TEMPO.CO, Jakarta - Adik dari calon presidenPrabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan kakaknya tak akan mendirikan negara Islam atau Khilafah jika terpilih menjadi presiden.

Pernyataan ini disampaikan Hashim saat menjawab pertanyaan seorang wanita dalam sebuah sesi tanya jawab di acara dialog 'Kebhinekaan dan Pemilu Damai' di gedung Bhayangkari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Ahad, 27 Januari 2019.

Mulanya, wanita itu bertanya soal dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Front Pembela Islam (FPI) kepada Prabowo. Penanya ini ingin memastikan apakah dukungan dari kedua organisasi ini akan sampai pada cita-cita mendirikan negara Islam. 

Menjawab pertanyaan itu, Hashim bersedia menjadi penjamin bahwa Prabowo tak akan mendirikan negara Islam atau khilafah.

"Maka saya sampaikan ibu, apa yang menjamin pak Prabowo nanti tidak bikin negara Khilafah? Ya saya adalah jaminan ibu. Kakak saya dan kakak ipar saya Katolik, mereka adalah jaminan untuk ibu," kata Hashim menjawab pertanyaan itu.

Soal dukungan PKS untuk Prabowo, Hashim menjelaskan awal mulanya Gerindra dan PDIP, partai Joko Widodo alias Jokowi atau rival Prabowo di Pilpres 2019, bersekutu pada Pilpres 2009. Dari pengakuan Hashim, di masa-masa itu Megawati telah menandatangani perjanjian berisi 7 butir yang ia susun bersama rekan-rekannya.

"Saya nggak usah sebut enam butirnya, tapi di butir ketujuh ibu Megawati Soekarnoputri mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014. Itu fakta, kenyataan. Kalau ibu pengen lihat, nanti saya bisa kasih," ujar Hashim.

Pada 2012, Hashim menjelaskan, Gerindra pun masih bersekutu dengan PDIP di Pilgub DKI. Saat itu, ia mengatakan Prabowo mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon wakil gubernur mendampingi Jokowi.

"Prabowo Subianto yang mencalonkan seorang Tionghoa Kristen menjadi calon wakil gubernur," kata dia. "Nah itu menunjukkan Prabowo mendukung Pancasila dan mendukung orang Kristen."

Tahun 2014, kata Hashim, PDIP mengabaikan 7 butir kesepakatan yang telah dibuat dengan mengusung Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden. Ia mengaku kecewa dan sakit hati dengan keputusan PDIP yang demikian. Namun, ia berujar dapat menerima kenyataan tersebut sebagai suatu realita politik.

"Nah Ibu, andaikata 2014 bu Mega patuhi janjinya dalam perjanjian itu, cerita dan sejarah akan berbeda. PDIP partai nasionalis bersekutu dengan partai Gerindra nasionalis, itu ceritanya," kata dia.

Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden RI di 2014, Hashim menuturkan seiring berjalannya waktu Gerindra ditinggal satu persatu partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Saat itu, Koalisi Merah Putih terdiri dari enam partai yaitu Gerindra, PPP, PAN, PBB, PKS, dan Golkar.

"Karena empat partai sudah keluar, tinggal dua partai. Partai satu lagi namanya PKS, ternyata partai yang setia adalah PKS," kata Hashim Djojohadikusumo menjelaskan dukungan partai itu ke Prabowo.





Jadi Fix ya Nastak ga usah berpikir macam-macam, ini semua hanya untuk kepentingan Pilpres...