Badan itu menurutnya agar pemerintah mampu menyelaraskan fungsi-fungsi legislasi antarkementerian maupun antara pusat dan daerah. Hasilnya adalah menciptakan hukum yang tidak saling tumpang tindih.

Menurut Mahfud jawaban yang dilontarkan Jokowi pada debat seputar penegakkan hukum, hak asasi manusia maupun pemberantasan korupsi lebih konkret.

Wacana itu jauh lebih baik daripada keinginan mengumpulkan para pakar hukum untuk melakukan sinkronisasi pada proses legislasi. Menurutnya ide mengumpulkan pakar sudah menjadi isu lama.

Begitu juga dengan konsep chief of law enforcement yang ditawarkan Prabowo juga sudah usang dan sering diungkapkan pada debat-debat tahun-tahun lalu.

Konsep itu memang sudah menjadi isu yang umum diusung setiap calon pada pemilihan presiden sebelumnya. Sebab secara otomatis dia memang panglima tertinggi dalam penegakkan hukum tapi bukan dalam arti mengintervensi proses hukum.