Reporter: Andrian Pratama Taher
11 Januari 2019


Ilustrasi tambang. ANTARA
FOTO/Ahmad Subaidi.
Ombudsman RI mengklaim ada
tambang ilegal yang berada di 22
provinsi yang masih mendapat
perlindungan dari pihak aparat.


tirto.id - Anggota Ombudsman RI
La Ode Ida menyebut aparat
masih terlibat dalam upaya
memberi perlindungan bagi
tambang ilegal. Ia mencatat,
setidaknya ada 22 provinsi yang
tambang ilegalnya
diduga dilindungi aparat.

"Kita sudah sampaikan
setidaknya 22 provinsi terdeteksi
tambang ilegal, tidak ada
tambang ilegal yang bisa berjalan
tanpa bekingan dari aparat
keamanan di tingkat daerah dan
itu terang-terangan," kata La Ode
di Gedung Ombudsman RI,
Jakarta, Kamis (11/1/2019).

Laode menerangkan Ombudsman
pernah langsung menangani
perkara yang berhubungan
dengan tambang ilegal. "Pernah
satu ketika ada perusahaan
mengadukan dugaan
maladministrasi penanganan
tambang," ujarnya.

Tim Ombudsman pun turun
dengan melakukan klarifikasi
dengan pejabat serta melakukan
pemantauan. Hasil yang diperoleh
tim ternyata tambang tersebut
ilegal.

Ombudsman pun menghentikan
penyelidikan. Akan tetapi, sang
korporasi justru meminta
perlindungan kepada kepolisian.

"Yang bersangkutan melapor ke
Polda untuk minta pengamanan,
Polda mengeluarkan surat
perintah untuk pengerahan
aparatnya melakukan
pengamanan lokasi. Itu terjadi
sampai saat ini surat perintah itu
belum dicabut," kata Ida.

Laode mengatakan, situasi ini
membuat masyarakat hanya
dapat imbas dari tambang. Uang
tersebut masuk ke aparat yang
melindungi tambang ilegal. Selain
itu, kerusakan alam pun tidak
dapat tergantikan akibat
tambang ilegal ini.

Ia khawatir aksi ini pun tidak akan
bisa ditangani karena aparat tidak
melakukan pengawasan. Ia pun
melihat situasi tambang ilegal
semakin marak. Ia takut uang
tambang ilegal justru akan
mengalir ke kontestasi pemilu.

"Bisa juga kegiatan tambang
ilegal dilakukan masuk sebagian
dana ilegal dari para kontestan
pemilu 2019 ini. Itu yang
memprihatinkan sebenarnya,"
kata Laode.

Oleh karena itu, Laode berharap
Kapolri dan Panglima TNI bisa
menjaga bawahannya agar tidak
melindungi pengusaha tambang
ilegal. Selain itu, Ombudsman dan
KPK pun sudah bekerja sama
untuk memberantas tambang
ilegal.

Ia mengaku Ombudsman
menghentikan berkas
pemantauan yang diajukan 10
perusahaan di Jabodetabek
karena tambang perusahaan
ilegal.

"Di daerah Jakarta hampir sekitar
10 sudah kami kembalikan
berkasnya dan sudah kami tutup,"
kata Laode.

artikel terkait
TAMBANG ILEGAL atau tulisan
menarik lainnya Andrian Pratama
Taher

(tirto.id - thr/may)

Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri

https://tirto.id/ombudsman-temukan-t...gi-aparat-dd6a