Jakarta, kompas.com- Terpidana kasus pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) buni Yani yang menemui Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon di gedung Nusantara lll, kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Jumat(1/2/2019).


Ia tiba di gedung DPR sekitar pukul 15.00 WIB dengan di damping tim kuasa hukumnya.


Dalam pertemuan tersebut buni Yani
Memaparkan kejanggalan perjalanan kasus yang dialaminya. Di hadapan dua pimpinan DPR itu, Buni juga tidak mengakui melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Sementara majelis hakim Pengadilan negeri Bandung telah menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Buni Yani.


Buni terbukti sah dan meyakinkan telah melanggar UU ITE, pasal 33 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Basuki Tjahaja purnama atau Ahok.


Buni Yani mengajukan kasasi namun ditolak mahkamah agung. Buni tetap di vonis 1,5 tahun penjara.


Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum buni Yani, aldwin Rahadian, menilai putusan kasasi MA atas kliennya itu keputusan yang tidak lazim.


Hal itu menjadi alasan tim kuasa hukum meminta agar penahanan Buni Yani ditunda . diketahui Buni Yani akan di eksekusi hari ini Jumat (1/2/2019).

"Dalam putusan kasasi itu ada yang di rasa tidak lazim. Beda dengan putusan pengadilan tinggi,"kata aldwin.


Aldwin memaparkan ada tiga poin dalam putusan kasasi MA yang dianggap tidak lazim, yakni menolak kasasi jaksa dan kuasa hukum membebankan biaya perkara Rp.2500 kepada terdakwa dan kesalahan penulisan umur.


Menurut dia, putusan kasasi tidak memperkuat atau berbeda dengan putusan pengadilan tinggi sebelumnya.


Ia mengatakan pihaknya akan berupaya meminta fatwa dari mahkamah konstitusi dan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke MA.


"Atas kasus ini kami akan minta fatwa dari MK dan mengupayakan peninjauan kembali," ucap aldwin.


Sumber
https://nasional.kompas.com/read/201...-dan-fadli-zon
Merasa Tak Bersalah, Buni Yani Mengadu ke Fahri Hamzah dan Fadli Zon