Jakarta - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden yang paling gagal memenuhi kebutuhan rakyat. Pandangan itu didasari penurunan persentase kemiskinan era Jokowi yang menurutnya hanya 1%.

"Jadi kalau kita lihat, presiden-presiden yang paling gagal memenuhi kebutuhan warga negara Indonesia adalah Presiden Jokowi. Karena dia hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 1%," kata Pigai saat menjadi pembicara diskusi bertajuk 'Masa Depan Indonesia Pasca Jokowi' di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Jokowi atau Prabowo Menang, Tetap Sulit Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi


Menurut Pigai, dengan anggaran Rp 2.000 triliun per tahun, Jokowi seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan lebih dari 1%. Dia menyayangkan capaian penurunan tingkat kemiskinan era Jokowi.

"Padahal anggaran yang digunakan selama 4 tahun itu berapa, Rp 8.000 triliun. Kalau dihitung per tahun APBN itu Rp 2.000 triliun per tahun, Rp 8.000 triliun kalau 4 tahun bahkan lebih," terang Pigai.

Baca juga: KEIN: Pengangguran dan Kemiskinan Turun di Era Jokowi


"Rp 8.000 triliun itu tidak berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Makanya selama 4 tahun turun 1% saja dari 10,96% ke 9,82%, hanya 1%," imbuhnya.

Pigai lalu menjabarkan capaian penurunan tingkat kemiskinan dari era BJ Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pigai mengatakan presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan presiden dengan tingkat penurunan kemiskinan paling signifikan.

Baca juga: Catatan PKS untuk Jokowi: Utang Membesar hingga Pengangguran Tinggi


"Apakah Jokowi termasuk yang berprestasi? Tidak. Karena kalau kita lihat, sejak era reformasi, bahkan zaman Soeharto itu (tahun) '98 angka kemiskinan kita itu 23%, ini BPS ya, resmi. Hanya 8 bulan Habibie menjabat, dia mampu turunkan 1% lebih, yaitu 23 ke 22 (%)," papar Pigai.

"Kemudian Gus Dur dari 22 ke 18, Habibie itu 24 ke 23, salah tadi. Gus Gur 23 ke 18, 5% dia turunkan. Kemudian waktu Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) dari 18 ke 16 lebih, hampir 1,75%. Kemudian Ibu Mega ke SBY tahap pertama turun dari 16 lebih ke 13-an, hampir 3%. Kemudian tahap kedua SBY, periode kedua 13 ke 10,96 (%)," tambah Pigai.

Baca juga: Kemenkeu Bantah Tuduhan PKS soal Ekonomi RI Memprihatinkan


Pigai menuturkan besaran penurunan tingkat kemiskinan suatu negara merupakan salah satu indikator kemajuan.

"Dalam negara-negara di dunia, itu salah satu ukuran kemajuan, yang diukur itu adalah seberapa besar orang miskin diturunkan, seberapa besar kesejahteraan dinaikkan. Itu ukuran," jelasnya.

tkp