Selepas saya merenungi kata-kata dari Menkominfo yang menanyakan bahwa "yang gaji kamu itu siapa?" kepada seorang ASN, saya lalu menyadari bahwa ada ketidak-adilan di sana.

Meskipun sebenarnya dari pihak Kominfo sendiri sudah meliris kembali pernyataan terkait video "editan" yang telah tersebar itu, mestinya ini menjadi cambuk keras bagi demokrasi dan keadilan di negeri ini.

Memangnya kenapa? Coba lihat saat Gubernur Jawa Barat yang mendeklarasikan diri mendukung salah satu paslon, apa ada yang menanyakan "yang gaji kamu itu siapa?".



Contoh lain dan berjamaah ada di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah mengundang 31 kepala daerah untuk mendeklarasikan dirinya mendukung salah satu paslon, apa ada yang menanyakan "yang gaji kamu itu siapa?".



Memangnya kepala daerah itu bukan PNS, ya? Kalau bukan, memangnya mereka bukan aparatur negara, ya? Kalau bukan juga, memangnya yang gaji mereka siapa?

Maksud saya di sini bukan memperkeruh suasana, cuma saya ingin sedikit membuka pikiran tentang politik ini. Blunder-blunder yang notabene-nya keluar dari aparatur negara semestinya kita kritik tanpa pandang bulu.

Bukan mentang-mentang hasil kerjanya bagus, bukan mentang-mentang kinerjanya memuaskan, boleh saja kalian bangga dengan hasil karyanya, tapi jangan terlalu jadi pemuja yang malah menjadikan kita melihat sesuatu dari mereka seperti tanpa cacat.

Akhirnya saya tercerahkan sama Kemkoninfo, saya yang awalnya apatis malah sadar bahwa kritikan-kritikan itu penting meski tak pernah didengar. Mungkin jika saya kririk Gubernur dan kepala daerah itu mesti netral, mereka enggak akan bisa, karena sudah mendeklarasikan dirinya sendiri.

Ya sudah gitu aja ocehan dari saya.

Nb:
- Thread ini tidak diikutsertakan dalam Kaskus Kreator.
- TS sendiri netral dan cenderung putih.
- TS hanya balas komen yang sekiranya perlu dan discusiable.