TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi merespons Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon yang menuding Pemerintah Joko Widodo sebagai dalang matinya demokrasi atas diperiksanya Rocky Gerung oleh Kepolisian.

"Pak Rocky adalah korban UU yang disahkan oleh lembaga yang kini salah satu pimpinannya adalah pak Fadli Zon sendiri. Harusnya pak Fadli malu walaupun bukan DPR RI periode beliau yang mengesahkan, tapi beliau memiliki wewenang sebagai Wakil Ketua DPR untuk mendiskusikannya kembali untuk direvisi," kata Dedek, melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/1/2019).

Dedek menyebutkan bahwa aparat harus bertindak sesuai prosedur dan UU yang berlaku.

"Polri tunduk pada hukum yang mengatur mekanisme dan prosedur penegakkan hukum itu sendiri. Sedangkan, hukum adalah produk dari lembaga yang dipimpin oleh pak Fadli. Selama ini beliau ke mana saja, kok setelah kawanannya terancam pidana penistaan agama malah salahkan Jokowi dan pemerintah?" tanya Dedek.

Anggota TKN Jokowi-Maruf ini mengkritisi UU penistaan agama yang dianggapnya pasal karet.
Ia menilai Fadli Zon seharusnya mengkritisi UU Penistaan agama tersebut sejak dulu.

"Pasal ini pasal karet. Pak Fadli sebagai Wakil Ketua DPR justru terkesan santai-santai saja. Kemarin korbannya Pak BTP, sekarang pak Rocky," kata Dedek.

Dedek menilai bahwa divonisnya BTP, Vonis terhadap Meliana karena keluhkan pengeras suara Azan serta diperiksanya Rocky Gerung dengan delik penistaan agama adalah peringatan untuk rakyat Indonesia agar jeli dalam memilih legislator.

"Itulah pentingnya kita memiliki Wakil Ketua DPR yang kompeten. Ini juga merupakan sarana edukasi bagi kita semua untuk lebih jeli dalam memilih wakil rakyat," tutup Dedek.

sumber http://www.tribunnews.com/nasional/2...eharusnya-malu