Dari 3 sasaran strategis nasional yang sudah direncanakan, KPK menerjemahkan dalam 11 aksi yang bakal ditunggu-tunggu rakyat yang berakal sehat, bernurani bersih, berhati jujur.

Dari 11 aksi KPK itu pada aksinya yang ketiga yakni menyasar semua hal termasuk perizinan, pelayanan, yang berkaitan dengan ;

1. Pertambangan (ekstraktif)
   
2. kehutanan,
   
3. perkebunan.
   

Sasaran bidang Kehutanan dan bidang Perkebunan sudah banyak didengar, yakni selalu berkaitan pada oknum di bidang HGU Sawit, Ijin Lokasi HGU, dan Pelepasan Kawasan Hutan untuk HGU atau Pertambangan.

Selama ini penangkapan pelaku dan penerima suap, pungli, korupsi, pemerasan di bidang perkebunan dan kawasan hutan tidak pernah terdengar, karena memang licin dan mahir oknum dan pelakunya.

Keberhasilan pengungkapan satu per satu umumnya berhasil ketika dilakukan operasi tangkap tangan yang memang manjur dan mujarab, sehingga pemberi dan penerima tidak berkutik lagi.

Lebih manjur lagi ketika harta dan rekening gendut yang tidak dilaporkan ke KPK, dan ada selisih jumlah antara jumlah di  LHKPN dengan harta oknum yang sesungguhnya disita dan dirampas untuk negara.

Jika oknum keberatan dengan tindakan perampasan bisa mengajukan pra peradilan dengan membuktikan asal-usul gendutnya rekening itu dan perolehan rumah-rumah dan dollar-dollarnya.

Rampas dulu, soal hukum dihadapi belakangan.

Uang hasil rampasan KPK, Harta hasil rampasan KPK; untuk menambah dana BPJS, belanja peralatan canggih penyidik, membeli alat sadap terbaru, dan membangun penjara high security, atau untuk mendanani biaya eksekusi hukuman mati.


tulisan diinspirasi dari;
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190128221651-12-364578/kpk-fokus-cegah-korupsi-di-perizinan-hingga-tata-negara