Merdeka.com - 17 Januari 2019 menjadi ajang pertarungan pertama secara tatap muka oleh Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga. Dua pasang capres-cawapres ini akan berdebat ditonton jutaan pasang mata membahas tema hukum, terorisme, HAM dan korupsi.

Seminggu jelang debat berlangsung, kuping pendukung Prabowo-Sandiaga dibuat panas. Bukan oleh kubu Jokowi, tapi penyelenggara pemilu di bawah pimpinan Arief Budiman. KPU dianggap membuat keputusan yang berat sebelah.

Koalisi Prabowo-Sandi serentak menyalahkan KPU tidak netral dan cenderung memihak pada Jokowi-Ma'ruf.

1. Batalkan Pemaparan Visi dan Misi
KPU sedianya memfasilitasi kubu Jokowi dan Prabowo untuk memaparkan visi dan misi. Acara itu sudah dijadwalkan pada 9 Januari 2019 besok.

Sempat terjadi perdebatan antara pihak petahana dan oposisi dalam acara tersebut. Tim Jokowi ingin pemaparan cukup dilakukan oleh Timses. Namun oposisi, ngotot ingin capres-cawapres langsung yang menyampaikan visi misi.

Tiga hari lalu, KPU memutuskan untuk membatalkan acara pemaparan visi dan misi. "Soal sosialisasi visi misi, tadi malam sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri, tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri, jadi tidak lagi difasilitasi oleh KPU," kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1).

Putusan itu menuai reaksi. Kubu Prabowo menuding KPU batalkan acara sosialisasi visi misi untuk memihak pada kubu Jokowi. Bahkan, kubu Prabowo melaporkan KPU ke DKPP karena dianggap tak netral.

Hashtag #JKWTakutPaparkanVisiMisi bahkan sempat menjadi trending topic nomor satu di jagat Twitter.

"Saya sayangkan ya bahwa ini banyak ditunggu oleh masyarakat. Mereka ingin mendengar langsung visi misi yang disampaikan, sebagai penyelenggara pemilu KPU mestinya memfasilitasi," kata Cawapres Sandiaga Uno di Senopati, Jakarta Selatan, Minggu (6/1).

2. Bocorkan Pertanyaan Debat Capres-Cawapres
KPU kembali menuai protes dari kubu Prabowo, karena membocorkan pertanyaan dalam debat perdana capres-cawapres nanti. Debat dinilai menjadi tidak otentik karena pertanyaan sudah dibocorkan terlebih dahulu.

"Apa yang jadi persoalan bangsa ini tentunya tanpa diberikan pertanyaan harusnya sudah tahu sudah bisa dijawab, jadi lucu ini, ini kalah dengan kontes putri Indonesia mustika ratu, apalagi sama kontes miss universe," Wasekjen Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin.

Ketua KPU Arief Budiman mengungkap alasan kenapa memberikan bocoran pertanyaan kepada capres dan cawapres nantinya. Hal itu demi menjaga martabat dan tidak saling menjatuhkan.

"Kita harus menjaga martabat dua paslon dan kita tidak ingin ada pertanyaan-pertanyaan yang justru saling menjatuhkan," ungkap Arief usai melantik komisioner KPUD se-Sumsel di Palembang, Senin (7/1).

Namun kubu Jokowi membalas. Tim Prabowo-Sandiaga yang disebut ingin tak ada interaksi di debat. Bahkan, tak mau ada debat, cukup pemaparan visi dan misi.

3. Rakyat Rugi
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menjelaskan, secara harafiah berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), debat dimaknai sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing.

Dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, kata Titi, debat adalah salah satu metode kampanye untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon presiden agar bisa didengar dan dipelajari oleh masyarakat.

Titi melanjutkan, karena debat ini memiliki tema spesifik yang berkaitan dengan orang banyak, maka selain penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon, perlu pula diuji sejauh mana autentisitas pemahaman dan kedalaman pasangan calon terkait isu-isu penting dan kondisi faktual dari setiap tema perdebatan.

"Oleh sebab itulah KPU menunjuk panelis yang independen, professional, dan berintegritas untuk kemudian mampu merumuskan pertanyaan yang merefleksikan persoalan bangsa sesuai dengan tema debat, untuk ditanyakan kepada pasangan calon. Melalui pertanyaan itu lah terjadi pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai tema debat dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing pasangan calon berkaitan dengan tema debat yang dibahas," kata Titi kepada wartawan, Senin (7/1).

Titi juga menjelaskan, debat tidak hanya untuk menyosialisasikan visi, misi, dan program pasangan calon presiden, tetapi juga menguji orisinalitas respon dan pandangan pasangan calon presiden terhadap kondisi faktual, pandangan-pandangan pasangan calon terhadap ruang lingkup tema perdebatan yang tidak bisa dibatasi.

"Maka sudah sewajarnya pertanyaan yang dirumuskan oleh panelis tidak perlu diberikan kepada pasangan calon presiden," jelas Titi lagi.

Dalam pandangan Perludem, tema debat itu sendiri sudah merupakan kisi-kisi yang sangat memadai bagi para pasangan calon. Mengapa tidak cukup hanya itu saja, malah dilengkapi dengan penyampaian pertanyaan, itulah yang jadi pertanyaan besar bagi publik dan membuat penasaran yang juga rentan malah menimbulkan kontroversi dan spekulasi yang tidak konstruktif bagi diskursus pemilu.

Pemilih sebagai pemirsa debat, lanjut Titi lagi, akan kehilangan aspek orisinalitas masing-masing pasangan calon. Apalagi untuk melihat respon natural calon dalam menghadapi peristiwa tidak terduga.

Apakah masih mampu bersikap substantif, sistematis, dan tepat sasaran. Konsep, komitmen, dan keberpihakan atas suatu isu diuji secara apa adanya dalam debat yang spontan.

"Pemimpin sudah semestinya bisa bekerja di bawah tekanan. Maka, manfaat dari pertanyaan yang dirahasiakan dan disampaikan di tempat acara juga bisa melihat daya tahan dan adaptasi calon untuk bekerja di bawah tekanan ataupun situasi dan kondisi yang tak terduga. Ini juga akan memperlihatkan kapasitas kepemimpinan para calon dalam tata kelola pemerintahan kelak," terang Titi.

Dia menilai, sangat wajar jika KPU mempertimbangkan masukan paslon soal mekanimse dan metode debat, namun mestinya KPU juga punya konsep kuat yang menjadi tawarannya dalam pelaksanaan debat.

KPU adalah lembaga mandiri dalam mengatur teknis pemilu. Tidak semua hal harus bersepakat dengan paslon apabila KPU memandang konsep yang dibawanya lebih sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemilu yang luber, jujur, adil, dan demokratis. Justru di situlah kemandirian KPU diuji sebagai regulator teknis pemilu.

Oleh sebab itu, tambah Titi, karena masih H-10 dari jadwal debat pertama, Perludem mendorong KPU untuk meninjau ulang langkah untuk memberikan semua daftar pertanyaan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"KPU cukup menyampaikan tema umum perdebatan sebagai basis bag paslon untuk mempersiapkan diri. Ini sekaligus juga akan memberikan pendidikan politik dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, sejauh mana pemahaman personal pasangan calon dari persoalan penting yang ada dimasyarakat sesuai dengan tema perdebatan," tutup dia.

sumber