Sejumlah penumpang turun dari pesawat di Bandara APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (20/12/2018). KPPU sedang mengkaji dugaan kartel dalam penentuan harga tiket pesawat.
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menduga ada indikasi kongkalikong atau kartel dalam penentuan tarif tiket pesawat. Komisoner KPPU Afif Hasbulllah mengatakan, pihaknya masih mendalami dan sedang mengkaji dugaan ini.

Afif menyatakan, kajian yang dilakukan oleh KPPU hal itu terjadi pada beberapa bulan terakhir. KPPU melihat ada tanda-tanda untuk kesepakatan tarif itu. Sebab pasar penerbangan cenderung oligopolitis, pemainnya juga belum begitu banyak.

"Ini masih indikasi. Kalau nanti menjadi fakta dan data, bisa saja, tidak menutup kemungkinan dilakukan proses lidik," kata Afif Hasbullah kepada wartawan di Kantor KPPU Surabaya, Rabu (16/1/2019) seperti dikutip dari detikfinance

Pengamat ekonomi juga melihat indikasi serupa. Ekonom INDEF Bhima Yudhistira memaparkan, setidaknya ada empat indikasi yang menunjukkan kartel.

Pertama, kebijakan kenaikan dan penurunan tarif pesawat yang dilakukan secara bersama-sama oleh para maskapai. Kedua, penurunan harga yang dilakukan segera. Saat masyarakat ramai-ramai mempermasalahkan harga tiket, maskapai kompak menurunkan tarif tiket pesawat hingga 60 persen.

"Ini seolah-olah menjaga daya beli bersama, tapi ada persekongkolan harga yang tidak sehat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/1).

Ketiga, struktur industri penerbangan yang tidak sehat. Bhima menjelaskan, jika struktur industri kuat, saat satu maskapai menaikkan tarif, maskapai lain tak akan ikut-ikutan. Harusnya maskapai lain memanfaatkan kenaikan tersebut sebisa mungkin memenangkan kompetisi dengan menjaga tarif penerbangan tetap rendah.

Keempat, industri penerbangan yang hanya dikuasai oleh dua grup besar, yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air. Keberadaan dua grup besar tersebut telah menenggelamkan pemain mandiri di dunia penerbangan.

Ekonom senior Faisal Basri meminta KPPU untuk menindaklanjuti hal itu. Sebab maskapai penerbangan patut dicurigai melakukan praktik kartel karena menaikkan dan menurunkan harga tiket pesawat secara bersamaan.

"Ini kan lucu, mereka secara sukarela menaikkan harga, secara sukarela menurunkan harga, kok kompak ya. Kan mereka pernah dihukum sama KPPU di 2010, jadi presedennya ada," kata Faisal di Jakarta, Selasa (15/1/2019) seperi dinukil dari Kumparan.

Faisal berkaca pada kasus pada 2010, KPPU pernah menghukum sembilan maskapai denda total Rp700 miliar karena terbukti melakukan kartel penetapan harga fuel surcharge sejak 2006 hingga 2009.

Sembilan maskapai tersebut terbukti telah menetapkan fuel surcharge secara terkoordinasi (kartel) dalam zona penerbangan 0-1 jam, 1-2 jam, dan 2-3 jam melampaui ketentuan. Akibatnya, konsumen dirugikan antara Rp5 triliun hingga Rp13,8 triliun.

Ketua Indonesia National Air Carrier Association (INACA) I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra membantah adanya praktik kartel dalam penentuan harga tiket pesawat. Direktur Utama Garuda Indonesia itu menduga perusahaan lain ikut menaikkan tarif penerbangan setelah perusahaannya mulai mengerek harga tiket.

"Mereka (maskapai lain) enggak naik-naik karena Garuda enggak naik. Tapi karena saya perlu menyehatkan Garuda, jadi kami naikkan (harga tiketnya)," ujar Ari di Jakarta, Selasa (15/1/2019) seperti dinukil dari Tempo.co.

Ari membantah adanya kesepakatan antar maskapai untuk menaikkan harga bersama-sama. Kesepakatan itu baru terjadi ketika maskapai-maskapai menyatakan akan menurunkan harga tiket pesawat yang telah melambung itu, beberapa hari yang lalu. "Nah yang sepakat itu saat menurunkan harga. Kalau sepakat menaikkan, harganya bisa sama dong," kata Ari.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-tiket-pesawat

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Yusril Ihza yang sabar memilih capres

- Tim Sukses Dildo, Edwin: Saya buzzer rakyat

- Ade Jigo: Aa Jimmy tidak tergantikan