Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menanggapi masih maraknya peredaran SMS spam usai setahun diberlakukannya aturan registrasi kartu prabayar. Dengan kata lain, janji Kominfo untuk memberantas SMS spam lewat kebijakan registrasi kartu prabayar belum berdampak signifikan.
Rudi berjanji pihaknya akan memperkuat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dari sisi SDM dan anggaran. Menurutnya, Kominfo akan menambah jumlah staff BRTI dan mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani aduan masyarakat. Penambahan SDM dan angaran menurutnya bisa mengoptimalkan kinerja BRTI dalam melayani publik. "Kami akan empower bagi BRTI. Satu dari segi sumber daya manusia. Akan lebih banyak lagi orang Kominfo yang jadi staff di BRTI. Kedua dari sisi alokasi anggaran sekarang sedang dihitung," kata Rudiantara usai acara Alibaba Cloud di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Rabu (9/1). Ia menyebut pihaknya sudah menginstruksikan jajaran BRTI untuk menangani segala bentuk aduan masyarakat terkait teknologi informasi. Pria yang kerap disapa Chief RA ini juga mengatakan pihaknya berencana mengintegrasikan aduan konten Kominfo dengan aduan masyarakat kepada BRTI. Integrasi ini dikamsudkan untuk memudahkan masyarakat saat menyampaikan laporan. "Itu (aduan Kominfo dan BRTI) diintegrasikan. Harusnya satu (layanan aduan) Koninfo atau BRTI pokoknya jangan menyusahkan masyarakat," imbuhnya. Dengan cara itu menurutnya masyarakat akan menerima hasil tanpa pusing memikirkan pihak mana yang akan memproses aduan tersebut. "Saya mengadu urusan kominfo urusan brti gimana mau proses, kan gitu. Yang penting aduan saya diproses," kata Rudiantara. Berdasarkan laporan dari TrueCaller, Indonesia merupakan satu dari 20 negara di dunia yang menerima spam terbanyak di 2018. Bahkan, Indonesia menjadi negara dengan spam tertinggi di Asia Tenggara.
