KOMPAS.com — Debat perdana pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berlangsung menarik pada Kamis (17/1/2019) malam.

Dalam debat yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Bidakara, Jakarta, ini, kedua calon presiden ini menyampaikan beberapa pernyataan.

Kompas.com kemudian melakukan penelusuran fakta terhadap sejumlah pernyataan yang diucapkan.

Lalu, apa sajakah pernyataan yang dicek faktanya? Berikut ulasannya.


1. Sembilan menteri perempuan

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo menyebutkan bahwa ada sembilan menteri perempuan di kabinetnya, yaitu Kabinet Kerja.

"Di kabinet saya ada sembilan menteri perempuan yang menempati tempat strategis. Misalnya Menlu, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri LHK, Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Jokowi.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, menteri perempuan di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla saat ini antara lain:

Sri Mulyani, menjabat sebagai Menteri Keuangan

Susi Pudjiastuti, menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan

Retno Marsudi, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri

Rini Soemarno, menjabat sebagai Menteri BUMN

Nila F Moeloek, menjabat sebagai Menteri Kesehatan

Puan Maharani, menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Yohana Susana Yembise, menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Siti Nurbaya Bakar, menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terdapat satu nama lainnya, yaitu Khofifah Indar Parawansa yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial.

Namun, Khofifah mundur dan posisi tersebut digantikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.

2. Luas Jawa Tengah Lebih Luas dari Malaysia

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung masalah kesejahteraan pejabat di daerah yang tak sebanding dengan luas wilayah yang ditanganinya.

Dalam pernyataan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa luas wilayah Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia, padahal gaji pejabat tersebut terbilang tidak tinggi.

"Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp 8 juta? Kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar," kata Prabowo.

Dari penelusuran Kompas.com, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2017 adalah 32.544,12 kilometer persegi. Sementara wilayah Malaysia seluruhnya seluas 330.323 kilometer persegi.

3. Anak Presiden Jokowi tak lulus tes CPNS

Jokowi dalam debat perdana menyinggung masalah anak perempuannya, Kahiyang Ayu, yang tidak lolos CPNS. Menurut dia, ini membuktikan bahwa seleksi ASN (aparatur sipil negara) di era pemerintahannya sudah berjalan transparan dan akuntabel.

"(Soal tes CPNS) rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya tidak bisa terima di situ karena memang tidak lulus," kata Jokowi.

Dari penelusuran Kompas.com, pada 2017, putri sulung Jokowi memang mengikuti tes CPNS sebagai Pemeriksa Pertama Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan keterangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) saat itu, Yuddy Chrisnandi, pihaknya menjamin tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada Kahiyang.

Total nilai Kahiyang saat itu adalah 300, dengan rincian 50 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 95 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 155 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Capaian nilai tersebut tidak memenuhi syarat lolos seleksi sesuai dengan peraturan yang ada.

Baca juga: CEK FAKTA: Anak Presiden Jokowi Tidak Lulus Tes CPNS

4. Pernyataan Prabowo soal "Tax Ratio" Indonesia

Prabowo mengklaim bahwa maraknya korupsi di Indonesia disebabkan penghasilan ASN yang terbilang kecil.

Karena hal tersebut, calon presiden nomor urut 02 ini berjanji akan menaikkan rasio pajak sehingga gaji ASN dapat meningkat.

"Kita tingkatkan tax ratio yang sekarang berada 10 persen bahkan lebih rendah, saya akan kembalikan ke 16 (persen) tax ratio," ujar Prabowo.

Dari data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada tahun 2018, indeks tax ratio Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,8 persen, menjadi 11,5 persen.

5. Bonus Atlet Asian Para Games

Jokowi mengklaim bonus yang diberikan untuk atlet Asian Para Games 2018 sama besar dengan bonus atlet Asian Games 2018.

"Misalnya, yang mendapatkan emas dapat Rp 1,5 miliar, yang mendapat perak bisa kita berikan bonus Rp 500 juta, yang dapat perunggu kita berikan Rp 250 juta, sama seperti atlet-atlet yang berlaga di Asian Games," kata Jokowi.

Hasil penelusuran Kompas.com, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 63 Tahun 2018, atlet peraih emas untuk tunggal mendapat Rp 1,5 miliar, ganda Rp 1 miliar, dan beregu Rp 750 juta.

Peraih medali perak untuk tunggal Rp 500 juta, ganda Rp 400 juta, dan beregu Rp 300 juta. Sementara, peraih medali perunggu untuk tunggal Rp 250 juta, ganda Rp 200 juta, dan beregu Rp 150 juta.

6. Gaji Gubernur Rp 8 Juta

Prabowo menyampaikan pernyataannya bahwa gaji gubernur sekitar Rp 8 juta.

"Kami menilai perlu ada langkah-langkah konkret. Bagaimana bisa seorang gubernur hanya bergaji Rp 8 juta?" kata Prabowo.

Penelusuran Kompas.com, besaran gaji pokok kepala daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000.

Dalam aturan itu, besaran gaji pokok kepala daerah tingkat provinsi sebesar Rp 3 juta per bulannya.

Berdasarkan Kepurusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001, tunjangan jabatan kepala daerah tingkat provinsi sebesar 5,4 juta.

7. Ada Kepala Desa yang ditahan karena mendukungnya

Prabowo menyinggung adanya kepala desa di Jawa Timur yang mendukungnya ditahan.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, kepala desa yang dimaksud adalah Kepala Desa Sampangagung, Kabupaten Mojokerto, Suhartono.

Pemberitaan sebelumnya menyebutkan, Suhartono tersandung kasus tindak pidana pemilu. Diduga terlibat dalam kampanye calon wakil presiden nomor urut 02, ketika berkunjung di Wisata Pemandian Air Panas Padusan, Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Suhartono divonis dua bulan penjara dan denda Rp 6 juta subsider 1 bulan karena terbukti melanggar Pasal 490 juncto Pasal 282 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/18/10452001/7-cek-fakta-pernyataan-jokowi-dan-prabowo-dalam-debat-pertama-pilpres

Kita bisa menilai sendiri, mana capres yg jujur dan mana capres yg tukang tipu.

Pernyataan praboker banyak nipunya krn memang dia tukang tipu. Parahnya, kampret2 busuk menganggap tipuan praboker bagaikan wahyu nabi yg pasti benar dan ga bisa salah. Miris....