TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pakar hukum Indriyanto Seno Aji menilai, calon presiden 01 Joko Widodo membuktikan integritasnya dalam penegakan hukum dan korupsi.

"Sedangkan Prabowo sebagai calon belum bisa membuktikan realitas komitmennya," kata Indriyanto seperti dilansir Kontan pada Selasa (22/1/2019).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana yang juga mantan wakil ketua KPK ini menjelaskan argumentasinya.


Menurut dia di debat pertama Jokowi menyuguhkan poin-poin menarik, seperti perlunya Pusat Legislasi Nasional langsing, bertanggungjawab kepada presiden, agar tak terjadi tumpang tindih hukum.

Indriyanto berharap bahan-bahan yang dibawa dan disampaikan Jokowi di arena debat bisa dituangkan ketika nanti terpilih kembali.

"Ini harapan kami, pernyataan-pernyataan ini bisa diimplementasikan sebagai gerak simbolis," kata dia.

Kepada pasangan Jokowi-Maruf, Indriyanto memberi nilai 75 dalam debat Kamis (17/1/2019) malam.

Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi 60. Itu artinya Jokowi unggul lima poin dari Prabowo.

"Dari sisi paparan Jokowi relatif lebih baik di bidang hukum dan korupsi," tegasnya. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD,  juga mendukung gagasan Jokowi soal Pusat Legislasi Nasional.

Mengaca masih banyak aturan di pusat, daerah, hingga kementerian yang masih tabrakan.

Pusat Legislasi Nasional sebagai lembaga khusus akan menangani masalah regulasi yang masih bertabrakan satu sama lain. 

Pakar hukum tata negara itu menilai ide Jokowi membentuk lembaga untuk menggodok aturan hukum lebih baik dari ajakan normatif Prabowo yang akan menggandeng praktisi hukum.

"Kalau jawabannya misalnya hanya memperbaiki hukum dengan mengumpulkan pakar-pakar untuk sinkronisasi, itu sudah sejak dulu," aku Mahfud MD. 



Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Pakar Hukum Nilai Lebih Teroboson Hukum Jokowi Ketimbang Prabowo, http://jakarta.tribunnews.com/2019/0...mbang-prabowo.

Editor: Y Gustaman

http://jakarta.tribunnews.com/2019/0...imbang-prabowo