarta, Senin (4/2/2019).

Mas'ud menyebut, pihaknya juga akan membantu menertibkan penjualan daring tersebut.

"Nanti akan kami ajak bicara, kami lihat transaksinya dia dominan di mana, subsidi atau non-subsidi. Tapi yang jelas kami jalankan seperti aturan dulu," pungkas Mas'ud.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) penyaluran subsidi LPG 3 kg terus mengalami peningkatan. Namun, dalam pelaksanaannya memang ditemukan beberapa tantangan yang telah diidentifikasi dan mengganggu penyaluran.

Djoko Siswanto menyebutkan, tantangan pertama yakni penerima subsidi saat ini susah diidentifikasi.

Kedua distribusi belum tepat sasaran. Ketiga jumlah penggunaan tabung tidak dapat dibatasi. Keeempat rawan terjadinya pengoplosan dan penimbunan akibat disparitas harga antara LPG bersubsidi dengan LPG tidak bersubsidi.

"Kelima harga di tingkat konsumen cenderung ditentukan oleh pengecer sehingga pengendalian harga sulit dilakukan. Terakhir anggaran subsidi berpotensi tidak terkendali dengan jumlah yang cukup besar," pungkas Djoko.

(dru)

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ine-disalahkan